JAKARTA, BERDAYANEWS.COM, Pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023 terus bergulir panas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi tindakan penyitaan uang tunai senilai Rp2 miliar dari salah satu saksi kunci berinisial BR (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan sebelumnya merupakan Dirut PT Len Industri periode 2021-2025).

Penyitaan ini menjadi babak baru dalam membongkar jejaring korporasi pelat merah dan swasta yang mengeruk keuntungan secara melawan hukum dari megaproyek transformasi digital energi nasional.

1. Daftar Nama yang Diduga Kuat Terlibat dan Status Hukumnya

Penyidikan intensif yang dilakukan oleh lembaga antirasuah sejauh ini telah menetapkan dan menahan sejumlah nama kunci dari lingkaran pejabat tinggi BUMN teknologi serta pihak swasta vendor pengadaan:

  • Dian Rachmawan (DR): Mantan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk periode 2017-2019. Diduga berperan otorisasi strategis dalam mengarahkan kebijakan korporasi demi memuluskan rekayasa tender.

  • Weriza (WER): Mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk periode 2012-2020. Berperan sebagai eksekutor operasional yang menindaklanjuti arahan atasan untuk merekayasa penunjukan vendor.

  • Elvizar (EL): Mantan pimpinan/direktur dari pihak swasta penyedia (PT Pasific Cipta Solusi / PT PCS). Perusahaan miliknya dikondisikan sebagai pemenang tunggal, di mana dalam praktiknya turut mengubah spesifikasi perangkat pengadaan secara ilegal.

  • Bobby Rasyidin (BR): Dirut PT KAI (Eks Dirut PT Len Industri). Diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di mana penyidik telah melakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar terkait rangkaian aliran dana proyek tersebut.

2. Analisis Kinerja APH: Apakah Penyelidikan KPK Sudah Maksimal & Luas?

Hingga saat ini, langkah penegakan hukum oleh KPK dinilai menunjukkan progres progresif melalui penahanan para tersangka utama serta penyitaan aset berupa uang tunai. Kendati demikian, publik dan pengamat antikorupsi mendesak agar ruang lingkup investigasi diperluas secara masif:

  • Penelusuran Mata Rantai Korporasi (Supply Chain Trail): Modus operandi dalam skandal ini melibatkan rantai pengadaan berlapis (multitier procurement) hingga 3 sampai 5 tingkat sub-kontraktor. KPK dituntut tidak hanya berhenti pada level manajerial Telkom-Len-Pertamina, melainkan menyasar seluruh pengendali di balik perusahaan cangkang (shell companies) yang menerima sub-kontrak fiktif.

  • Keterkaitan Proyek Infrastruktur IT Lain: Mengingat beberapa tersangka (seperti Elvizar) juga terseret dalam perkara korupsi pengadaan perangkat perbankan lain (seperti mesin EDC di lembaga perbankan pelat merah), indikasinya mengarah pada sindikat pemburu proyek (rent-seeking syndicate) terorganisir yang beroperasi lintas sektor BUMN teknologi.

3. Kategori Kerugian Negara dan Kerugian Masyarakat (Penerima Manfaat)

Berdasarkan hasil audit penghitungan resmi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejahatan korupsi pengadaan ini tidak hanya melanggar hukum secara administratif, tetapi juga memicu kerugian berlapis:

  • Kerugian Keuangan Negara:

    • Berdasarkan kalkulasi BPK, kerugian negara secara nyata mencapai sekurang-kurangnya Rp322,18 miliar.

    • Angka tersebut terbagi atas kerugian akibat pengadaan perangkat Automatic Tank Gauge (ATG) sebesar Rp193,75 miliar serta kerugian akibat kemahalan harga (mark-up) pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) sebesar Rp128,42 miliar.

  • Kerugian Masyarakat (Penerima Manfaat / Public Beneficiaries):

    • Distorsi Pelayanan Publik Sektor Energi: Proyek digitalisasi SPBU dirancang untuk memastikan transparansi subsidi BBM, akurasi volume liter BBM bagi konsumen, serta integrasi data transaksi energi nasional. Rekayasa dan pengadaan perangkat berkualitas buruk mengakibatkan sistem tidak berjalan optimal.

    • Beban Publik dan Hilangnya Efisiensi Subsidi: Praktik korupsi korporasi BUMN semacam ini menggerus efisiensi anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan fasilitas publik, memperlambat modernisasi infrastruktur energi berkeadilan, dan mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan negara (State-Owned Enterprises).

Tim Redaksi BerdayaNews.com akan terus memantau perkembangan penyidikan lanjutan, ruang aliran dana (money trail), serta agenda persidangan kasus ini demi mengawal transparansi sektor publik.

(BDN/RED)