BERDAYANEWS.COM, JAKARTA, Skandal penyadapan ilegal (unlawful interception) yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pejabat tinggi negara terus membuka kotak pandora di internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain proses etik dan pidana yang menjerat para petinggi kepolisian, sorotan publik kini tertuju pada aspek transparansi harta kekayaan para tersangka melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK.

Publik mempertanyakan status kekayaan Mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi bintang dua yang terseret dalam kasus ini, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi, yang secara normatif hukum wajib melaporkan harta kekayaannya, namun mendapati adanya celah atau ketiadaan catatan harta yang transparan di sistem KPK.

Berikut adalah penelusuran status LHKPN, analisis hukum mengenai sanksi tidak melapor, serta profil lengkap para tokoh yang terlibat.

1. Cek LHKPN Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Berdasarkan data resmi LHKPN KPK, rekam jejak kepatuhan pelaporan harta kekayaan Listyo Sigit Prabowo menunjukkan tren peningkatan seiring dengan eskalasi jabatan strategis yang diembannya di korps Bhayangkara:

  • Periode Kabareskrim Polri (2019): Tercatat melaporkan harta kekayaan awal senilai Rp8.314.735.000 per 31 Desember 2019.

  • Periode Awal Menjabat Kapolri (2020-2021): Pada pelaporan periodik 31 Desember 2020 hartanya tercatat Rp8.664.735.000, dan meningkat menjadi Rp9.264.735.000 per 31 Desember 2021.

  • Periode Pertengahan hingga Akhir Masa Jabatan (2022-2025):

31 Desember 2022: *Rp10.679.000.018**

31 Desember 2023: *Rp13.132.178.264**

31 Desember 2024: *Rp14.998.070.576**

31 Desember 2025: *Rp15.344.596.369**

Analisis Penilaian Harta:

Secara administratif, Listyo Sigit Prabowo tertib melaporkan kekayaannya setiap tahun ke KPK. Namun, dalam konteks investigasi skandal hukum saat ini, publik dan lembaga pengawas tetap menyoroti kewajaran peningkatan aset tersebut seiring dengan posisi tertingginya sebagai pimpinan tertinggi Polri.

2. Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan & Polemik Kewajiban LHKPN: Apakah Pelanggaran Hukum?

Berbeda dengan mantan Kapolri, sorotan tajam mengarah kepada tiga perwira tinggi (Pati) bintang dua, **Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi**, yang berdasarkan jabatannya secara hukum wajib mutlak memiliki catatan LHKPN di KPK.

  • Status Kewajiban Berdasarkan Jabatan:

1. Irjen Pol. Ahrie Sonta: Mantan Kadivkum Polri / Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim (serta mantan Ajudan Presiden). Jabatan eselon strategis di Mabes Polri mewajibkan pelaporan LHKPN secara berkala.

2. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso: Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (sebelumnya Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri). Golongan pati struktural penegak hukum yang wajib lapor.

3. Irjen Pol. Slamet Uliandi (Kapten Jack): Pati Bareskrim penugasan luar struktur / mantan Kadiv TIK Polri. Memegang kendali teknologi dan Divisi TIK yang menjadikannya Penyelenggara Negara wajib LHKPN.

Apakah Tidak Memiliki Catatan LHKPN Merupakan Pelanggaran Hukum?

Ya, secara administratif dan hukum positif, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan administratif dan disiplin penyelenggara negara.

  • Landasan Hukum Kewajiban: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta Peraturan KPK mengenai LHKPN, setiap pejabat negara dan perwira tinggi dengan jabatan strategis wajib menyampaikan daftar kekayaannya.

  • Sanksi Administratif hingga Etik: Jika pejabat yang memenuhi kriteria wajib lapor ternyata sengaja tidak melaporkan hartanya atau mangkir dari kewajiban LHKPN, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan hak kepegawaian, hingga sanksi etik berat di internal institusi (yang dalam konteks akumulasi pelanggaran berat, memperkuat sanksi PTDH / Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang telah dijatuhkan kepada mereka).

