BerdayaNews.com, Kota Bekasi — Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Harris Bobihoe menerima kunjungan Bima Arya Sugiarto di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jumat, 10 April 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam pertemuan tersebut, Bima Arya meminta penjelasan komprehensif terkait implementasi WFH, termasuk mekanisme kerja, pengaturan pelayanan publik, serta dampak kebijakan terhadap kinerja pemerintahan daerah.
Pelayanan Publik Tetap Menjadi Prioritas
Tri Adhianto menegaskan bahwa kebijakan WFH dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi, dengan tetap menjamin pelayanan publik tidak mengalami penurunan kualitas.
“Kami menjalankan kebijakan WFH dengan tetap mengedepankan pelayanan publik. Ada pengaturan khusus agar pelayanan di sektor-sektor vital tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Prinsipnya, kebijakan ini harus tetap seimbang antara efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Efisiensi Anggaran dan Evaluasi Berkelanjutan
Pemerintah Kota Bekasi juga memaparkan hasil evaluasi sementara terkait kebijakan efisiensi, termasuk pembatasan lembur pegawai yang dinilai mampu memberikan penghematan signifikan.
Tri menyebutkan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp100 juta hingga Rp120 juta per bulan tanpa mengurangi kualitas kinerja ASN.
“Ini menjadi langkah konkret dalam upaya efisiensi tanpa mengurangi kualitas kinerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bekasi akan terus mengkaji potensi efisiensi dari kebijakan WFH secara menyeluruh, baik dari sisi anggaran maupun efektivitas kinerja aparatur.
Apresiasi Pemerintah Pusat
Bima Arya Sugiarto mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan WFH secara adaptif dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan WFH ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif dan berdampak positif, baik dari sisi efisiensi maupun pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan di tingkat daerah agar selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi masing-masing, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah penerapan kebijakan efisiensi. (Red/fs)