BerdayaNews.com, Jakarta – Gelombang kecaman terus mengalir menyusul aksi teror penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Sejumlah tokoh hukum dan lembaga pegiat HAM menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan serangan sistematis terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
Dugaan Kejahatan Terorganisir
Advokat Senior, Todung Mulya Lubis, meyakini bahwa serangan yang terjadi pada Kamis (12/3/2026) malam tersebut merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized crime). Menurutnya, pelaku lapangan yang berjumlah dua orang tersebut tidak mungkin bergerak tanpa arahan.
“Kita mesti tahu bahwa dua pelaku itu tidak bertindak sendirian. Pertanyaannya adalah, siapa yang merencanakan ini? Mesti ada yang disebut invisible hands, aktor intelektualisnya,” tegas Todung dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2026).
Todung memperingatkan Polri agar tidak berhenti pada penangkapan eksekutor lapangan. Jika aktor intelektual tidak diungkap, hal ini akan memperluas culture of fear atau budaya ketakutan di tengah masyarakat kritis.
“Kalau polisi hanya menyelidiki dua orang pelaku tanpa membongkar konspirasi ini, kita tidak akan mendapatkan keadilan yang tuntas,” imbuhnya.
Ancaman terhadap Demokrasi
Senada dengan Todung, Setara Institute mengutuk keras tindakan pengecut tersebut. Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie, menyebut serangan ini terjadi tepat setelah korban menyelesaikan rekaman podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di Kantor YLBHI.
“Peristiwa ini merupakan tindak kekerasan serius yang tidak dapat ditoleransi. Ini bukan hanya menyerang individu, tetapi ancaman bagi para pembela HAM yang bekerja memastikan adanya check and balance bagi kekuasaan,” ujar Ikhsan dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Ikhsan menambahkan bahwa ketidakmampuan negara dalam melindungi pembela HAM adalah bentuk pembiaran terhadap perusakan ruang demokrasi. Menurutnya, kerja-kerja pembela HAM adalah kerja patriotik sejati yang berdiri di pihak rakyat saat kekuasaan menyimpang.
Desakan kepada Institusi Polri
Setara Institute mendesak Korps Bhayangkara untuk segera bertindak secara transparan dan independen. Ada beberapa poin krusial yang ditekan oleh publik melalui pernyataan ini:
-
Penyelidikan Cepat: Polri diminta segera mengungkap aktor intelektual di balik serangan.
-
Akuntabilitas: Penanganan perkara harus disampaikan secara terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
-
Solidaritas Sipil: Mengajak akademisi, media, dan masyarakat luas untuk mengawal kasus ini agar ruang kebebasan sipil tidak dirusak oleh intimidasi.
“Serangan ini dapat melahirkan pembungkaman luar biasa melalui efek ketakutan yang luas (chilling effect). Jika dibiarkan, ini menjadi pesan simbolik bahwa menyuarakan kritik membawa risiko serius,” pungkas Ikhsan.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu pernyataan resmi dari pihak Kepolisian mengenai perkembangan identifikasi pelaku yang terekam di sekitar lokasi kejadian. (Red/fs)