BerdayaNews.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya perubahan radikal dan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional. Saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026), Kepala Negara menyoroti anomali pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan merata bagi rakyat.
Presiden memaparkan bahwa posisi geografis yang strategis, bonus demografi, serta status Indonesia sebagai eksportir terbesar dunia untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferro alloys (paduan besi) seharusnya menjadi modal kuat untuk menjadi bangsa makmur.
Sebagai catatan, pada tahun 2025, devisa ekspor CPO menyumbang 23 miliar dolar AS (setara Rp391 triliun) dan ekspor batu bara menembus 30 miliar dolar AS (setara Rp510 triliun). Namun, kapasitas fiskal dan rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia dinilai masih tertinggal jauh di bawah negara-negara tetangga dan anggota G20.
“Kita harus introspeksi dan sadar, dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina dan Meksiko,” ujar Presiden di hadapan sidang paripurna.
Anomali Kelas Menengah dan Kebocoran Sistemik
Presiden Prabowo secara terbuka mempertanyakan ketidakselarasan antara angka makroekonomi dan realitas sosial dalam tujuh tahun terakhir. Menurutnya, meskipun ekonomi nasional tercatat tumbuh sekitar 35 persen dalam periode tersebut, populasi kelas menengah justru menyusut sementara angka kemiskinan merangkak naik.
“Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Ini menunjukkan adanya persoalan sistemik,” tegasnya.
Kepala Negara mengungkapkan, selama puluhan tahun terjadi pelarian kekayaan nasional secara masif keluar negeri melalui praktik under-invoicing, transfer pricing, penyelundupan, hingga aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan lindung.
Presiden mengalkulasi, potensi dana yang bocor dan hilang dari ekosistem ekonomi nasional tersebut diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.550 triliun per tahun.
Kembali ke Cetak Biru Pasal 33 UUD 1945
Sebagai solusi konkret, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menghentikan mazhab kapitalisme neoliberal yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa, dan kembali menerapkan Mazhab Ekonomi Pancasila serta amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen.
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila,” cetus Presiden Prabowo.
Ada tiga langkah taktis yang diumumkan Presiden untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan dan kemandirian energi:
1. Pembenahan Birokrasi dan Kesejahteraan Aparatur
Presiden menyatakan tidak ada negara maju tanpa birokrasi dan kepastian hukum yang kuat. Salah satu langkah konkret pencegahan korupsi di sektor hukum adalah peningkatan kesejahteraan penegak hukum secara signifikan. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” sebutnya.
2. Ekspansi Massal Koperasi Merah Putih
Hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 1.061 Koperasi Merah Putih telah beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah memasang target agresif untuk mengoperasikan minimal 20 ribu koperasi pada Agustus mendatang, dan menembus angka di atas 60 ribu unit pada akhir tahun guna menggerakkan ekonomi desa.
3. Target 100 Gigawatt PLTS dan Substitusi BBM
Di sektor energi, pemerintah meluncurkan megaproyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) dalam waktu tiga tahun ke depan. Program ini akan diintegrasikan dengan konversi kendaraan bermotor berbasis BBM ke listrik. Langkah ini diproyeksikan mampu memotong ketergantungan impor BBM secara total sekaligus menghemat devisa negara dalam jumlah besar.
Presiden mengingatkan seluruh partai politik, organisasi masyarakat, dan akademisi untuk bersama-sama memiliki keberanian politik (political will) dalam mengesekusi perubahan ini.
“Kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik,” pungkasnya. (Red/fs)