BERDAYANEWS.COM — Di zaman ketika pembangunan sering dipuja bak agama baru, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengar ratapan bumi dan jeritan kaum kecil. Hutan ditebang atas nama investasi. Sungai diracuni demi pertumbuhan ekonomi. Tanah adat dirampas demi proyek-proyek raksasa yang disebut kemajuan.

Dalam situasi distopia sosial ini, film Pesta Babi hadir bukan sekadar sebagai tontonan budaya atau drama sosial biasa. Film ini adalah cermin gelap yang merekam wajah peradaban modern yang sedang sakit—sebuah kritik profetis yang kini tengah memicu gelombang diskusi panas di ruang publik.

Film ini memperlihatkan bagaimana pesta, kekuasaan, kerakusan, dan kekerasan dapat bersekutu rapat dalam satu panggung sosial. Di balik simbol “babi”, tersimpan metafora yang kuat tentang nafsu manusia yang tak pernah kenyang. Babi menjadi lambang kerakusan ekonomi, kerakusan politik, bahkan kerakusan spiritual manusia modern yang mengubah alam menjadi komoditas dan sesama menjadi korban.

Mengapa Banyak Pejabat dan Petinggi Negeri Gerah?

Kehadiran Pesta Babi di layar publik ternyata memicu kegelisahan hebat di kalangan elit politik dan pejabat negeri. Mengapa film ini begitu mengusik kenyamanan mereka? Ada tiga alasan utama di balik kegerahan para petinggi ini:

  • Menelanjangi Kedok “Pembangunan”: Film ini membongkar retorika manis para pejabat yang selalu berlindung di balik kata “demi kepentingan umum” atau “pertumbuhan ekonomi”. Pesta Babi memperlihatkan secara gamblang bahwa di balik proyek strategis, sering kali ada kongkalikong oligarki yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat.

  • Sindiran Keras Terhadap Gaya Hidup Hedonistis Elit: Adegan-adegan pesta pora dalam film menjadi satir visual yang sangat menohok kelakuan oknum pejabat yang gemar memamerkan kemewahan (flexing) dan berpesta di atas penderitaan warga yang kehilangan ruang hidup akibat kebijakan mereka.

  • Ketakutan akan Lahirnya Kesadaran Massa: Film ini bertindak sebagai pemantik yang membakar kesadaran kritis masyarakat. Para petinggi khawatir film ini akan mengonsolidasikan gerakan sosial dan memicu perlawanan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan agraria dan lingkungan yang timpang.

Baca juga :  Dilema Prosedural Sidang Nadiem Makarim: Menguji Batas Hukum Pidana dan Administrasi Negara

Apa Sebenarnya yang Dituntut oleh Masyarakat?

Lewat resonansi dari film Pesta Babi, masyarakat tidak sekadar meminta tontonan alternatif, melainkan menyuarakan tuntutan fundamental yang selama ini tersumbat oleh kekuasaan:

  1. Keadilan Agraria dan Pengakuan Tanah Adat: Masyarakat menuntut pemerintah menghentikan perampasan tanah secara legal-formal tetapi cacat moral. Harus ada perlindungan hukum yang riil bagi masyarakat adat atas hak ulayat dan memori kolektif mereka.

  2. Audit Lingkungan Hidup yang Transparan: Stop menormalisasi ketidakadilan ekologis. Rakyat menuntut moratorium proyek-proyek destruktif yang merusak masa depan ekosistem demi keuntungan jangka pendek korporasi.

  3. Hukum yang Adil, Bukan Hukum yang Menindas: Rakyat mendesak reformasi hukum agraria agar tidak lagi digunakan sebagai alat tameng bagi para oligarki untuk mengkriminalisasi warga lokal yang mempertahankan tanah airnya.

Ekologi yang Terluka: Tinjauan Teologis Laudato Si’ dan Fratelli Tutti

Dalam terang ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si’ (2015) dan Fratelli Tutti (2020), film ini dapat dibaca sebagai kritik profetis terhadap sistem sosial yang menormalisasi dehumanisasi. Paus Fransiskus menegaskan bahwa bumi sedang “menangis” akibat eksploitasi manusia modern. Tangisan itu nyata dalam banjir, tanah longsor, krisis air, perubahan iklim, dan hilangnya ruang hidup masyarakat adat.

