BerdayaNews.com, Jakarta — Indonesia dan Australia menegaskan babak baru hubungan bilateral yang kian matang dan saling menguntungkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sepakat memperdalam kemitraan strategis komprehensif melalui kerja sama konkret di sektor pangan, hilirisasi mineral kritis, pendidikan, ketenagakerjaan terampil, hingga keamanan kawasan.

Dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jumat (06/02/2026), Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi berbasis hasil nyata. Di sektor pertanian, kedua negara membuka peluang joint venture lintas hulu–hilir guna memperkuat ketahanan pangan Indonesia sekaligus memperluas nilai tambah bagi pelaku usaha di kedua negara.

“Indonesia mengundang mitra Australia untuk mengembangkan kerja sama investasi pertanian di kedua negara sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Presiden Prabowo.

Hilirisasi Mineral & Investasi Dua Arah

Kerja sama ekonomi juga dipercepat melalui hilirisasi mineral kritis—nikel, tembaga, bauksit, dan emas—yang dipandang strategis bagi transisi energi dan ketahanan industri. Presiden Prabowo mendorong investasi Australia di Indonesia, seraya membuka ruang bagi perusahaan Indonesia berinvestasi di sektor pertambangan Australia.

Baca juga :  Presiden Prabowo Sampaikan Keprihatinan, Pemerintah Instruksikan Penanganan Cepat Korban Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta

“Danantara siap menjajaki co-investment dan bentuk kemitraan lain bersama mitra Australia,” tegas Presiden.

Sejalan dengan itu, PM Albanese mengumumkan kesepakatan nota kesepahaman antara Pemerintah Australia dan Danantara untuk meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga serta mengidentifikasi peluang investasi dua arah. Langkah ini dinilai akan memperkuat keamanan dan ketahanan ekonomi bersama.

Pendidikan, SDM, dan Mobilitas Profesional

Di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil, kedua pemimpin sepakat memperluas pelatihan dan peningkatan kapasitas guru serta dosen, termasuk penempatan di universitas dan sekolah baru di Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia Awards Garuda Scholarship, sekaligus mengusulkan perluasan mutual recognition agreements (MRA) untuk sertifikasi profesi.

“Dengan perluasan MRA, profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih luas bagi perekonomian Australia, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil,” jelas Presiden.

Traktat Keamanan Bersama: Pilar Stabilitas Indo-Pasifik

Momentum hubungan bilateral diperkuat dengan penandatanganan Traktat Keamanan Bersama, yang menegaskan komitmen kedua negara menjaga keamanan nasional masing-masing serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik.

Baca juga :  DESA PEMUTERAN DESTINASI UNGGULAN  YANG PALING DIGEMARI WISATAWAN

“Perjanjian ini mencerminkan tekad kita untuk bekerja erat sebagai tetangga yang bersahabat, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” kata Presiden Prabowo.

PM Albanese menyebut traktat tersebut sebagai capaian bersejarah, melanjutkan fondasi kerja sama pertahanan selama tiga dekade. Perjanjian ini mencakup inisiatif baru, antara lain pembentukan posisi perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia, pengembangan fasilitas pelatihan bersama, serta perluasan pertukaran pendidikan militer guna membangun kepercayaan antargenerasi pemimpin pertahanan.

Laut sebagai Kepentingan Bersama

Menutup pertemuan, Presiden Prabowo mengundang PM Albanese menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada Juni mendatang, sebagai upaya mendorong capaian konkret kerja sama kelautan dan menegaskan laut sebagai kepentingan bersama.

“Kita akan terus bekerja sama—bukan hanya sebagai tetangga, tetapi sebagai sahabat—untuk membangun kawasan yang damai, stabil, dan makmur,” pungkas PM Albanese.

Dengan agenda ekonomi yang pragmatis dan kerangka keamanan yang kokoh, kemitraan Indonesia–Australia kini memasuki fase implementasi yang lebih dalam—berorientasi hasil, saling menguntungkan, dan relevan bagi stabilitas kawasan.fs

Baca juga :  Perpres 105 Tahun 2025 Pertegas Tata Kelola dan Jabatan BP BUMN, Selaras dengan UU BUMN