Oleh: Redaksi / Analis Hukum BerdayaNews.com

Bekasi, BerdayaNews.com -- Skandal penyadapan ilegal tanpa prosedur (unlawful interception) yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, hingga tokoh publik oleh oknum perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kegelisahan publik. Penahanan instan para tersangka serta tiadanya keterbukaan terkait transkrip rekaman dan barang bukti memicu spekulasi mengenai prinsip due process of law.

Guna menjawab keraguan publik, perbuatan penegak hukum dan proses penyidikan yang sedang berjalan perlu ditinjau melalui kacamata hukum pidana, hukum acara pidana (KUHAP), serta regulasi keterbukaan informasi.

1. Konstruksi Delik Formil: Mengapa Isi Sadapan Tidak Wajib Dibuka ke Publik?

Langkah Bareskrim Polri menetapkan status tersangka tanpa mempublikasikan isi pembicaraan hasil sadapan memiliki pijakan dogmatika hukum yang kuat:

  • Sifat Delik Formil (Formal Offences): Tindak pidana penyadapan tanpa hak sebagaimana diatur dalam UU ITE (Pasal 31) maupun UU Telekomunikasi merupakan delik formil. Artinya, perbuatan melanggar hukum telah dianggap sempurna (voltooid) saat tindakan menyadap/memotong informasi itu dilakukan secara tanpa izin sah. Penyidik tidak dibebani kewajiban membuktikan apakah isi pembicaraan tersebut berbahaya atau tidak untuk menetapkan status pidana.

  • Perlindungan Rahasia Negara (UU KIP): Berdasarkan Pasal 17 huruf a dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat mengganggu pertahanan, keamanan negara, serta strategi intelijen tergolong sebagai Informasi yang Dikecualikan. Menyebarkan materi penyadapan terhadap Kepala Negara ke ranah publik justru bentuk pelanggaran hukum baru yang mengancam stabilitas nasional.

2. Rasionalitas Penahanan dan Sterilisasi Tersangka dari Media

Ketidakhadiran para tersangka perwira tinggi di hadapan publik serta langkah penahanan yang cepat dapat dipertanggungjawabkan melalui dua instrumen hukum:

  1. Pemenuhan Syarat Penahanan (Pasal 21 KUHAP):

    • Syarat Objektif: Ancaman pidana bagi pelanggaran penyadapan ilegal melampaui batas minimal 5 tahun penjara.

    • Syarat Subjektif: Mengingat posisi tersangka sebagai perwira tinggi yang menguasai keahlian teknis dan jaringan, kekhawatiran akan adanya upaya penghilangan bukti digital (digital evidence) atau intervensi saksi menjadi sangat beralasan secara hukum.

  2. Dualisme Mekanisme (Patsus & Penyidikan Pidana): Pengamanan tersangka di Penempatan Khusus (Patsus) oleh Divisi Propam Polri merupakan prosedur penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) guna memastikan pemeriksaan etik dan penyidikan pidana oleh Bareskrim berjalan netral tanpa intervensi kekuasaan.

3. Format Hukum yang Wajib Dipatuhi Penyidik Polri

Agar proses hukum tidak cacat prosedur (procedural defect) dan terhindar dari gugatan praperadilan, Bareskrim Polri wajib mematuhi format baku Hukum Acara Pidana berikut:

Rincian Kewajiban Prosedural:

  • Akuntabilitas Bukti Elektronik (Pasal 184 KUHAP jo. UU ITE): Alat bukti utama berupa perangkat keras (hardware), aplikasi penyadap, dan log transaksi server harus diaudit melalui Digital Forensics yang tersertifikasi. Penyidik wajib menjamin keberlanjutan chain of custody agar bukti digital tidak terinterpolasi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah (admissibility).

  • Ranah Pembuktian di Pengadilan: Fungsi pembuktian materiil berada di bawah wewenang Majelis Hakim di persidangan, bukan pembuktian di media massa (trial by press). Pengumuman kepada publik cukup terbatas pada jenis alat bukti fisik yang disita (misalnya unit interceptor, laptop, atau ponsel).

  • Mekanisme Sidang Tertutup (Pasal 153 ayat 3 KUHAP): Jika persidangan telah dibuka, Majelis Hakim berwenang menyatakan sidang digelar secara tertutup khusus saat pemeriksaan materi rekaman yang bermuatan rahasia negara, demi menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.

Langkah penyidik merahasiakan isi sadapan dan menahan para pelaku telah selaras dengan asas kerahasiaan negara dan ketentuan KUHAP. Kendati demikian, guna menjaga integritas penegakan hukum dan menepis anggapan tebang pilih, Bareskrim Polri tetap berkewajiban menyampaikan perkembangan status berkas perkara (P-21) dan pasal sangkaan secara transparan kepada publik hingga kasus ini siap diuji di pengadilan.

(BDN/RED)