Dalam logika kapitalisme rakus, nilai sebuah hutan diukur dari kayu yang dapat ditebang, bukan dari kehidupan yang dipeliharanya.

“Jeritan bumi dan jeritan kaum miskin sesungguhnya adalah jeritan yang sama. Ketika alam dihancurkan, manusia miskinlah yang pertama kali kehilangan hidupnya.” — Leonardo Boff, Cry of the Earth, Cry of the Poor (1997)

Dalam perspektif biblis, kerakusan merupakan bentuk penyembahan berhala modern. Rasul Paulus bahkan menyebut keserakahan sebagai idolatri (Kolose 3:5). Manusia modern tidak lagi menyembah patung emas, tetapi menyembah keuntungan ekonomi, kekuasaan politik, dan konsumerisme tanpa batas.

Baca juga :  Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Gubernur Jambi, Al Haris, di Desa Seling, Kecamatan Tabir, Jumat (06/02). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Al Haris didampingi langsung oleh Bupati Merangin H. M. Syukur dan Wakil Bupati A. Khafidh. Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman padi ramah lingkungan di lahan Kelompok Tani Usaha Baru sebagai simbol penguatan sektor pertanian berkelanjutan di Kabupaten Merangin. Selain melakukan penanaman padi, Gubernur Jambi juga menyalurkan berbagai bantuan berskala besar yang bersumber dari Program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL) melalui sejumlah perangkat daerah Provinsi Jambi. Program ini merupakan dukungan nyata terhadap upaya menjaga hutan dan lanskap berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Desa Seling yang tetap konsisten mempertahankan lahan sawahnya di tengah derasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. “Saya bangga dengan Desa Seling yang tidak mengalihfungsikan lahannya. Godaan harga sawit memang luar biasa, namun secara perhitungan, satu hektar sawah padi sebenarnya sangat menguntungkan, apalagi jika bisa tanam dua sampai tiga kali dalam setahun,” ujar Gubernur. Gubernur juga menekankan potensi besar perdagangan karbon (carbon trade) sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah. Provinsi Jambi tercatat sebagai salah satu dari dua provinsi di Indonesia, bersama Kalimantan Timur, yang menerima pendanaan BioCF ISFL dari Bank Dunia. “Saat ini kita sedang memproses dana carbon stream sekitar Rp1,2 triliun. Ini bukti bahwa menjaga hutan dan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi petani dan masyarakat,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan Fase Pre-Investment Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, hingga kehutanan. Dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, bantuan disalurkan kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Merangin berupa motor roda tiga, mesin APPO pengolahan pupuk organik, bibit rumput pakan ternak unggul, knapsack elektrik, peningkatan kapasitas pengolahan biopestisida dan pupuk organik cair, serta bibit padi ramah lingkungan seluas 30 hektare di Desa Seling. Sementara itu, melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, diberikan bantuan sertifikasi ISPO kepada empat kelompok tani dan koperasi di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Bungo, dan Merangin, serta bantuan bangunan dan alat pengolahan nilam, serta dukungan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis Kopi Robusta. Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dilakukan penyerahan registrasi Program Kampung Iklim (ProKlim) kepada 11 desa di berbagai kabupaten/kota, termasuk Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, dengan status Pratama. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pompa pemadam, pompa punggung, embung portable, hingga mesin operasional bagi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan KPH di wilayah Merangin dan Sarolangun. Dalam sambutannya, Bupati Merangin H. M. Syukur menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap perlindungan dan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD). Menurutnya, SAD merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Merangin yang memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan kehidupan yang layak. “Anak-anak SAD harus sekolah. Pemerintah telah menyiapkan peralatan dan pakaian sekolah gratis. Ke depan, kami juga berencana membangun Sekolah Rakyat dengan sistem asrama agar pendidikan mereka benar-benar terjamin,” tegas Bupati. Selain itu, Bupati Syukur juga menekankan larangan keras terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dapat merusak lingkungan. Ia menyebutkan bahwa kelestarian alam Merangin merupakan aset masa depan yang akan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, kehutanan, dan perdagangan karbon. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam membangun daerah berbasis ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Babi sebagai Metafora Filosofis dan Hilangnya Fraternitas

Secara antropologis, simbol babi dalam film ini merepresentasikan naluri primitif manusia: rakus, tamak, dan agresif. Thomas Hobbes dalam Leviathan (1651) pernah menggambarkan konsep homo homini lupus—manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Dalam konteks modern, kerakusan ekonomi telah membuat manusia menjadi predator sosial bagi sesamanya.

