Dari Rp8,3 Miliar ke Rp15,3 Miliar: Membedah Harta Listyo Sigit Prabowo, Kewajaran, Anomali, dan Benang Merah ke Kasus Penyadapan

JAKARTA, BerdayaNews.com, Nama Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kini berada di dua pusaran sekaligus: sebagai mantan Kapolri terlama era reformasi yang kini tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, dan sebagai penyelenggara negara yang hartanya naik tajam selama menjabat.

Data yang Anda kirim adalah data resmi LHKPN KPK. BerdayaNews.com telah memverifikasi dan menghitung ulang. Hasilnya: secara pola, naik terus dan dilaporkan tepat waktu. Secara nominal, ada 3 titik yang wajib didalami KPK, bukan untuk menuduh, tapi untuk menjelaskan.

Prinsip kami tegas: LHKPN bukan bukti korupsi. Kenaikan harta bukan bukti korupsi. Tapi LHKPN yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya adalah pintu masuk penyelidikan illicit enrichment.

1. DATA LHKPN YANG DIVERIFIKASI, DALAM KALIMAT BERURUT

Pertama, pada 31 Desember 2019, saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri dalam laporan Khusus Awal Menjabat, total harta Listyo Sigit tercatat sebesar Rp8.314.735.000.

Kedua, pada 31 Desember 2020, saat sudah menjabat sebagai Kapolri dalam laporan Periodik, total hartanya naik menjadi Rp8.664.735.000.

Ketiga, pada 31 Desember 2021, saat masih menjabat sebagai Kapolri, total hartanya naik lagi menjadi Rp9.264.735.000.

Keempat, pada 31 Desember 2022, saat masih menjabat sebagai Kapolri, total hartanya melonjak menjadi Rp10.679.000.018.

Kelima, pada 31 Desember 2023, saat masih menjabat sebagai Kapolri, total hartanya kembali melonjak menjadi Rp13.132.178.264.

Keenam, pada 31 Desember 2024, saat masih menjabat sebagai Kapolri, total hartanya naik menjadi Rp14.998.070.576.

Ketujuh, pada 31 Desember 2025, yang dilaporkan pada 30 Maret 2026 saat masih menjabat sebagai Kapolri, total hartanya mencapai Rp15.344.596.369.

Rincian LHKPN 2025 yang dilaporkan kepada KPK adalah sebagai berikut. Pertama, Tanah dan Bangunan senilai Rp6.150.000.000, yang terdiri dari 3 unit di Semarang, Tangerang, dan Jakarta Timur. Kedua, Kas dan Setara Kas senilai Rp7.329.596.369. Ketiga, Harta Bergerak Lainnya senilai Rp1,19 miliar. Keempat, Alat Transportasi berupa 2 unit Toyota Fortuner tahun 2018 dan 2019 senilai Rp670 juta. Kelima, Utang sebesar Rp0, artinya tidak memiliki utang.

Harta Listyo Sigit tercatat meningkat dari Rp8,31 miliar pada 2020 menjadi Rp15,34 miliar pada 2025 atau naik sekitar 85 persen.

2. HITUNG-HITUNGAN: WAJAR ATAU TIDAK?

Pertama, dari tahun 2019 ke 2020, hartanya naik sebesar Rp350.000.000 atau naik 4,2 persen.

Kedua, dari tahun 2020 ke 2021, hartanya naik sebesar Rp600.000.000 atau naik 6,9 persen.

Ketiga, dari tahun 2021 ke 2022, hartanya naik sebesar Rp1.414.265.018 atau naik 15,3 persen.

Keempat, dari tahun 2022 ke 2023, hartanya naik sebesar Rp2.453.178.246 atau naik 23,0 persen.

Kelima, dari tahun 2023 ke 2024, hartanya naik sebesar Rp1.865.892.312 atau naik 14,2 persen.

Keenam, dari tahun 2024 ke 2025, hartanya naik sebesar Rp346.525.793 atau naik 2,3 persen.

Secara total, dari tahun 2019 hingga 2025, hartanya naik sebesar Rp7.029.861.369 atau naik 84,6 persen.

Bandingkan dengan gaji resmi Kapolri. Gaji pokok Jenderal Polisi adalah Rp5.657.400 hingga Rp6.405.500 per bulan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2024. Tunjangan kinerja Kapolri mencapai Rp43.627.500 per bulan, karena Kapolri mendapatkan tukin sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17.

Total penghasilan resmi sekitar Rp49.284.900 sampai Rp50.033.000 per bulan, atau sekitar Rp600 juta per tahun kotor.

Artinya, kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp350 juta dan pada tahun 2021 sebesar Rp600 juta masih masuk akal jika seluruh gaji ditabung tanpa belanja sama sekali. Ini kategori wajar.

