Kolaborasi strategis wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
BerdayaNews.com, Kota Bekasi — Wakil Wali Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kepala kejaksaan negeri dengan para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Bekasi menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan, terutama dalam bidang pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan publik, program pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh langkah ini. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari kejaksaan, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih tertib, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
“Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan pondasi penting dalam memperkuat prinsip good governance dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar nota kesepahaman dan kerja sama tersebut dapat diikuti dengan implementasi nyata di lapangan, melalui koordinasi intensif dan kegiatan pendampingan hukum yang berkelanjutan di setiap daerah.
“Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan hukum,” pungkasnya.fs