Berikut adalah profil lengkap untuk Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (Mantan Kapolri), dengan format yang sama meliputi profil pribadi, profil pendidikan, dan rekam jejak jabatan di kepolisian:

Profil Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

  • Profil Pribadi:

    Lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 (usia 57 tahun). Beliau merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang mencatatkan sejarah sebagai salah satu Kapolri dengan masa jabatan strategis di era transisi kepemimpinan nasional, serta dikenal memiliki latar belakang pengalaman penugasan yang kuat di bidang reserse dan pengamanan internal.

  • Profil Pendidikan:

    • Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991.

    • Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

    • Sespim Polri (2006).

    • Lemhannas RI (2017).

    • Menyelesaikan pendidikan Strata 2 (Magister) Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia.

  • Profil Jabatan di Kepolisian (Karier Struktural & Strategis):

    • Perwira Pertama Polda Metro Jaya (1991).

    • Kapolres Pati (2009).

    • Wakapolreda Semarang.

    • Kapolres Solo (2011), pada masa ini beliau pernah bertugas bersama Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Solo.

    • Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (2012).

    • Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (2013).

    • Ajudan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) (2014-2016).

    • Kapolda Banten (2016-2018).

    • Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri (2018-2019).

    • Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri (2019-2021).

    • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) (Januari 2021 - 2026).

3. Profil Komprehensif Tiga Perwira Tinggi Polri

Berikut adalah profil pendidikan, profil pribadi, dan rekam jejak jabatan di kepolisian dari ketiga perwira tinggi yang terseret dalam pusaran kasus ini:

A. Irjen Pol. Dr. Ahrie Sonta Nasution, S.H., S.I.K., M.Si., M.H.

  • Profil Pribadi: Lahir di Bandung, Jawa Barat, 2 April 1981 (usia 45 tahun). Dikenal sebagai salah satu jenderal bintang dua termuda di tubuh Polri yang sempat aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial.

  • Profil Pendidikan:

    * Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2002 (Batalyon Wicaksana Laghawa)

    * Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (2009)

    * Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimen) Polri (2016)

    * Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri (2024)

    * Memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro dan Doktor Ilmu Kepolisian dari PTIK (2018).

  • Profil Jabatan di Kepolisian:

    * Mengawali karier di berbagai satuan kewilayahan (Polda Jabar, Polda Sumsel, Polda Jatim, dan Polda Metro Jaya)

    * Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok (2020)

    * Ajudan Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)

    * Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tk. II Divpropam Polri

    * Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri (sebelum akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat / PTDH akibat kasus ini).

B. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, S.I.K., M.H.

* Profil Pribadi: Perwira tinggi Polri berlatar belakang pendidikan kedisiplinan ketat yang memegang rekam jejak panjang di bidang reserse dan pemberantasan narkotika.

* Profil Pendidikan:

* Alumni SMA Taruna Nusantara Magelang (Angkatan 1996 / Angkatan ke-4)

* Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1999 (Batalyon Endra Dharmalaksana)

  • Profil Jabatan di Kepolisian:

* Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok (2018)

* Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri

* Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri

* Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

C. Irjen Pol. Slamet Uliandi, S.I.K. (Dikenal sebagai "Kapten Jack")

* Profil Pribadi: Lahir di Jakarta, 15 Juli 1971. Memiliki reputasi kuat di bidang reserse kriminal serta penanganan kasus-kasus besar nasional (termasuk terlibat dalam penanganan kasus high-profile seperti kasus Ferdy Sambo).

* Profil Pendidikan:

* Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1994

* Profil Jabatan di Kepolisian:

* Pamen Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri

* Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri (2011)

* Karobinopsnal Bareskrim Polri (2019)

* Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (2020)

* Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri (2021-2026)

* Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur (Oktober 2026).

Kasus penyadapan ilegal ini tidak hanya menyeret para petinggi Polri ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana dan kode etik berat, tetapi juga membuka kotak pandora terkait kepatuhan administratif dan transparansi aset. Absennya catatan LHKPN bagi pejabat negara yang wajib lapor merupakan pelanggaran hukum administratif tersendiri yang mendesak untuk diaudit secara terbuka guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia.

(BDN/RED)