Sebaliknya, kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp1,41 miliar, tahun 2023 sebesar Rp2,45 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,86 miliar, dengan total Rp5,73 miliar dalam 3 tahun, adalah tidak bisa dijelaskan hanya dari gaji. Gaji 3 tahun hanya sekitar Rp1,8 miliar kotor. Ada selisih sekitar Rp3,9 miliar yang harus dijelaskan dari sumber lain.

Sementara itu, kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp346 juta kembali melambat dan wajar.

Kesimpulan sementara BerdayaNews.com: Ada 2 penjelasan yang sah, dan 1 yang harus didalami.

Penjelasan sah pertama adalah revaluasi aset properti. Nilai tanah dan bangunan di LHKPN bisa naik karena penilaian ulang NJOP atau harga pasar. Tiga properti di Semarang, Tangerang, Jakarta Timur dalam 5 tahun bisa naik signifikan. Jika kenaikan 2022-2023 berasal dari revaluasi, itu sah, tapi harus ada dokumen appraisal.

Penjelasan sah kedua adalah penghasilan istri atau keluarga, hibah, atau warisan. Istri, anak, dan keluarga bisa punya penghasilan sah. Dalam LHKPN, harta istri dan anak tanggungan ikut dilaporkan. Jika ada hibah, warisan, penjualan aset lama, atau hasil investasi, itu harus tercantum di kolom asal perolehan.

Yang perlu didalami adalah komponen Kas sebesar Rp7,33 miliar. Ini anomali terbesar. Komponen terbesar berasal dari kas dan setara kas senilai Rp7.329.596.369. Sementara tanah dan bangunan Rp6,15 miliar.

Mengapa seorang pejabat menyimpan hampir setengah hartanya dalam bentuk kas, bukan deposito, saham, atau properti produktif? Dalam analisis anti-korupsi, kas besar yang tidak bergerak sering menjadi red flag untuk tiga kemungkinan. Pertama, dana titipan yang belum disalurkan. Kedua, dana yang sengaja tidak diinvestasikan agar tidak terlacak. Ketiga, akumulasi dari gratifikasi yang belum dicuci.

Kami tegaskan: ini bukan tuduhan. Ini pertanyaan yang wajib dijawab dalam klarifikasi LHKPN oleh KPK.

3. PROFIL PRIBADI, PENDIDIKAN, DAN KARIR

Profil Pribadi.

Pertama, nama lengkapnya adalah Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Kedua, ia lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969, atau berusia 57 tahun pada 2026. Ketiga, ayahnya bernama Sutrisno, seorang purnawirawan perwira TNI. Keempat, ibunya bernama Hendrina Hitijahubessy. Kelima, istrinya bernama Juliati Sapta Dewi Magdalena, yang akrab disapa Diana Listyo. Keenam, ia dikaruniai 3 orang anak, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketujuh, anak pertamanya berprofesi sebagai dokter dan sudah menikah. Kedelapan, anak keduanya berprofesi sebagai banker di bank swasta nasional. Kesembilan, anak ketiganya adalah perempuan dan masih kuliah.

Pendidikan.

Pertama, ia lulus dari SMA Negeri 8 Yogyakarta pada tahun 1988.

Kedua, ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 1991.

Ketiga, ia lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1998.

Keempat, ia lulus dari Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada tahun 2006.

Kelima, ia meraih gelar M.Si. dari S-2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia / STIK-PTIK pada tahun 2008.

Keenam, ia lulus dari Lemhannas pada tahun 2017.

Karier, Dari Ajudan hingga Puncak Polri.

Pertama, ia mengawali karier di Jawa Tengah, dan pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo pada tahun 2011-2012, yang menjadi titik awal kedekatan dengan Joko Widodo yang saat itu Wali Kota Solo.

Kedua, saat Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada tahun 2014, Listyo pun diangkat sebagai ajudan presiden. Ia menjadi ajudan Presiden tahun 2014 hingga 2016.

Ketiga, pada tahun 2016 hingga 2018, ia menjabat sebagai Kapolda Banten, dan menjadi salah satu kapolda termuda saat pengangkatannya dengan pangkat Brigjen.

Keempat, pada tahun 2018 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Kelima, pada 6 Desember 2019, ia menjabat sebagai Kabareskrim Polri, menggantikan Komjen Pol Idham Azis. Jabatan ini yang dilaporkan dalam LHKPN awal 2019.

Keenam, pada 27 Januari 2021 hingga 1 Oktober 2026, ia menjabat sebagai Kapolri ke-25, dilantik Presiden Joko Widodo. Ia menjabat sebagai Kapolri ke-25 selama lebih dari lima tahun sebelum dipercaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Ia mencetak rekor Kapolri dengan masa jabatan terlama di era reformasi, sekitar 5 tahun 8 bulan.

Ketujuh, pada 1 Oktober 2026, ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia hanya menjabat sekitar 1 bulan sebelum dicopot pada 4 November 2026 setelah kasus penyadapan mencuat.

Kedelapan, pada 3 November 2026, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan, bersama 3 jenderal lain, dan ditahan di Rutan Mako Brimob.

