BerdayaNews.com, Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Rabu (08/04/2026), Gubernur menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi mendalam demi penguatan kinerja di tahun mendatang.
Gubernur Al Haris menekankan bahwa capaian pembangunan sepanjang 2025 merupakan sinergi kolektif seluruh pemangku kepentingan. Meski mencatat banyak progres positif, pemerintah tetap menempatkan catatan kritis dari legislatif sebagai instrumen penyempurnaan kebijakan.
Sektor Kesehatan: Akselerasi Eliminasi Penyakit dan Tantangan Stunting
Di bidang kesehatan, Al Haris memaparkan keberhasilan Jambi menduduki peringkat ke-9 nasional dalam pengobatan TBC dengan angka keberhasilan 87 persen. Pemerintah Provinsi kini tengah mengoptimalkan Tim Percepatan Eliminasi TBC dan penggunaan Tes Cepat Molekuler (TCM) di seluruh fasilitas kesehatan.
Selain TBC, progres signifikan terlihat pada eliminasi malaria, di mana 72,72 persen wilayah Jambi (8 dari 11 kabupaten/kota) telah dinyatakan bebas malaria. Untuk sisa tiga daerah yakni Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin, intervensi berbasis wilayah terus diperketat.
Namun, Gubernur tidak menampik adanya tantangan pada angka stunting yang tercatat naik menjadi 17,1 persen.
“Meskipun angka stunting kita masih di bawah nasional (19,8 persen), ini tetap menjadi perhatian serius. Intervensi gizi spesifik dan kesehatan ibu-anak akan kami perkuat di tahun 2026,” tegas Al Haris.
Terkait RSUD Raden Mattaher, Gubernur memastikan masalah ketersediaan tempat tidur telah teratasi. Mengenai kewajiban keuangan sebesar Rp122,38 miliar, pemerintah telah menyiapkan skema pembayaran cicilan Rp5 miliar per bulan yang dimulai tahun ini.
Pendidikan: Melampaui Mandatory Spending dan Fokus Siswa Inklusi
Sektor pendidikan menunjukkan performa fiskal yang sehat dengan realisasi anggaran mencapai 95,47 persen. Jambi bahkan melampaui ketentuan nasional dengan mengalokasikan mandatory spending pendidikan sebesar 33 persen.
Beberapa poin penting di sektor ini meliputi:
-
Vokasi: Penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86 persen berkat kebijakan link and match dengan industri perkebunan dan manufaktur.
-
Beasiswa: Penyaluran bantuan pendidikan kepada 446 mahasiswa (S1-S3) serta 4.800 siswa SMA/SMK/SLB.
-
Akses Digital: 100 persen SMA/SMK telah terjangkau internet.
-
Inklusi: Sebanyak 71 satuan pendidikan kini aktif melayani siswa berkebutuhan khusus.
Pemerintah juga tengah memberikan perhatian khusus pada 40.762 anak yang masuk kategori Angka Tidak Sekolah (ATS) melalui jalur afirmasi di tahun 2026.
Hilirisasi Ekonomi dan Kemandirian Fiskal
Menuju visi Jambi sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra,” Al Haris mendorong diversifikasi ekonomi agar tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif.
Di sektor infrastruktur, perbaikan jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo telah dimulai sejak Februari 2026. Sementara untuk logistik batubara, pembangunan jalan khusus oleh PT Inti Bangun Sarana telah mencapai progres 86 persen.
Dari sisi fiskal, Gubernur menargetkan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 43,03 persen pada 2025 menjadi 51,76 persen pada 2026.
“Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi melalui sistem terintegrasi adalah kunci kemandirian fiskal kita ke depan,” imbuhnya.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Jambi kini naik dari B menjadi BB. Fokus saat ini adalah RB Tematik yang berdampak langsung pada kemudahan investasi dan kepuasan masyarakat melalui sistem OSS RBA.
Menutup jawabannya, Gubernur Al Haris mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia meyakini bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk mewujudkan Jambi yang berdaya saing dan sejahtera. (Red/fs)