Jakarta, BerdayaNews.com - Skandal tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguak boroknya. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan intervensi terhadap portal verifikasi resmi dalam skema penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik menemukan adanya pengaturan dalam proses verifikasi yayasan calon mitra SPPG melalui portal resmi BGN.
"Yayasan yang sebenarnya tidak memiliki syarat memadai sebagai mitra SPPG tetap ditunjuk melalui pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari para tersangka," ujar Syarief di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.
Yayasan Terafiliasi Eks Pejabat Diloloskan
Menurut Syarief, sejumlah yayasan yang seharusnya tidak lolos verifikasi justru tetap diloloskan dan ditetapkan sebagai pengelola SPPG. Penyidik menduga yayasan-yayasan tersebut terafiliasi dengan sejumlah mantan pejabat tinggi BGN.
Praktik ini dilakukan dengan cara memberikan "atensi" khusus kepada tim verifikator agar proyek jatuh ke tangan yayasan yang telah dikondisikan.
Dalam perkembangan penyidikan, Kejagung telah menetapkan sejumlah mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, di antaranya mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, bersama Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Mereka diduga memanfaatkan posisi untuk memengaruhi proses verifikasi dan penetapan mitra.
Modus Intervensi Portal Mitra BGN
Temuan Kejagung menunjukkan pola sistematis. Para tersangka diduga memberikan akses kepada pihak swasta untuk mengintervensi tim verifikator mitra MBG.
"Memberikan akses kepada pihak swasta untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga dapat mengetahui titik-titik dapur yang kosong dan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra BGN," ungkap Syarief dalam keterangan terpisah pada 11 Juni 2026.
Dengan cara itu, yayasan yang sudah disiapkan sejak awal yang semula ditolak sistem, bisa diatur agar lolos verifikasi.
Kasus ini kini terus bergulir. Selain tiga eks petinggi BGN, Kejagung juga telah menetapkan tersangka baru dari unsur Sekretaris Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN serta pihak swasta yang diduga menjadi operator lapangan pencari mitra.
Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 29 Mei 2026. Kejagung menyebut, seharusnya program MBG dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima manfaat, bukan yayasan titipan yang berorientasi profit pribadi.
Nilai proyek yang disidik tidak main-main. Dari program unggulan menjadi pusaran korupsi, Kejagung tengah mengaudit jaringan SPPG yang diduga meraup setoran harian hingga miliaran rupiah dan praktik markup yang ditaksir mencapai Rp1 triliun.
Kejagung menegaskan akan terus mengembangkan perkara untuk membongkar aliran dana dan aktor lain yang terlibat dalam skema pengaturan mitra SPPG tersebut.
(BN/RED)
