BERDAYANEWS.COM, JAKARTA, Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi (dijuluki Kapten Jack), mantan Kepala Divisi TIK Polri, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Detail mengenai penetapan tersangka baru tersebut meliputi:

  • Peran Tersangka: Irjen Slamet Uliandi diduga memanfaatkan wewenangnya di Monitoring Center Bareskrim Polri untuk memberikan izin penyadapan ilegal serta menyetujui perintah penghapusan data atau berkas log hasil penyadapan pada Oktober 2026.

  • Status Penahanan: Slamet Uliandi belum ditahan oleh pihak kepolisian karena sedang mengalami kondisi kesehatan pascastroke.

  • Total Tersangka Saat Ini: Dengan penetapan ini, total ada 4 perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yaitu:

    1. Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)

    2. Irjen Pol. Ahrie Sonta

    3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso

    4. Irjen Pol. Slamet Uliandi (Kapten Jack)

    Sangkaan Pasal: Tersangka dijerat menggunakan pasal berlapis, termasuk pelanggaran Pasal 258 KUHP terkait penyadapan/intersepsi secara melawan hukum, serta Pasal 332 KUHP dan/atau UU ITE terkait akses tanpa hak terhadap sistem elektronik.Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mendalami penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal tanpa prosedur (unlawful interception) yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, tokoh politik, pengusaha, hingga jurnalis. Kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan mantan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ini saat ini masih berada dalam koridor penyidikan intensif serta penegakan sanksi etik internal.

Pengecekan Fakta dan Analisis Hukum: Delik Formil vs. Isi Sadapan

Menanggapi berkembangnya spekulasi publik mengenai isi rekaman sadapan yang diklaim sebagai alat bukti kesalahan fatal para petinggi negara, pengamat dan praktisi hukum melihat persoalan ini dari dua sudut pandang kritis:

  1. Fokus pada Delik Formil Unlawful Interception:

    Tindakan yang disidik oleh Bareskrim Polri murni berfokus pada pelanggaran prosedur hukum penyadapan itu sendiri (melanggar UU ITE dan UU Telekomunikasi). Perbuatan menyadap tanpa izin yang sah adalah sebuah delik formil; artinya, tindak pidana sudah dianggap sempurna pada saat aksi penyadapan tanpa hak itu dilakukan, terlepas dari apa pun isi pembicaraan yang terekam.

  2. Ketiadaan Publikasi Isi Sadapan & Perlindungan Rahasia Negara:

    Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta prinsip perlindungan kerahasiaan negara, kepolisian tidak pernah mempublikasikan isi atau transkrip rekaman. Membuka materi percakapan Kepala Negara ke ruang publik justru melanggar hukum dan berpotensi mengancam keamanan nasional.

Dilema Hukum: Dapatkah Hasil Sadapan Dipisahkan dari Tindak Pidana Penyadapannya?

Secara teoretis, pemisahan antara perbuatan menyadap (actus reus) dengan isi rekaman memicu perdebatan di kalangan ahli hukum:

  • Pemisahan Berdasarkan Hukum Materiil: Sebagian berargumen bahwa jika isi sadapan mengungkap permufakatan jahat atau korupsi besar, substansi tersebut seharusnya bisa diusut terpisah demi kepentingan penyelamatan negara (state necessity).

  • Benturan Asas Fruit of the Poisonous Tree (Buah Pohon Beracun): Di sisi lain, hukum acara pidana formil menegaskan bahwa data yang diperoleh secara melawan hukum (unlawful interception) berstatus sebagai alat bukti yang cacat hukum (inadmissible evidence). Menggunakan hasil sadapan ilegal sebagai "senjata" justru berbalik menjadi bumerang bagi keabsahan hukum itu sendiri.

  • Dilema Institusional Polri: Sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, Polri dihadapkan pada dilema antara memproses oknum internal yang melanggar hukum atau menindaklanjuti informasi sensitif hasil sadapan. Namun secara hukum positif, pelanggaran prosedur tetap merupakan tindak pidana mandiri yang wajib diproses tanpa pandang bulu.

Analisis Kritis: Teka-Teki Data yang "Ditinggalkan" dan "Dihapus"

Isu di ruang publik mengenai sebagian data hasil sadapan yang sengaja ditinggalkan dan sebagian lagi dihapus memicu berbagai spekulasi, yang dapat dibedakan melalui dua pendekatan:

  • Sisi Teknis (Pemusnahan Sistem vs. Penghapusan Jejak): Penghapusan data secara selektif oleh tersangka dapat dijerat dengan pasal tambahan mengenai penghilangan barang bukti (obstruction of justice atau perusakan data elektronik). Di sisi lain, hal tersebut bisa jadi bagian dari protokol otomatis (auto-purge) pada perangkat sadap (interceptor).

