BerdayaNews.com, JAKARTA | BerdayaNews — Presiden Prabowo Subianto menerima pesan keras terkait agenda pemberantasan korupsi dari mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, Abraham Samad. Abraham menegaskan, kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tidak akan tercapai tanpa keberanian menyentuh korupsi di tubuh aparat penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan Abraham Samad dalam wawancara program Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (1/2/2026), menanggapi keinginan Presiden Prabowo agar IPK Indonesia mengalami perbaikan signifikan.
“Kita boleh menangkap semua menteri, gubernur, atau bupati. Tapi kalau tidak menyentuh judicial corruption—korupsi di polisi, jaksa, dan pengadilan—jangan pernah berharap IPK Indonesia menjadi baik,” tegas Abraham.
Lima Amanah Antikorupsi Internasional
Abraham menjelaskan bahwa pesan tersebut ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh nasional di kediaman Presiden di Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia merujuk pada lima amanah utama United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menjadi standar global pemberantasan korupsi.
Kelima poin itu meliputi foreign bribery, trading in influence, illicit enrichment, commercial bribery, dan yang paling krusial menurutnya adalah judicial corruption. Tanpa pembenahan aparat penegak hukum, seluruh agenda antikorupsi dinilai hanya akan bersifat simbolik.
“Yang paling penting adalah judicial corruption. Kalau ini tidak disentuh, jangan berharap persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi akan membaik,” ujar Abraham.
Pertemuan Kertanegara: Presiden Minta Masukan
Abraham mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo secara terbuka meminta pandangan dan masukan konkret dari para tokoh.
“Bapak Prabowo menyampaikan, apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia,” kata Abraham.
Selain Abraham Samad, pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh lain, antara lain peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji.
Said Didu: Reformasi Polri Jadi Agenda Penting
Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal berada di luar pemerintahan berlangsung hampir empat jam, dari pukul 17.00 WIB hingga sekitar 20.45 WIB.
Menurut Said Didu, Presiden Prabowo mempresentasikan sendiri berbagai kebijakan strategis percepatan perbaikan bangsa dan membuka ruang diskusi yang dinamis, termasuk terkait agenda pengembalian kedaulatan negara dan rakyat.
“Isu-isu strategis dan sensitif seperti reformasi Polri, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam, hingga isu kemanusiaan internasional seperti BoP Gaza turut dibahas,” ujar Said Didu.
Ia menilai sikap Presiden tersebut menunjukkan keterbukaan untuk berdialog, sekaligus menegaskan bahwa pihaknya akan tetap bersikap kritis terhadap siapa pun yang menghambat agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan sumber daya alam.
Menhan: Bukan Sekadar Silaturahmi Politik
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi politik. Dalam forum Retret PWI di Bogor, Sjafrie menyebut pembahasan mencakup persoalan serius pengelolaan negara, termasuk kebocoran keuangan nasional.
Ia menyinggung besarnya penyaluran dana perbankan nasional ke korporasi yang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas APBN, serta menekankan pentingnya keberpihakan nyata kepada rakyat.
“Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Keberpihakan terhadap rakyat harus ditunjukkan secara moral dan tindakan,” ujar Sjafrie.fs