BerdayaNews.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Menteri Perhubungan RI periode 2014–2016, Ignasius Jonan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Pertemuan yang berlangsung hangat selama hampir dua jam tersebut diisi dengan dialog terbuka mengenai berbagai program strategis pemerintah, terutama yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan inklusif.

Usai pertemuan, Ignasius Jonan menyampaikan bahwa kehadirannya ke Istana Merdeka bertujuan untuk berdiskusi dan memberikan pandangan konstruktif kepada Presiden sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional.

“Kami memang meminta waktu untuk berdiskusi, berbagi pandangan sebagai warga negara tentang berbagai program yang dijalankan Presiden. Puji Tuhan, beliau berkenan mendengarkan dan menerima beberapa masukan,” ujar Jonan kepada awak media.

Jonan menilai berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat kecil dan mendorong pemerataan ekonomi nasional. Ia secara khusus mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), serta Sekolah Rakyat, yang menurutnya menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan kemandirian rakyat.

“Program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan sosial. Dampaknya mungkin tidak langsung besar, tapi efek ekonominya akan tumbuh perlahan dan berkelanjutan,” ungkap Jonan.

Ia juga menegaskan bahwa setiap program besar membutuhkan waktu untuk mencapai hasil optimal.

“Kalau diminta sempurna sejak awal tentu tidak mungkin. Tapi kalau dilakukan dengan konsisten dan diperbaiki terus-menerus, hasilnya pasti terlihat,” tambahnya.

Selain membahas kebijakan sosial dan ekonomi, Ignasius Jonan turut mengapresiasi kiprah Presiden Prabowo di kancah internasional. Menurutnya, kebijakan diplomasi luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan pembangunan ekonomi dalam negeri.

“Kami juga berdiskusi mengenai diplomasi luar negeri yang dijalankan Presiden. Saya menilai beliau sangat aktif, mampu menyeimbangkan peran Indonesia secara global dengan penguatan ekonomi nasional dan peran BUMN dalam pembangunan,” tutur Jonan.

Pertemuan tersebut mencerminkan sinergi antara pemikiran tokoh nasional dan pemerintah dalam memperkuat arah pembangunan yang berkelanjutan. Melalui berbagai kebijakan berorientasi rakyat dan pendekatan diplomasi yang strategis, Presiden Prabowo dinilai berhasil meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara yang kuat di dalam negeri dan dihormati di tingkat global.fs

Baca juga :  Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Gubernur Jambi, Al Haris, di Desa Seling, Kecamatan Tabir, Jumat (06/02). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Al Haris didampingi langsung oleh Bupati Merangin H. M. Syukur dan Wakil Bupati A. Khafidh. Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman padi ramah lingkungan di lahan Kelompok Tani Usaha Baru sebagai simbol penguatan sektor pertanian berkelanjutan di Kabupaten Merangin. Selain melakukan penanaman padi, Gubernur Jambi juga menyalurkan berbagai bantuan berskala besar yang bersumber dari Program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF ISFL) melalui sejumlah perangkat daerah Provinsi Jambi. Program ini merupakan dukungan nyata terhadap upaya menjaga hutan dan lanskap berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Desa Seling yang tetap konsisten mempertahankan lahan sawahnya di tengah derasnya ekspansi perkebunan kelapa sawit. “Saya bangga dengan Desa Seling yang tidak mengalihfungsikan lahannya. Godaan harga sawit memang luar biasa, namun secara perhitungan, satu hektar sawah padi sebenarnya sangat menguntungkan, apalagi jika bisa tanam dua sampai tiga kali dalam setahun,” ujar Gubernur. Gubernur juga menekankan potensi besar perdagangan karbon (carbon trade) sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah. Provinsi Jambi tercatat sebagai salah satu dari dua provinsi di Indonesia, bersama Kalimantan Timur, yang menerima pendanaan BioCF ISFL dari Bank Dunia. “Saat ini kita sedang memproses dana carbon stream sekitar Rp1,2 triliun. Ini bukti bahwa menjaga hutan dan lingkungan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi petani dan masyarakat,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris menyerahkan secara simbolis berbagai bantuan Fase Pre-Investment Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, hingga kehutanan. Dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, bantuan disalurkan kepada sejumlah kelompok tani di Kabupaten Merangin berupa motor roda tiga, mesin APPO pengolahan pupuk organik, bibit rumput pakan ternak unggul, knapsack elektrik, peningkatan kapasitas pengolahan biopestisida dan pupuk organik cair, serta bibit padi ramah lingkungan seluas 30 hektare di Desa Seling. Sementara itu, melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, diberikan bantuan sertifikasi ISPO kepada empat kelompok tani dan koperasi di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Bungo, dan Merangin, serta bantuan bangunan dan alat pengolahan nilam, serta dukungan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis Kopi Robusta. Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dilakukan penyerahan registrasi Program Kampung Iklim (ProKlim) kepada 11 desa di berbagai kabupaten/kota, termasuk Desa Muara Madras, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, dengan status Pratama. Sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pompa pemadam, pompa punggung, embung portable, hingga mesin operasional bagi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan KPH di wilayah Merangin dan Sarolangun. Dalam sambutannya, Bupati Merangin H. M. Syukur menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap perlindungan dan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD). Menurutnya, SAD merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Merangin yang memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan kehidupan yang layak. “Anak-anak SAD harus sekolah. Pemerintah telah menyiapkan peralatan dan pakaian sekolah gratis. Ke depan, kami juga berencana membangun Sekolah Rakyat dengan sistem asrama agar pendidikan mereka benar-benar terjamin,” tegas Bupati. Selain itu, Bupati Syukur juga menekankan larangan keras terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dapat merusak lingkungan. Ia menyebutkan bahwa kelestarian alam Merangin merupakan aset masa depan yang akan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, kehutanan, dan perdagangan karbon. Kegiatan ini menjadi bukti sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam membangun daerah berbasis ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.