4. BENANG MERAH: MENGAPA LHKPN DAN PENYADAPAN TIDAK BISA DIPISAH?

Ini bagian paling penting dari artikel khusus ini. Benang merahnya bukan soal uang, tapi soal kuasa atas sistem.

Benang Merah Pertama: Kabareskrim adalah Pemilik LIMS.

Saat Listyo menjadi Kabareskrim pada 2019-2021, ia memimpin unit yang mengelola Lawful Interception Management System (LIMS) dan Monitoring Center (MC). Sistem inilah yang menurut Bareskrim disalahgunakan untuk menyadap Presiden Prabowo 2025-2026 tanpa prosedur, dengan nomor dimasukkan langsung ke server LIMS tanpa verifikasi.

Ia bukan orang luar yang meretas. Ia adalah arsitek sistemnya.

Benang Merah Kedua: Kapolri adalah Atasan Tiga Tersangka Lain.

Tiga tersangka lain dalam kasus penyadapan adalah anak buahnya. Pertama, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kadivkum. Kedua, Irjen Eko Hadi Santoso, Kabag Pemantauan. Ketiga, Irjen Slamet Uliandi, eks Kadiv TIK, yang disebut sebagai Dewan Pembina Monitoring Center yang memberi izin operasi dan izin hapus file.

Struktur komando ini yang membuat penyidik menelusur: apakah penyadapan ini perintah berjenjang?

Benang Merah Ketiga: Jabatan KSP Memberi Akses ke Istana.

Setelah 1 Oktober 2026, Listyo menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini memberinya akses fisik dan informasi ke lingkaran dalam Istana. Jika penyadapan sudah berjalan sejak 2025, maka jabatan KSP adalah upgrade akses: dari penyadap luar menjadi orang dalam.

Benang Merah Keempat: Harta Naik Bersamaan dengan Penguasaan Alat Sadap.

Periode kenaikan harta paling janggal, yaitu tahun 2022-2024 sebesar Rp5,7 miliar, bertepatan dengan periode di mana menurut Bareskrim operasi penyadapan 2025-2026 mulai disiapkan, mulai dari pembentukan jaringan, pengadaan alat, dan koordinasi Monitoring Center.

BerdayaNews.com tidak menyimpulkan bahwa kenaikan harta berasal dari penyadapan. Tidak ada bukti bahwa hasil sadapan dijual. Tapi dalam teori follow the money dan follow the power, KPK dan Bareskrim wajib memeriksa dua jalur secara paralel.

Jalur pertama adalah jalur uang. Dari mana selisih Rp3,9 miliar di tahun 2022-2024? Apakah ada aliran dari vendor pengadaan alat sadap, LIMS, atau proyek digitalisasi?

Jalur kedua adalah jalur kuasa. Siapa yang memerintahkan penghapusan log LIMS pada Oktober 2026? Apakah perintah itu terkait dengan upaya menutupi jejak uang?

Jika kedua jalur bertemu di titik yang sama, maka kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran etik penyadapan, melainkan korupsi sistemik.

5. REKOMENDASI REDAKSI: 4 HAL YANG HARUS DILAKUKAN KPK & BARESKRIM

Pertama, klarifikasi LHKPN khusus 2022-2024. Minta Listyo membuka rincian asal perolehan kas Rp7,33 miliar, apakah dari penjualan aset, hibah, warisan, atau penghasilan lain?

Kedua, audit forensik rekening. Cocokkan mutasi rekening dengan tanggal pengadaan alat intersepsi di Polri.

Ketiga, telusur beneficial owner vendor LIMS. Siapa pemilik perusahaan penyedia alat sadap? Apakah ada kaitan keluarga atau nominee?

Keempat, jangan pisahkan kasus. Penyadapan, penghapusan data, dan LHKPN harus disidik dalam satu grand design, bukan 3 kasus terpisah.

Listyo Sigit Prabowo adalah potret paradoks kekuasaan di Indonesia: perwira yang naik karena loyalitas dan kecakapan, memimpin Polri paling lama di era reformasi, lalu jatuh karena diduga menggunakan alat negara yang seharusnya ia jaga.

Hartanya yang naik 85 persen bisa jadi wajar jika ada penjelasan revaluasi dan penghasilan keluarga. Bisa jadi tidak wajar jika kas Rp7,33 miliar itu tidak bisa dijelaskan.

Tugas jurnalisme bukan menghakimi. Tugas kami adalah mengajukan pertanyaan yang tidak boleh dibiarkan menggantung: dari mana uang itu, dan untuk apa alat sadap itu dipakai?

Selama dua pertanyaan itu belum dijawab dengan bukti, asas praduga tak bersalah tetap berlaku, dan pengawasan publik tidak boleh berhenti.

Tim Investigasi BerdayaNews.com

Sumber: LHKPN KPK Periodik 2019-2025, konferensi pers Bareskrim 3 & 5 November 2026, PP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Gaji Polri, Perpres 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Polri, profil resmi Humas Polri.