  • Sisi Politis-Strategis (Sebagai Bargaining Chip): Penyisaan data di tempat tertentu sering dianalisis sebagai alat tawar politik atau instrumen perlindungan diri oleh oknum aparat yang terancam. Jika benar data rahasia negara disebar di luar komando resmi, hal ini menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan informasi negara.

Secara hukum, isi hasil sadapan ilegal tidak dapat serta-merta dijadikan alat bukti sah di persidangan apabila perolehannya menabrak prosedur hukum acara. Teka-teki mengenai data yang "ditinggalkan dan dihapus" merupakan titik krusial yang harus dijawab secara transparan oleh Bareskrim melalui audit forensik digital yang independen. Tanpa transparansi yang akuntabel, keraguan publik akan sulit reda, karena penegakan hukum yang profesional menuntut ketegasan tanpa menjadikan informasi rahasia negara sebagai komoditas tawar-menawar.

Apakah Hukum "Buta" Terhadap Alat Legal dan Hasil Sadapan Demi Rahasia Negara?

Di tengah penyidikan yang berjalan, muncul pertanyaan tajam di ruang publik: Mengapa hasil penyadapan tidak dipublikasikan atau dipakai untuk mengusut dugaan kesalahan petinggi negara, padahal alat sadap yang digunakan adalah inventaris legal kepolisian yang dibeli dari uang rakyat? Apakah cacat prosedur tidak bisa dipulihkan demi kepentingan umum?

Menjawab kegelisahan tersebut, pakar hukum pidana dan tata negara memberikan pemaparan komprehensif mengenai batasan hukum dan asas keadilan:

1. Alat Legal vs. Prosedur Ilegal: Bisakah Cacad Prosedur Dipulihkan?

Secara hukum, keberadaan alat penyadap sebagai aset resmi/inventaris negara yang legal tidak otomatis melegalkan setiap tindakan penyadapan. Dalam hukum acara pidana:

  • Prinsip Legal Process: Legitimasi alat bukti tidak hanya ditentukan oleh legalitas alatnya, tetapi oleh legalitas perintah/prosedurnya. Penyadapan tanpa izin hakim atau tanpa surat perintah resmi pimpinan tetap dikategorikan sebagai unlawful interception.

  • Apakah Cacat Prosedur Bisa Dipulihkan (Cured)?: Dalam hukum pembuktian pidana, cacat prosedur perolehan bukti yang melanggar hak konstitusional (due process of law) tidak dapat dipulihkan secara retrospektif (ditarik mundur). Jika hukum membolehkan pemulihan atas penyadapan ilegal hanya karena "alatnya milik negara", maka penegak hukum di masa depan bisa seenaknya menyadap siapa saja secara liar lalu "mengesahkannya" belakangan. Ini berbahaya bagi perlindungan hak asasi seluruh warga negara.

2. Dilema "Uang Rakyat" dan Substansi Hasil Sadapan

Narasi bahwa "hasil sadapan harus dibuka karena alatnya dibeli dengan uang rakyat" berbenturan dengan hierarki hukum:

  • Hasil Tidak Berbahaya vs. Berbahaya: Jika hasil penyadapan tidak bermuatan tindak pidana atau bahaya, mempublikasikannya tetap melanggar hak privasi (privacy rights) yang dilindungi UU ITE. Namun, jika isinya terindikasi bermuatan kejahatan atau bahaya bagi negara, penyidik wajib menindaklanjutinya bukan dengan memakai rekaman ilegal tersebut sebagai bukti langsung di pengadilan, melainkan menjadikannya sebagai petunjuk awal (informasi intelijen) untuk membuka penyidikan baru secara sah melalui pengumpulan alat bukti lain yang legal.

3. Mengapa Buru-Buru Diklaim "Rahasia Negara"?

Sikap tegas kepolisian dan pemerintah yang tidak membuka materi rekaman ke publik kerap dicurigai sebagai upaya "tutup mata" atau melindungi petinggi. Namun secara normatif, perlindungan tersebut melekat pada jabatan dan institusi negara, bukan personal individu pejabat.

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta doktrin hukum ketatanegaraan, berikut adalah kriteria Rahasia Negara (Informasi yang Dikecualikan) yang secara undang-undang dilarang dibuka untuk masyarakat umum:

  1. Informasi Pertahanan dan Keamanan Negara:

  2. Strategi, taktik, dan intelijen penanggulangan ancaman dari dalam maupun luar negeri.

  3. Rencana tata ruang wilayah untuk pertahanan dan data kekuatan militer/kepolisian.

    2. Informasi Hubungan Luar Negeri:

    Posisi tawar, strategi diplomasi, dan dokumen perjanjian internasional yang belum disahkan.

