JAKARTA, BerdayaNews.com, Dalam pemberitaan skandal pengadaan Telkom - Len Industri - Pertamina, publik diperkenalkan pada istilah multitier procurement: rantai pengadaan berlapis hingga 3 sampai 5 tingkat sub-kontraktor.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah pertanyaan hukum yang mendasar: Apakah pengadaan pada proyek pemerintah diperbolehkan melibatkan rantai berlapis seperti itu? Jika tidak, apa model pelanggarannya dan apa dasar hukumnya?
Artikel ini menjawabnya secara sistematis.
I. Pendahuluan: Subkontrak Bukan Barang Haram, Tapi Sangat Terbatas
Dalam praktik pengadaan, subkontrak adalah hal yang wajar. Tidak semua penyedia memiliki semua keahlian. Namun dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), negara menerapkan prinsip yang sangat ketat: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Prinsip itu dituangkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 jo Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dari regulasi tersebut lahir satu kaidah utama:
Subkontrak diperbolehkan hanya untuk pekerjaan penunjang atau pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
II. Syarat Sah Subkontrak: 7 Syarat Kumulatif
Keabsahan subkontrak dalam PBJ tidak cukup hanya dengan adanya perjanjian. Harus terpenuhi 7 syarat kumulatif:
4 Syarat Umum Pasal 1320 KUH Perdata:
1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan hukum
3. Suatu hal tertentu (objek jelas)
4. Suatu sebab yang diperbolehkan (tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban umum)
Syarat Khusus PBJ:
Bukan pekerjaan utama, pekerjaan inti yang menjadi objek tender tidak boleh dialihkan.
Terdapat klausul subkontrak dalam kontrak induk, harus sudah tercantum sejak dokumen penawaran/kontrak awal.
Persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanpa persetujuan PPK, subkontrak batal demi hukum administrasi.
Jika satu saja tidak terpenuhi, subkontrak itu cacat hukum.
III. Jawaban Atas Rantai 3-5 Lapis: ILEGAL
Berdasarkan kerangka di atas, maka:
Lapis 1: Penyedia -> Subkontraktor: BOLEH
Sepanjang memenuhi 7 syarat di atas, untuk pekerjaan penunjang, dan dengan izin PPK.
Lapis 2: Subkontraktor -> Sub-subkontraktor: TIDAK ADA DASAR HUKUM
Subkontraktor tidak memiliki hubungan hukum dengan PPK. Ia tidak berhak mengalihkan lagi pekerjaan yang ia terima dari penyedia. Perpres PBJ tidak mengenal istilah sub-subkontrak.
Lapis 3-5: JELAS ILEGAL
Ini bukan lagi subkontrak, melainkan pengalihan pekerjaan berantai / back-to-back contract. Tujuannya bukan efisiensi, melainkan mengaburkan jejak uang dan tanggung jawab.
Perpres 46/2025 justru memperketat dengan aturan baru: permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai realisasi pekerjaannya. Negara kini wajib menelusur siapa yang benar-benar dibayar dan mengerjakan.
IV. Lima Model Pelanggaran dalam Skandal Telkom - Len - Pertamina
1. Pengalihan Pekerjaan Utama
Pemenang tender tidak bekerja, melempar semua pekerjaan ke pihak lain. Ini melanggar larangan dalam Perpres PBJ: penyedia dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan. Dalam jasa konstruksi, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 47 mewajibkan kontrak mencantumkan klausul jelas tentang pengalihan pekerjaan kepada subkontraktor.
2. Subkontrak Berlapis / Fiktif
Pola Telkom -> Len -> Perusahaan A -> B -> C -> Shell Company. Tiap lapis memotong fee 5-15% tanpa kerja nyata. Ini melanggar Prinsip PBJ Pasal 6-7 Perpres 16/2018 jo 46/2025 dan Pasal 52 tentang pelaksanaan kontrak.
3. Pinjam Bendera / Shell Company
Perusahaan cangkang tanpa kapasitas teknis dipinjam namanya untuk memenangkan tender. Ini melanggar Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak ada itikad baik, serta melanggar syarat kualifikasi penyedia.
4. Mark-up Berantai & Pekerjaan Fiktif
Harga digelembungkan di tiap lapis, barang/jasa tidak pernah ada. Contoh yang didakwakan dalam kasus Telkom: pengadaan fiktif untuk proyek outbound logistics dengan tujuan mencairkan dana kepada pihak lain. Ini masuk delik UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
- Pasal 2: memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi yang merugikan keuangan negara, ancaman seumur hidup atau 4-20 tahun.
- Pasal 3: penyalahgunaan wewenang/kesempatan/sarana karena jabatan, ancaman 1-20 tahun.
5. Persekongkolan Tender & Pencucian Uang
Jika pengendali di balik shell companies adalah orang yang sama dan tender diatur, maka berlaku:
- UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22: larangan persekongkolan tender
- UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, 5: TPPU, termasuk perbuatan layering menyamarkan asal-usul harta
- UU Tipikor Pasal 20: pidana korporasi, pengurus yang memerintahkan dapat dipidana
Konteks kasusnya: KPK mulai menyidik dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023 pada September 2024, dengan nilai Head of Agreement Pertamina - Telkom mencapai Rp3,6 triliun.
V. Mengapa KPK Harus Kejar Pengendali, Bukan Hanya Manajer?
Dalam skema multitier, manajer seringkali hanya nominee atau pelaksana perintah. Uang berhenti di beneficial owner perusahaan cangkang.
Tiga dasar hukumnya:
1. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Beneficial Owner: Setiap korporasi wajib mengungkapkan pemilik manfaat sebenarnya.
2. UU Tipikor Pasal 20: Korporasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 603-606: Pengganti Pasal 2-3 UU Tipikor, ancaman tetap berat, dan kini berlaku sejak 2 Januari 2026.
Jika KPK hanya berhenti pada level manajerial Telkom-Len-Pertamina, maka besok akan lahir skema yang sama dengan nama perusahaan baru. Yang harus diputus adalah pengendalinya.
VI. Uji Tiga Pertanyaan untuk Setiap Proyek Berlapis
Bagi aparat penegak hukum, auditor BPK, dan masyarakat, gunakan uji sederhana ini untuk menilai setiap rantai subkontrak:
1. Apakah pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan utama? Jika ya, melanggar.
2. Apakah ada klausul subkontrak dan izin tertulis PPK untuk setiap lapis? Jika tidak, melanggar.
3. Apakah ada bukti kerja nyata dan bukti bayar di setiap lapis? Jika tidak, patut diduga fiktif dan TPPU.
Jika tiga pertanyaan itu dijawab "tidak", maka itu bukan lagi persoalan administrasi pengadaan. Itu sudah persoalan pidana.
Kesimpulan: Multitier procurement 3-5 lapis tidak diperbolehkan dalam hukum pengadaan Indonesia. Satu lapis untuk pekerjaan penunjang dengan izin PPK adalah batasnya. Selebihnya adalah pelanggaran administrasi yang bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi dan pencucian uang ketika ada kerugian negara dan pengaburan pemilik manfaat.
Artikel ini merupakan analisis hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan kasus ini hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(BDN/RED)
