Bekasi, BerdayaNews.com - Pelantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru pada 1 Oktober 2026 menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab: Kenapa LHKPN-nya bolong?
Penelusuran BerdayaNews.com di portal resmi elhkpn.kpk.go.id menemukan, dari 10 tahun terakhir, hanya ada 4 laporan yang bisa diakses publik atas nama Suyudi Ario Seto. Sisanya tidak ditemukan.
Padahal, sebagai Kapolri, beliau adalah penegak hukum tertinggi di Indonesia. LHKPN-nya seharusnya menjadi contoh paling lengkap.
DATA LENGKAPNYA - INI YANG DITEMUKAN:
2016 - Lapor 31 Juli 2016, Jabatan Kapolres Bogor, harta Rp 0
2022 - Lapor 27 Maret 2023, Jabatan Penyidik Bareskrim, harta Rp 9.816.246.500
2024 - Lapor 13 Maret 2025 jabatan Kapolda Banten dengan harta Rp 5.488.000.000
2025 - Lapor 28 Maret 2026, jabatan Kepala BNN, harta Rp 5.847.000.000
Tiga kejanggalan yang ditemukan:
1. Hilang 6 Tahun + Hilang 2023
Tidak ada laporan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Lalu dari 2022 langsung lompat ke 2024. Tahun 2023 tidak ada.
Padahal di 2023 beliau menjabat Wakapolda Metro Jaya (27 Maret 2023 - 26 Juni 2024) - jabatan yang jelas wajib LHKPN.
2. Turun Rp 4,3 Miliar Dalam 2 Tahun
2022: Rp 9,81 Miliar -> 2024: Rp 5,48 Miliar. Turun Rp 4.328.246.500 atau -44,1%.
Padahal 2022-2024 adalah masa beliau naik pangkat dan naik jabatan. Secara logika, harta pejabat yang naik jabatan biasanya naik, bukan turun hampir separuh.
Tahun 2016 beliau sudah Kapolres Bogor, sudah 22 tahun jadi polisi, pangkat Kombes. Masa hartanya Rp 0? Tidak punya motor, tidak punya rumah, tidak punya tabungan sama sekali?
BEDAH PENURUNAN Rp 4,3 MILIAR - KEMANA PERGINYA?
Penurunan itu 99% berasal dari Tanah dan Bangunan:
- 2022: Tanah & Bangunan Rp 8.827.246.500
- 2024: Tanah & Bangunan Rp 4.600.000.000 (2 aset di Jaksel: 176m²/225m² = Rp 2,4 M + 162m²/210m² = Rp 2,2 M)
- Hilang: Rp 4.227.246.500
Di 2025, nilai tanahnya persis sama Rp 4,6 Miliar, tidak naik 1 rupiah, padahal harga tanah Jakarta Selatan naik 5-10% per tahun.
Ada 4 kemungkinan penjelasan yang sah secara hukum:
1. Koreksi Nilai / Revaluasi: Di LHKPN lama, banyak pejabat pakai nilai pasar. Sejak Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024, KPK mewajibkan nilai tanah pakai NJOP. Bisa jadi di 2022 beliau pakai nilai pasar, di 2024 pakai NJOP yang lebih rendah.
2. Pemisahan Harta Keluarga: LHKPN itu konsolidasi pejabat + pasangan + anak yang masih tanggungan. Kalau anak sudah menikah / sudah kerja dan keluar tanggungan, hartanya tidak lagi masuk LHKPN bapaknya. Harta tidak hilang, hanya pindah pencatatan.
3. Penjualan Aset: Beliau jual 1 bidang tanah di 2023. Tapi kasnya di 2024 hanya Rp 500 juta, tidak naik Rp 4 Miliar. Jadi teori ini lemah.
4. Aset 2022 Salah Catat: Sering terjadi, pejabat melaporkan harta orang tua yang tinggal serumah, lalu di tahun berikutnya dikoreksi.
Yang jelas: Sampai hari ini, tidak ada bukti beliau mengalihkan harta ke nominee untuk menghindari pelaporan. Penurunan Rp 4,3 Miliar itu aneh, tapi belum tentu korupsi. Yang paling mungkin adalah koreksi valuasi + pemisahan harta keluarga. Tapi karena 2023 tidak ada, kita tidak bisa melihat transisinya.
KENAPA 2023 TIDAK ADA? 3 KEMUNGKINAN TEKNIS
Kemungkinan 1: Sudah Lapor, Tapi Dinyatakan TIDAK LENGKAP
Menurut Peraturan KPK No. 2/2020 dan No. 3/2024, hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan. Jika tidak lengkap, KPK kembalikan dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Bisa jadi beliau sudah lapor 2023, tapi dianggap tidak lengkap, sehingga tidak muncul di portal publik.
Kemungkinan 2: Belum Wajib / Data Belum Sinkron
Di Polri, tidak semua perwira wajib LHKPN. Ada masa transisi 2022-2023 di mana data wajib lapor Polri belum sinkron dengan KPK, sehingga banyak perwira yang "lolos" tidak lapor 1 tahun. Ini terjadi massal, bukan hanya Suyudi. Contoh: Jampidsus Febrie Adriansyah juga terakhir lapor 2022, lalu tidak lapor 2023-2024.
Kemungkinan 3: Salah Input Unit Kerja
Di data e-LHKPN, jabatan 2022 beliau tertulis "Penyidik" padahal beliau sudah Perwira Menengah. Ini menunjukkan data e-LHKPN Polri sering salah input. Bisa jadi laporan 2023 ada tapi terselip di unit kerja lain.
