BerdayaNews.com, Jambi – Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menjadi tren global, tetapi telah mengubah secara fundamental cara pemerintah, institusi publik, dan masyarakat berkomunikasi.
Di satu sisi, kecerdasan buatan menghadirkan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan analisis data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di sisi lain, teknologi yang sama juga melahirkan ancaman baru berupa disinformasi, manipulasi informasi, hingga fenomena deepfake yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan utama yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti yang berlangsung di Lantai III Mapolda Jambi, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Bidang Humas Polda Jambi, PPID Polda Jambi, serta diikuti secara virtual oleh Kasi Humas Polres dan Polresta, Kapolsek, hingga Kanit Humas dari seluruh wilayah Provinsi Jambi.
AI Mengubah Cara Kerja Humas Modern
Dalam paparannya, Ariansyah menjelaskan bahwa AI telah menjadi bagian dari transformasi komunikasi publik modern.
Teknologi tersebut kini mampu membantu berbagai aktivitas kehumasan, mulai dari:
- Monitoring pemberitaan media secara otomatis;
- Analisis sentimen publik di media sosial;
- Penyusunan draf awal konten komunikasi;
- Identifikasi isu strategis;
- Pemetaan tren percakapan masyarakat;
- Prediksi potensi krisis komunikasi.
Menurutnya, kemampuan AI dalam mengolah data berskala besar memungkinkan organisasi mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan informasi yang tersedia.
“AI meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun penggunaan AI tetap memiliki batasan. Setiap keputusan strategis, proses verifikasi informasi, dan publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali sumber daya manusia yang kompeten,” ujar Ariansyah.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi manusia, terutama dalam aspek penilaian etika, validasi fakta, dan pengambilan keputusan strategis.
Era Digital Mengubah Perilaku Publik
Ariansyah juga menyoroti perubahan besar dalam pola konsumsi informasi masyarakat.
Jika sebelumnya informasi diperoleh melalui media konvensional dengan pola komunikasi satu arah, kini masyarakat mengakses informasi secara real-time melalui berbagai platform digital.
Perubahan ini menyebabkan publik tidak lagi menjadi penerima informasi pasif.
Masyarakat kini mampu:
- Memberikan respons secara langsung;
- Membentuk opini publik dalam hitungan menit;
- Menjadi produsen informasi melalui media sosial;
- Mengoreksi atau bahkan menentang narasi resmi pemerintah.
Fenomena tersebut menuntut lembaga pemerintah untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data.
“Kecepatan menjadi penting, tetapi akurasi tetap harus menjadi prioritas,” menjadi prinsip yang semakin relevan dalam era komunikasi digital saat ini.
Deepfake dan Disinformasi Menjadi Ancaman Serius Tahun 2026
Salah satu bagian yang paling mendapat perhatian dalam Rakernis tersebut adalah peringatan mengenai meningkatnya ancaman informasi palsu berbasis kecerdasan buatan.
Menurut Ariansyah, tantangan humas pemerintah ke depan tidak hanya berupa penyebaran hoaks konvensional, tetapi juga berkembang ke bentuk yang lebih kompleks seperti:
Misinformasi
Informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat merugikan.
Disinformasi
Informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik.
Malinformasi
Informasi yang sebenarnya benar tetapi digunakan di luar konteks untuk merugikan pihak tertentu.
Deepfake
Teknologi AI yang mampu memanipulasi suara, foto, maupun video sehingga tampak seolah-olah asli.
Fenomena deepfake menjadi perhatian global karena berpotensi digunakan untuk:
- Merusak reputasi seseorang;
- Memanipulasi opini publik;
- Menyebarkan propaganda;
- Mengganggu stabilitas sosial dan politik;
- Memicu krisis kepercayaan terhadap informasi resmi.
Dalam konteks keamanan informasi, ancaman tersebut menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi oleh seluruh institusi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Strategi Humas Tidak Lagi Sekadar Membuat Rilis
Menghadapi perubahan tersebut, Ariansyah menekankan pentingnya penerapan manajemen media yang lebih sistematis dan berbasis data.
Menurutnya, humas modern harus menjalankan lima fungsi utama:
Monitoring
Memantau isu yang berkembang di ruang publik secara berkelanjutan.
Mapping
Mengidentifikasi aktor, isu strategis, serta potensi risiko komunikasi.
Relations
Membangun hubungan yang sehat dengan media massa dan pemangku kepentingan.
Engagement
Meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat.
Evaluation
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi yang dilakukan.
Strategi tersebut dinilai penting agar institusi mampu membangun kepercayaan publik sekaligus merespons berbagai isu secara cepat dan terukur.
Krisis Komunikasi Harus Dikelola Secara Profesional
Dalam paparannya, Ariansyah juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi krisis komunikasi.
Menurutnya, setiap institusi harus memiliki prosedur baku yang meliputi:
- Deteksi dini isu;
- Verifikasi informasi;
- Penyusunan pesan utama;
- Penunjukan juru bicara;
- Penyampaian pernyataan resmi;
- Monitoring reaksi publik;
- Evaluasi pasca-krisis.
Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memperburuk situasi.
Melihat Lebih Dalam: AI Tidak Menggantikan Manusia, Tetapi Mengubah Cara Manusia Bekerja
Perkembangan AI sering menimbulkan kekhawatiran bahwa teknologi akan menggantikan peran manusia.
Namun pengalaman global menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah penggantian total, melainkan perubahan cara kerja.
Dalam dunia komunikasi publik, AI dapat membantu menganalisis jutaan data dalam waktu singkat.
Tetapi AI tidak memiliki:
- Pertimbangan etis;
- Empati sosial;
- Kepekaan budaya;
- Tanggung jawab hukum;
- Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Karena itu, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi digital.
Teknologi yang canggih tanpa pengelolaan yang bijak justru berpotensi menjadi sumber masalah baru.
Sebaliknya, teknologi yang didukung oleh SDM yang kompeten akan menjadi alat yang memperkuat transparansi, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat.
Komunikasi Publik sebagai Instrumen Pembangunan
Menutup paparannya, Ariansyah menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
Melalui komunikasi yang efektif, pemerintah dapat menjelaskan arah kebijakan, manfaat program, dampak pembangunan, serta capaian yang telah dirasakan masyarakat.
“Narasi pembangunan berfungsi untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diraih pemerintah,” pungkasnya.
BerdayaNews.com | Melihat Lebih Dalam
Di era kecerdasan buatan, tantangan terbesar bukan lagi bagaimana memperoleh informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi yang diterima benar, dapat dipercaya, dan digunakan untuk kepentingan publik. Ketika AI semakin pintar, maka manusia harus menjadi semakin bijak. (Red/fs)