JAKARTA - http://BerdayaNews.com - Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) resmi mengumumkan pemberlakuan sanksi administratif bagi Perseroan Terbatas (PT) yang belum menyampaikan Laporan Tahunan.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @djahu_kemenkum pada 27 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Dirjen AHU menyampaikan informasi terkait layanan penyampaian laporan tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan 5 poin penting:

1. Batas Waktu Akta Notaris 30 Hari

Per tanggal 1 November 2026, akta notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan wajib disampaikan kepada Ditjen AHU melalui SABH paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal akta ditandatangani.

2. PNBP Rp 0 Hingga Akhir 2026

Pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0,00 atau 0% diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2026 untuk layanan terkait.

3. Tahapan Sanksi Administratif

- Teguran tertulis: 1 Desember - 31 Desember 2026

- Pemblokiran akses SABH: Mulai 2 Januari 2027 bagi PT yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Tahunan periode tahun 2025.

4. Periode Pelaporan 2026

Laporan Tahunan periode tahun 2026 dapat disampaikan pada SABH mulai tanggal 2 Januari 2027 s.d 30 Juni 2027.

5. PT Baru 2026

Untuk Perseroan Terbatas yang didirikan pada Tahun 2026 atau yang tahun buku 2026-nya belum habis, maka wajib menyampaikan laporan tahunan pada periode tahun pelaporan berikutnya.

Kebijakan ini menimbulkan reaksi dari kalangan notaris dan staf korporat di kolom komentar. Banyak yang mengaku lega karena sanksi dan blokir tidak langsung di 1 November 2026, melainkan diberi masa transisi hingga akhir Desember. Namun sejumlah pihak masih menanyakan apakah aturan berlaku untuk PT Perorangan dan CV, serta mempertanyakan perubahan regulasi yang dinilai cepat.

Ditjen AHU melalui akun resminya membalas dan mengimbau seluruh PT untuk segera patuh melalui layanan di http://ahu.go.id dan http://layanan.ahu.go.id.

SUMBER FOTO: Instagram @djahu_kemenkum / Ditjen AHU

(BDN/RED)