BerdayaNews.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pengawasan kekayaan alam nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan monumental ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/05/2026).
Melalui aturan baru tersebut, Presiden menegaskan bahwa penjualan ekspor komoditas tertentu wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal (sole exporter). Pada tahap awal, kebijakan ini akan menyasar tiga komoditas strategis nasional.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa skema ini berfungsi sebagai marketing facility, di mana hasil dari setiap penjualan ekspor nantinya akan diteruskan oleh BUMN pengelola kepada para pelaku usaha terkait.
Berantas Pelarian Devisa dan Optimalkan Pajak
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut Kepala Negara, tujuan utama dari kebijakan pengekspor tunggal adalah memperketat monitoring ekspor demi memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan kas negara.
“Kebijakan ini diarahkan untuk memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian devisa hasil ekspor guna mengoptimalkan penerimaan negara,” tutur Presiden. “Ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.”
Presiden menambahkan bahwa langkah Indonesia ini mengadopsi praktik mapan yang terbukti sukses dilakukan oleh negara-negara besar pengelola SDA, seperti Arab Saudi, Qatar, Rusia, Malaysia, hingga Vietnam.
“Apa yang dilakukan Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh… Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita, kita yang harus menentukan ke mana sumber daya alam ini dijual dan berapa harga yang layak. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya disambut riuh tepuk tangan anggota dewan.
Deretan Capaian Ekonomi Nasional 2026
Selain merombak tata kelola ekspor, dalam pidato yang sama Presiden Prabowo turut memaparkan sejumlah capaian signifikan di bidang pangan, sosial, investasi, dan industrialisasi nasional sepanjang tahun berjalan.
Berikut adalah sejumlah poin penting capaian ekonomi yang disampaikan Kepala Negara:
1. Rekor Cadangan Beras Nasional
Pemerintah menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Hasilnya, per 10 Mei 2026, cadangan beras nasional melonjak tajam mencapai 5,3 juta ton, naik signifikan dibandingkan posisi Desember 2025 yang berada di angka 3,25 juta ton.
“Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita tidak cukup, hingga kita harus sewa gudang-gudang lain,” ungkap Presiden.
2. Penurunan Harga Pupuk Targetkan Petani
Untuk pertama kalinya, pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen guna menjamin produktivitas pertanian. Presiden pun meminta semua pihak mengawasi ketat distribusinya agar tidak diselewengkan atau diselundupkan.
3. Realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program jaring pengaman sosial andalan pemerintah ini dilaporkan telah menjangkau 62,4 juta penerima setiap harinya secara nasional. Angka tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil.
4. Efektivitas ‘Danantara’ dan Hilirisasi Industri
Presiden memuji performa dana kedaulatan nasional (Sovereign Wealth Fund) Danantara yang dibentuk pada tahun 2025. Instrumen ini terbukti ampuh mempercepat pembiayaan pembangunan, optimalisasi aset negara, serta mendukung modal kerja untuk hilirisasi.
“Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor, televisi, komputer, hingga handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain,” kata Presiden mengenai komitmen hilirisasi.
5. Pembukaan 2,7 Juta Lapangan Kerja
Berdasarkan laporan Kementerian Investasi, realisasi investasi domestik dan asing sepanjang tahun 2025 sukses menciptakan 2,7 juta lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja ini juga akan diperluas ke tingkat desa melalui pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menepis rasa rendah diri dan mempercayai kekuatan gotong royong serta falsafah asli Indonesia dalam membangun kemandirian ekonomi. (Red/fs)