BerdayaNews.com, Jambi — Kemandirian pangan Jambi menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah seiring dengan meningkatnya produksi padi dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, luas panen padi mengalami peningkatan signifikan dari sekitar 61.240 hektare pada 2023 menjadi sekitar 80.710 hektare pada 2025. Produksi padi juga meningkat hingga mencapai sekitar 366.540 ton gabah kering giling.
Namun demikian, produksi beras Jambi pada 2025 baru mampu memenuhi sekitar 77 persen kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian pangan Jambi masih perlu diperkuat agar tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Momentum penguatan kemandirian pangan Jambi juga disampaikan dalam Rapat Perdana Tenaga Ahli Gubernur Tahun 2026 yang digelar di Bappeda Provinsi Jambi pada Senin, 6 April 2026.
Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung berbagai agenda strategis nasional sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung agenda nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Al Haris dalam forum tersebut.
Beberapa program nasional yang berkaitan langsung dengan sektor pangan antara lain Program Makan Bergizi Gratis, penguatan sekolah rakyat, serta pengembangan koperasi merah putih. Program-program ini membutuhkan ketersediaan pangan yang stabil dan berkelanjutan.
Selain itu, koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat distribusi pangan serta menghubungkan petani dengan pasar secara lebih efisien.
Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kemandirian pangan Jambi. Di antaranya adalah alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur irigasi, serta rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian.
Permasalahan tersebut membutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Pemanfaatan data berbasis Kerangka Sampel Area dari BPS juga dinilai penting untuk mendukung kebijakan pangan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kemandirian pangan Jambi tidak hanya menjadi target pembangunan daerah, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan potensi wilayah dan dukungan kebijakan yang tepat, Jambi dinilai memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan secara penuh di masa depan.(Red/fs)