Yang jelas: KPK belum pernah mengumumkan secara resmi bahwa Suyudi tidak lapor 2023. Yang kita tahu hanya: di portal publik, laporan 2023 tidak ditemukan.
TIDAK LENGKAP ITU MELANGGAR ATURAN ATAU TIDAK? INI JAWABANNYA
Jawaban singkat: Melanggar, Tapi Hanya Sanksi Administratif, Bukan Pidana.
Dasar Hukum:
1. UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 5 & Pasal 20
Pasal 5: Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta sebelum, selama, dan setelah menjabat.
Pasal 20: "Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban... dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Tidak ada sanksi pidana di UU ini.
2. Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 Pasal 21
Jika penyelenggara negara terlambat lapor, tidak lapor lengkap dan benar, tidak memenuhi undangan klarifikasi, atau tidak lapor LHKPN, maka KPK hanya bisa merekomendasikan sanksi kepada atasan. KPK tidak bisa mempidanakan, memecat, atau membatalkan jabatan.
Sanksi Administratifnya:
- Teguran tertulis dari KPK
- Penundaan kenaikan pangkat / jabatan
- Penundaan kenaikan gaji / tunjangan
- Pencopotan dari jabatan (oleh atasan, bukan oleh KPK)
- Tidak bisa dilantik / tidak bisa promosi (jika atasan mau menerapkan)
Kapan Baru Jadi Pidana?
LHKPN yang tidak lengkap baru jadi pidana jika ada harta yang tidak dilaporkan yang terbukti berasal dari gratifikasi / suap / korupsi (UU Tipikor), atau ada penerimaan di luar profil yang tidak bisa dijelaskan. Jadi: Tidak lapor = pelanggaran administrasi. Lapor tidak jujur + hartanya hasil korupsi = pidana.
Untuk Kapolri, Ada Aturan Khusus:
Calon Kapolri harus lolos fit and proper test Komisi III DPR. LHKPN adalah salah satu dokumen yang diperiksa. Tapi faktanya, pada 1 Oktober 2026, Komisi III DPR menyetujui Suyudi secara aklamasi, cepat, tanpa permasalahan berarti. Artinya DPR menganggap LHKPN-nya sudah cukup, atau DPR tidak memeriksa detail lubang 2023.
Secara hukum formal, beliau lolos karena LHKPN terakhirnya (2025) statusnya "Verifikasi Administratif Lengkap". Lubang 2023 tidak menggugurkan pengangkatan Kapolri, karena tidak ada aturan yang bilang "Calon Kapolri harus punya LHKPN 10 tahun berturut-turut tanpa putus".
KONSEKUENSI NYATA - APA YANG BISA TERJADI SEKARANG?
Konsekuensi Hukum (Formal): Tidak Ada.
Beliau sudah dilantik jadi Kapolri 1 Oktober 2026. Tidak ada mekanisme pembatalan pelantikan hanya karena LHKPN 2023 hilang, selama LHKPN 2025-nya lengkap.
Konsekuensi Politik & Etik (Yang Lebih Berat):
1. Krisis Kepercayaan: Kapolri adalah penegak hukum tertinggi. Kalau Kapolri sendiri LHKPN-nya bolong, bagaimana beliau mau menegakkan hukum ke bawahannya?
2. Senjata Bagi Lawan Politik: Setiap kali Polri menangani kasus korupsi, lawan akan bilang "urus dulu LHKPN Kapolri".
3. Beban Bagi KPK: KPK sekarang dalam posisi sulit. Kalau KPK memeriksa Kapolri, dianggap konflik. Kalau tidak memeriksa, dianggap tebang pilih.
Yang Seharusnya Dilakukan:
1. Suyudi Harus Klarifikasi Terbuka: Jelaskan kenapa 2023 tidak ada, dan kenapa turun Rp 4,3 Miliar. Cukup 1 lembar penjelasan: "Aset X dijual / dihibahkan ke anak / koreksi NJOP". Selesai. Diam justru membuat curiga.
2. KPK Harus Umumkan Status 2023: Apakah Suyudi sudah lapor 2023 tapi tidak lengkap, atau memang tidak lapor sama sekali?
3. DPR Harus Buka Notulen Fit and Proper: Apakah Komisi III pernah menanyakan LHKPN 2023 ini?
4. Polri Harus Audit Internal: Itwasum Polri harus audit LHKPN seluruh Pati Polri, bukan hanya Kapolri.
Kami tidak menulis "Kapolri Baru Korupsi, Hartanya Turun Rp 4,3 Miliar" - karena itu fitnah, belum terbukti.
Yang benar adalah: Data LHKPN-nya memang tidak lengkap. Secara hukum, itu hanya sanksi administratif, bukan pidana, dan tidak menggugurkan pelantikan. Tapi secara etik, ini masalah besar karena Kapolri harus jadi contoh transparansi. Publik berhak minta klarifikasi.
HAK JAWAB: BerdayaNews.com membuka hak jawab seluas-luasnya bagi Kapolri Suyudi Ario Seto, Divpropam Polri, dan KPK. Kirim hak jawab ke redaksi BerdayaNews.com.
Sumber: UU No. 28/1999 Pasal 5 & 20, Peraturan KPK No. 2/2020 & No. 3/2024 Pasal 21, elhkpn.kpk.go.id (diakses 1 Okt 2026), Beritanasional.com, GoodStats.id, Kapanlagi.com, Portal Hukum, Memo Indonesia.
(BDN/RED)
