BOGOR, BerdayaNews.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan silaturahmi sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan lintas generasi tersebut menjadi momentum penting dalam membahas dinamika kebangsaan, stabilitas keamanan, serta strategi penguatan internal Korps Bhayangkara di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian.
Presiden Prabowo menyambut hangat kedatangan para purnawirawan jenderal tersebut. Turut mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan ini antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Daftar sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam silaturahmi tersebut yakni:
Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi
Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo
Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro
Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar
Jenderal Pol (Purn) Sutanto
Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri
Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo
Jenderal Pol (Purn) Sutarman
Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti
Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian
Dalam suasana dialogis, Presiden dan para mantan pimpinan Polri saling bertukar pandangan serta pengalaman. Pertemuan ini diharapkan mampu memberi masukan konstruktif bagi kepemimpinan Polri saat ini dalam merespons tuntutan masyarakat.
Analisis Institusional: Rekam Jejak Kepemimpinan dan Tantangan Kepercayaan Publik Polri
Penilaian terhadap kontribusi maupun efektivitas kepemimpinan para Kapolri pada dasarnya bersifat kontekstual dan bergantung pada sudut pandang serta indikator yang digunakan, mengingat setiap era kepemimpinan dihadapkan pada tantangan politik, sosial, dan hukum yang berbeda.
1. Sorotan Kebijakan dan Terobosan Institusional
Beberapa era kepemimpinan dicatat memiliki terobosan struktural dan operasional yang menonjol:
Jenderal Pol (Purn) Sutanto: Dikenal luas atas komitmen ketegasannya dalam pemberantasan perjudian, penindakan peredaran narkoba, serta penanganan tindak pidana terorisme pasca-Reformasi. Era ini sering dirujuk sebagai salah satu periode dengan penegakan hukum yang lugas.
Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar: Memimpin di masa transisi krusial pasca-pemisahan Polri dari TNI (ABRI), serta mengawal pembentukan Satgas Anti-Teror yang menjadi cikal bakal modernisasi penanganan terorisme di Indonesia.
Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian: Mendorong modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui program PROMOTER (Profesional, Modern, dan Terpercaya) serta pembenahan manajemen media dan pengamanan stabilitas politik nasional.
2. Dinamika Krisis dan Ujian Kepercayaan Masyarakat
Di sisi lain, beberapa periode kepemimpinan dihadapkan pada krisis kepercayaan publik akibat dinamika politik internal maupun kasus penegakan hukum yang kontroversial:
Era Transisi dan Ketegangan Politik (1998-2001): Kepemimpinan Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, hingga Suroyo Bimantoro berlangsung di tengah turbulensi politik awal Reformasi dan konflik dualisme kepemimpinan yang menguji netralitas serta independensi institusi.
Dinamika Hubungan Antar-Lembaga: Pada era Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri dan Badrodin Haiti, Polri dihadapkan pada ketegangan hubungan dengan lembaga penegak hukum lain (seperti KPK), yang berdampak pada persepsi publik terkait komitmen pemberantasan korupsi.
3. Akar Masalah Perilaku Oknum dan Urgensi Reformasi Struktural
Fluktuasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak hanya dipengaruhi oleh sosok pimpinan di pucuk jabatan, tetapi juga oleh perilaku oknum anggota di lapangan. Isu-isu seperti penyalahgunaan wewenang, komersialisasi pelayanan, penanganan perkara yang lambat, hingga pelanggaran hukum oleh oknum aparat secara berulang menjadi faktor utama yang mendegradasi citra institusi.
Pertemuan di Hambalang ini menegaskan bahwa tantangan utama Polri ke depan bukan sekadar menjaga stabilitas keamanan nasional, melainkan melakukan pembenahan kultur internal secara konsisten agar penegakan hukum yang adil, humanis, dan transparan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
(BDN/RED)
