BERDAYANEWS.COM, JAKARTA - Penanganan perkara dugaan korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kini memasuki fase krusial. Secara formal-hukum, proses penyidikan bergerak relatif cepat. Namun, di mata publik dan jagat media sosial, penegakan hukum tersebut dinilai belum memuaskan.

Akar ketidakpuasan masyarakat bukan disebabkan oleh sikap pasif Kejagung, melainkan adanya jurang pemisah antara capaian prosedural penyidik dan realitas dampak sosial yang dirasakan warga di lapangan.

Dua Klaster Kasus: Jampidsus dan Jampidmil

Guna mengurai kompleksitas perkara, Kejagung membagi penanganan skandal MBG ke dalam dua jalur penindakan:

1. Klaster Tata Kelola Kelembagaan BGN (Jampidsus)

Klaster ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta keterlibatan lembaga perantara.

  • Penyidikan: Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan pada 29 Mei 2026 (Nomor Prin-33/F.2/05/2026).

  • Penetapan Tersangka: Pada awal Juni 2026, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung ditetapkan sebagai tersangka. Hingga Agustus 2026, total tersangka berkembang menjadi 7 orang.

  • Tahap II: Pada 29 September 2026, Penyidik Jampidsus menyerahkan 6 tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jakarta Pusat. Para tersangka yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Glory Harimas Sihombing, dan Asep Yusuf Somantri.

  • Penyitaan Aset & Kerugian Negara: Penyidik menyita aset milik Dadan Hindayana dengan estimasi nilai Rp8,43 miliar. Sementara itu, Kejagung menaksir total kerugian keuangan negara pada klaster tata kelola kelembagaan ini mencapai Rp10 triliun.

2. Klaster Pengadaan Motor Listrik / Koneksitas (Jampidmil)

Klaster ini mengusut dugaan penyimpangan pengadaan 19.269 unit motor listrik melalui PT YAT senilai Rp1,22 triliun. Karena melibatkan perwira aktif TNI, penanganan perkara dilakukan secara koneksitas.

  • Penetapan Tersangka: Pada 2 Oktober 2026, Jampidmil menetapkan 5 tersangka, terdiri dari Kolonel Cpl Budi Utomo (Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN) serta 4 pihak swasta: Andri Mulyono, YY, AA, dan GB.

  • Tahap II: Pelimpahan 5 tersangka dan barang bukti ke Kejari Jakarta Pusat dilaksanakan pada 9 Oktober 2026.

  • Kerugian Negara: Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tertanggal 5 Oktober 2026, kerugian negara ditaksir mencapai Rp863,84 miliar.

  • Temuan Lapangan: Sebanyak 5.585 unit armada diketahui tidak dilengkapi baterai maupun pelat dinas, sehingga tidak dapat beroperasi dan tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Jurang Persepsi dan Kelemahan Struktural

Kendati 11 tersangka dari kedua klaster telah dilimpahkan ke penuntutan (Tahap II) dan siap disidangkan, sentimen publik di berbagai platform media sosial tetap dominan negatif. Analisis hukum mendeteksi sejumlah kelemahan struktural yang memicu skeptisisme publik:

  1. Penyitaan Aset yang Belum Seimbang Nilai pemulihan aset yang disita dari tersangka (sebesar Rp8,43 miliar) dinilai jauh dari taksiran kerugian negara yang mencapai Rp10 triliun pada klaster tata kelola. Pengamat hukum menyuarakan perlunya penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penetapan korporasi sebagai subjek hukum guna memaksimalisasi perampasan aset.

  2. Ketiadaan Putusan Inkrah Masyarakat memandang pelimpahan berkas baru sebatas proses administrasi peradilan. Kepercayaan publik baru dapat diukur setelah adanya vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap serta eksekusi pengembalian kerugian negara.

  3. Dampak Kesehatan yang Terus Berulang Di saat penegakan hukum berjalan, insiden keselamatan pangan terkait MBG masih menjadi perhatian publik. Data yang dipaparkan dalam forum legislatif mencatat puluhan ribu kasus keracunan di berbagai daerah, yang memicu desakan evaluasi total atas operasional program.

  4. Sinergi Komunikasi Publik Terjadi ketimpangan narasi antara penindakan hukum oleh Kejagung dan langkah pembenahan internal oleh BGN. Tidak tersampaikannya informasi komprehensif secara bersama membuat publik menilai tindakan hukum belum menyentuh akar permasalahan transaksi pemodelan dapur di tingkat bawah.

Kesimpulan

Secara kualitatif pidana, Kejagung berhasil menyelesaikan tahapan penyidikan dua klaster besar dalam kurun waktu kurang dari lima bulan sejak Sprindik diterbitkan.

Namun dari sudut pandang akuntabilitas publik, penegakan hukum ini belum memberikan kepuasan penuh. Publik tidak hanya mengukur kinerja dari kuantitas pelimpahan berkas penuntutan, melainkan dari sejauh mana pengembalian kerugian negara dapat direalisasikan serta terjaminnya keamanan pelaksanaan program sosial di masyarakat.

(BDN/RED)