BerdayaNews.com, Jambi – Hubungan tata pemerintahan antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi memasuki babak baru yang lebih kondusif. Kedua pemerintah daerah sepakat untuk menyudahi silang pendapat terkait garis batas wilayah administrasi dan menyerahkan keputusan finalnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepastian tersebut dicapai dalam rapat rekonsiliasi pembahasan batas daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, di Orchardz Hotel Jayakarta, Jakarta, Senin (18/05/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pj Bupati Muaro Jambi, serta Bupati Batang Hari yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari beserta jajaran OPD terkait dari kedua wilayah.
Komitmen Menerima Keputusan Pusat
Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan apresiasi tinggi atas kedewasaan berpolitik dan berkomitmen yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Menurutnya, kesepakatan tertulis telah dibuat dan kini bola keputusan berada di tangan pemerintah pusat.
“Hari ini kami khusus memfasilitasi pembahasan tentang tapal batas antara Batang Hari dan Muaro Jambi. Alhamdulillah, kedua belah pihak sudah ada titik temu, ada kesepakatan bersama, dan sepenuhnya menyerahkan keputusan akhir kepada Kemendagri,” ungkap Al Haris usai rapat.
Mantan Bupati Merangin dua periode ini menegaskan bahwa komitmen ini mengikat. Baik Pemkab Batang Hari maupun Pemkab Muaro Jambi telah legawa untuk menerima rancangan sengketa geografis apa pun yang nantinya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
“Keduanya sepakat, apa pun nanti produk keputusan dari Kemendagri, akan diterima dengan baik. Yang terpenting setelah ini adalah fokus kembali mengawal jalannya pembangunan dan pelayanan di daerah masing-masing,” lanjutnya.
Aman dan Kondusif
Al Haris memastikan jalannya mediasi berlangsung sangat sehat tanpa ada ketegangan berarti, mengingat kedua daerah menyadari pentingnya kepastian hukum batas wilayah demi kelancaran investasi, tertib administrasi kependudukan, hingga pengelolaan potensi pendapatan daerah.
Pemerintah Provinsi Jambi bersama instansi terkait berjanji akan segera melakukan sosialisasi secara masif ke tingkat bawah, mulai dari aparatur desa hingga masyarakat di perbatasan, begitu surat keputusan resmi dari Kemendagri diterbitkan. Langkah ini dilakukan guna menghindari adanya misinformasi atau potensi gesekan sosial di kemudian hari.
Editor: Redaksi Berdayanews.com/fs Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi