OPINI & ANALISIS – BerdayaNews.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali dianggap sebagai “raport” akhir bagi akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, bagi publik dan lembaga kontrol sosial seperti LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), sebuah pertanyaan besar terus mengemuka: Mengapa temuan yang sama, baik pada pos pendapatan maupun belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kerap muncul berulang kali tanpa penyelesaian permanen?

Fenomena temuan yang “mengendap” selama bertahun-tahun bukan sekadar masalah administratif, melainkan sinyal adanya sumbatan dalam sistem tata kelola keuangan daerah yang perlu dibedah secara kritis.

Studi Kasus: Jejak Kelam Dana Bergulir 2001–2016

Salah satu bukti paling nyata dari lemahnya penyelesaian temuan BPK adalah kasus Dana Bergulir yang hingga LHP BPK Perwakilan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 masih terus muncul sebagai catatan yang belum tuntas. Kasus ini menunjukkan bagaimana dana ratusan miliar menguap tanpa pengadministrasian yang memadai:

  1. Periode 2001–2007 (PPMK): Pengucuran dana sebesar Rp560,89 Miliar dalam program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dikelola tanpa sistem administrasi yang baku. Hal ini menciptakan celah besar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban di tingkat akar rumput.

  2. Periode 2008–2016 (UPT Dana Bergulir): Upaya pengalihan sisa dana PPMK dan penambahan modal baru melalui UPT Dana Bergulir justru memperburuk keadaan. Dana ini berujung pada kemacetan total di tingkat Koperasi Jasa Keuangan (KJK), meninggalkan “lubang” keuangan daerah yang belum juga terselesaikan hingga satu dekade kemudian.

Baca juga :  Seminar Nasional “How to Be a Great Teacher”, Wali Kota Bekasi Dorong Guru Jadi Sumber Inspirasi Generasi Masa Depan

Munculnya kembali kasus ini dalam LHP 2024 membuktikan bahwa mekanisme penagihan dan penyelesaian ganti rugi terhadap dana yang macet di tingkat Koperasi (KJK) belum berjalan efektif sesuai regulasi.

Anatomi Temuan yang Tak Kunjung Usai

Dalam diskusi antara LSM RIB, Redaksi BerdayaNews.com, dan BPK Perwakilan DKI Jakarta, terungkap bahwa temuan yang belum terselesaikan umumnya terbagi dalam dua klaster besar:

  • Sisi Pendapatan: Sering kali berupa piutang pajak yang tak tertagih, denda keterlambatan proyek, atau dana bergulir macet seperti kasus PPMK yang belum disetorkan kembali ke kas daerah.

  • Sisi Belanja: Meliputi kelebihan bayar pada proyek fisik, belanja barang tidak sesuai spesifikasi, hingga dana hibah yang laporannya menggantung.

Data yang bersifat “berkelanjutan” (carry over) ini menunjukkan bahwa SKPD sering kali hanya memenuhi rekomendasi secara administratif (surat teguran), namun gagal dalam pengembalian kerugian finansial yang nyata.

Solusi Strategis Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Untuk memutus rantai temuan berulang, diperlukan langkah radikal yang tetap berpijak pada koridor regulasi:

  1. Optimalisasi Majelis TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi): Pemerintah Provinsi harus lebih berani menyidangkan pihak-pihak, termasuk pengurus KJK dalam kasus dana bergulir, untuk melakukan pengembalian dana secara paksa sesuai aturan.

  2. Sinkronisasi Data Online: Mendorong BPK dan Pemprov DKI menggunakan sistem pemantauan tindak lanjut yang transparan. Publik dan LSM harus bisa melihat progres “penagihan” dana yang macet.

  3. Punishment Berbasis Anggaran: Memberlakukan kebijakan pemotongan pagu anggaran atau penahanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pimpinan SKPD yang membiarkan temuan lama (seperti dana bergulir) tetap mengendap tanpa progres penyelesaian.

Baca juga :  Anti Bullying di SMPN 17 Bekasi, Wali Kota Dukung Deklarasi Agen Perubahan Anti Perundungan

Kontrol Sosial sebagai Garda Terakhir

Melalui pemahaman yang sama terhadap akurasi data BPK, LSM RIB dan BerdayaNews.com berkomitmen untuk tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menagih janji penyelesaian. Kasus dana bergulir 2001-2016 yang masih menghantui LHP 2024 adalah pengingat bahwa tanpa tekanan dari masyarakat dan media, uang rakyat sebesar ratusan miliar rupiah terancam hilang begitu saja.

Data yang akurat adalah senjata utama dalam melakukan kontrol sosial yang objektif. Kami menuntut agar setiap rupiah yang keluar dari APBD DKI Jakarta dapat dipertanggungjawabkan hingga tuntas, demi masa depan tata kelola Jakarta yang lebih bersih.fs

51