BerdayaNews.com, Cikarang – BPJS Kesehatan Cabang Cikarang terus memperkuat upaya perluasan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah terbaru diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta komitmen Program Donasi JKN dalam skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Kolektif Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Jalan KH. Raden Ma’mun Nawawi, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Senin (15/6/2026) tersebut menjadi salah satu strategi memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum terlindungi Program JKN.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama dalam kerja sama tersebut, yaitu penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih, optimalisasi Program Donasi JKN, dan perluasan perlindungan kesehatan bagi relawan serta pekerja yang terlibat dalam operasional SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hari ini ada tiga fokus penandatanganan yang kita lakukan. Pertama, memaksimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, program donasi yang melibatkan seluruh institusi dalam ekosistem JKN. Ketiga, memaksimalkan perlindungan JKN bagi relawan dan pekerja di SPPG,” ujar Erwin.
Menurutnya, Program Donasi JKN merupakan model gotong royong yang melibatkan badan usaha, lembaga sosial, yayasan, hingga mitra BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki perlindungan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah.
Masih Ada 30 Ribu Warga Belum Terdaftar JKN
Meski cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bekasi telah mencapai sekitar 99 persen, BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat sekitar 30 ribu warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Selain itu, sekitar 600 ribu peserta tercatat dalam status kepesertaan tidak aktif sehingga belum dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi alasan utama BPJS Kesehatan mendorong lahirnya kolaborasi yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat.
“Program donasi ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk memperluas perlindungan kesehatan tanpa membebani APBN maupun APBD,” kata Erwin.
Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Saat ini terdapat sekitar 8.000 badan usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
BPJS Kesehatan berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat berpartisipasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau skema bantuan kemanusiaan untuk membantu pembiayaan iuran peserta JKN yang membutuhkan.
Koperasi Desa Jadi Pusat Layanan JKN
Dalam kerja sama ini, Koperasi Desa Merah Putih akan berfungsi sebagai pusat layanan dan fasilitator pembayaran kepesertaan JKN di tingkat desa. Kehadiran koperasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi dan pembayaran iuran kesehatan.
BPJS Kesehatan juga menggandeng sektor perbankan untuk memperkuat sistem pembayaran digital hingga ke tingkat desa.
“Kami sudah mendapat dukungan dari BNI untuk membantu penyediaan sarana pembayaran yang nantinya ditempatkan di Koperasi Desa Merah Putih sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” jelas Erwin.
Relawan Program MBG Juga Harus Terlindungi
Selain masyarakat umum, perlindungan kesehatan bagi relawan dan pekerja dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian khusus dalam kerja sama tersebut.
BPJS Kesehatan bersama pemerintah kecamatan mendorong seluruh tenaga yang terlibat dalam operasional dapur MBG agar terdaftar sebagai peserta aktif JKN sehingga memiliki akses layanan kesehatan yang memadai apabila mengalami risiko kesehatan saat bekerja.
Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang melibatkan koperasi, rumah sakit, perusahaan, serta pengelola dapur MBG dalam memperluas perlindungan sosial masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa penyelesaian persoalan kesehatan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuan dari kerja sama ini adalah mendorong para pelaku usaha untuk menjadi donatur dan membantu masyarakat yang membutuhkan agar mereka memiliki jaminan kesehatan,” ujar Muhammad Said.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mendorong sekitar 20 yayasan dan pengelola dapur MBG di wilayah Cikarang Selatan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada para relawan serta pekerja yang terlibat.
Mengapa Berita Ini Penting untuk Pembaca?
Bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan pembaca BerdayaNews.com, informasi ini memiliki sejumlah manfaat penting:
1. Membuka Peluang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Warga yang belum terdaftar atau tidak aktif dalam Program JKN berpotensi memperoleh bantuan kepesertaan melalui Program Donasi JKN yang melibatkan perusahaan, yayasan, dan komunitas.
2. Mendorong Perusahaan Lebih Peduli pada Lingkungan Sekitar
Program ini menjadi contoh nyata bagaimana dana CSR perusahaan dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
3. Melindungi Relawan dan Pekerja Program MBG
Relawan yang selama ini berkontribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat memperoleh perlindungan kesehatan sehingga bekerja dengan rasa aman dan terlindungi.
4. Memperkuat Ekonomi Keluarga
Dengan menjadi peserta JKN, masyarakat dapat mengurangi risiko pengeluaran besar akibat biaya pengobatan yang tidak terduga.
5. Menjadi Model Gotong Royong Modern
Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan dapat diwujudkan melalui semangat gotong royong yang berkelanjutan.
Melalui sinergi berbagai pihak tersebut, Kabupaten Bekasi diharapkan mampu mencapai cakupan kepesertaan JKN yang lebih merata dan memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan karena keterbatasan ekonomi.
(Adv/Kanal Kesehatan BerdayaNews.com/fs)