Sebaliknya, filsuf Emmanuel Levinas (Totality and Infinity, 1961) menegaskan bahwa etika lahir ketika manusia mampu melihat wajah sesamanya sebagai panggilan tanggung jawab. Problem masyarakat modern ialah hilangnya kemampuan melihat “wajah” orang kecil yang kerap dianggap sekadar angka statistik atau hambatan proyek pembangunan.

Secara sosiologis, ketimpangan sosial ini melahirkan apa yang disebut Johan Galtung sebagai structural violence (kekerasan struktural). Kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Sistem ekonomi dan politik yang membuat masyarakat miskin tetap tertindas—di mana hukum dipakai untuk melindungi kekuasaan, bukan keadilan—adalah bentuk kekerasan yang nyata.

Padahal, Konstitusi Indonesia sendiri secara tegas menyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir elite ekonomi-politik atau oligarki.

Krisis Psikologis dan Kehampaan Spiritual

Kerakusan tidak hanya merusak alam, tetapi juga membusukkan jiwa manusia dari dalam. Erich Fromm dalam To Have or To Be? (1976) menjelaskan bahwa masyarakat modern terjebak dalam orientasi “memiliki” (to have) daripada “menjadi” (to be). Manusia mengejar kepemilikan tanpa batas, tetapi kehilangan makna hidup, melahirkan kecemasan dan alienasi.

Baca juga :  Prabowo Pastikan Rumah Subsidi Layak Huni: Sapa Debitur KPR FLPP di 33 Provinsi

Film Pesta Babi mencerminkan krisis psikologis itu. Pesta yang tampak meriah sebenarnya menyembunyikan kehampaan eksistensial. Orang-orang yang rakus tidak pernah benar-benar bahagia karena kerakusan tidak mengenal titik puas.

Lebih parah lagi, hal ini melahirkan mati rasa empatik. Ini yang disebut Hannah Arendt sebagai “the banality of evil” (banalitas kejahatan) dalam Eichmann in Jerusalem (1963): kejahatan menjadi biasa karena dilakukan secara sistematis dan dianggap normal. Ketika rakyat kecil digusur demi proyek ekonomi dan masyarakat hanya diam, sesungguhnya kita sedang hidup dalam banalitas kejahatan sosial tersebut.

Pastoral Pertobatan: Suara Kenabian Gereja

Di tengah situasi dunia yang penuh kerakusan, Gereja dipanggil menjadi suara kenabian. Gereja tidak boleh hanya berbicara tentang surga, tetapi juga tentang tanah yang dirampas, hutan yang dibakar, dan rakyat kecil yang ditindas. Teologi yang tidak menyentuh penderitaan konkret manusia akan kehilangan relevansinya.

Praksis pastoral Gereja perlu bergerak menuju spiritualitas ekologi integral. Kesederhanaan hidup, penghormatan terhadap alam, keberpihakan pada kaum kecil, dan solidaritas sosial merupakan bentuk nyata pertobatan ekologis.

Film Pesta Babi akhirnya menjadi semacam nubuat zaman ini. Namun harapan belum hilang. Selama manusia masih mau mendengar ratapan bumi dan jeritan kaum kecil, selalu ada kemungkinan untuk berubah.

Maka, pertanyaan terbesar yang diajukan Pesta Babi kepada kita hari ini bukanlah tentang siapa yang paling bersalah, melainkan: apakah kita masih memiliki nurani untuk berhenti berpesta di atas penderitaan bumi dan sesama? (Red/fs)

Oleh: Herkulaus Mety, S.Fils, M.Pd (Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado)

112