Informasi Ketahanan Ekonomi Nasional:

  • Informasi strategis mengenai nilai tukar, cadangan devisa, dan kebijakan moneter yang jika bocor dapat memicu krisis ekonomi atau spekulasi pasar.

Informasi Keselamatan Presiden dan Pejabat Tinggi Negara:

  • Protokol pengamanan, jalur komunikasi rahasia, serta informasi pribadi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat kunci yang jika dipublikasikan dapat mengancam keselamatan fisik maupun stabilitas pemerintahan.

Informasi Penegakan Hukum yang Sedang Berjalan:

  • Informasi yang dapat mengaburkan penyidikan, membocorkan identitas saksi/pelapor, atau merusak alat bukti sebelum persidangan.

Pertanyaan sangat mendasar dan menjadi inti keheranan publik: Bagaimana mungkin seorang pimpinan tertinggi kepolisian (Kapolri) dan para jenderal bintang dua yang paham hukum justru melanggar undang-undang secara telak?

Secara rasional dan psikologis hukum, mereka pasti sadar secara normatif bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Namun, dalam kasus pelanggaran oleh aparat penegak hukum berpangkat tinggi, kesadaran hukum sering kali dikalahkan oleh dinamika kekuasaan dan kalkulasi tertentu.

Berikut adalah analisis kriminologis dan hukum mengenai alasan di balik tindakan tersebut:

1. Perhitungan "Kalkulasi Risiko" (Calculated Risk)

Sebagai pejabat tinggi yang menguasai perangkat intelijen dan teknologi informasi, mereka mengetahui persis batasan hukum (seperti Perkap atau UU ITE). Namun, mereka kerap terjebak dalam calculated risk, yakni keyakinan bahwa operasi tersembunyi tersebut tidak akan terdeteksi, atau jika terdeteksi, posisi struktural dan jaringan mereka cukup kuat untuk melindungi atau menutupinya. Ketika kalkulasi ini meleset dan sistem pengawasan mendeteksi anomali, barulah jerat hukum pidana tidak bisa dielakkan.

2. Arogansi Kekuasaan dan "Impunitas Struktural"

Jabatan tinggi di institusi penegak hukum sering kali menciptakan zona nyaman psikologis berupa feeling of untouchability (merasa tidak tersentuh hukum). Ketika seseorang terbiasa memegang kendali atas penegakan hukum, batasan antara wewenang jabatan (discretion) dan tindakan melanggar hukum (abuse of power) menjadi kabur. Mereka mengira kendali operasional atas alat sadap dapat dilegitimasi atas nama "tugas negara" atau kepentingan faksional tertentu, tanpa mengindahkan prosedur formal.

3. Motif Politis dan Kepentingan Strategis

Kasus penyadapan yang menyasar Kepala Negara (Presiden Prabowo Subianto), menteri, hingga tokoh politik ini bukan sekadar pelanggaran teknis biasa. Pemerintah dan tim khusus bahkan mendalami indikasi motif yang lebih dalam, seperti upaya mempengaruhi konstelasi politik atau melumpuhkan jalannya pemerintahan. Dalam situasi bermotif politik tingkat tinggi, para pelaku biasanya mengabaikan risiko hukum formal demi mencapai target strategis kelompok atau kepentingan tertentu yang mereka anggap lebih besar dari aturan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Mereka sangat sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, tetapi mereka memilih untuk melakukannya karena mengandalkan kekuasaan, kerahasiaan sistem, dan asumsi bahwa aktivitas ilegal tersebut tidak akan terbongkar.

Itulah sebabnya ketika kasus ini akhirnya tersingkap, respons negara melalui Bareskrim Polri dan sidang etik (seperti sanksi PTDH dan penahanan para tersangka) harus berjalan tegas tanpa pandang bulu, untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan seorang mantan Kapolri sekalipun, yang kebal di atas hukum (equality before the law).

Hukum tidak "tutup mata" terhadap dugaan kesalahan petinggi negara, namun hukum membatasi cara penindakannya agar tidak menggunakan instrumen yang melanggar hukum itu sendiri (legal certainty).

Penggunaan klaim "Rahasia Negara" memang diatur oleh undang-undang untuk melindungi stabilitas nasional. Namun, untuk mencegah klaim tersebut dijadikan tameng perlindungan oknum, pemeriksaan materi sensitif tersebut nantinya wajib diuji secara tertutup di hadapan Majelis Hakim independen di pengadilan, bukan dihentikan secara sepihak di ruang penyidikan.

(BDN/RED)