JAKARTA, BerdayaNews.com, Polemik penyitaan uang Rp2 miliar menyeret nama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua pihak menyampaikan versi yang berbeda dalam framing waktu dan konteks, meski substansi penyitaannya sama-sama diakui.

Versi Bobby Rasyidin: "Pemberitaan Itu Tidak Benar"

Bantahan disampaikan Bobby usai memberikan keterangan terkait kunjungannya di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi keselamatan di sejumlah perlintasan sebidang menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Jumat (6/11/2026).

"Hari ini saya berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi guna memastikan keselamatan di perlintasan sebidang," ujar Bobby.

Bobby mengatakan KAI terus mengupayakan langkah terbaik untuk mewujudkan keselamatan perjalanan kereta api dan menuju target zero accident, khususnya dalam menghadapi periode angkutan Natal dan Tahun Baru sesuai arahan Presiden.

Setelah menjelaskan agenda inspeksi itu, Bobby kemudian memberikan tanggapan terkait pemberitaan yang menyebut dirinya terkait penyitaan uang oleh KPK.

"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," tegas Bobby.

Meski begitu, Bobby tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya meminta doa dan dukungan dari pelanggan KAI serta seluruh masyarakat agar perjalanan kereta api selama periode libur Natal dan Tahun Baru berjalan aman, selamat, dan lancar.

"Saya memohon doa dan dukungan pelanggan KAI serta seluruh masyarakat agar perjalanan kereta api senantiasa selamat, aman, dan lancar. Mari kita sambut libur Nataru dengan perjalanan kereta api yang semakin baik," kata Bobby.

Versi KPK: "Benar, Sudah Disita Sejak Agustus 2025"

Di sisi lain, KPK membenarkan adanya penyitaan. Namun KPK memberikan klarifikasi penting soal waktu dan status yang meluruskan framing pemberitaan awal.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (6/11/2026) mengatakan:

"Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR."

Pada kesempatan berbeda, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein juga membenarkan penyitaan tersebut, namun tidak mengungkapkan jumlahnya secara detail.

"Iya betul. Penyidik sudah melakukan penyitaan," kata Taufik.

Konfirmasi lanjutan KPK yang krusial:

1. Uang disita sejak Agustus 2025, bukan baru-baru ini. KPK menegaskan penyitaan dilakukan pada Agustus 2025, sebelum Bobby memimpin KAI.

2. Saat itu Bobby masih menjabat Direktur Utama PT Len Industri, bukan Dirut KAI. Perkara ini berkaitan dengan masa jabatan di Len, bukan kapasitasnya sekarang di KAI.

3. Bobby berstatus saksi, bukan tersangka. KPK belum merinci keterkaitan maupun peruntukan uang yang disita, dan tidak menyebut Bobby sebagai tersangka.

4. Uang diserahkan secara kooperatif. KPK menyebut Bobby kooperatif mengembalikan uang Rp2 miliar setelah mengetahui pemberinya menjadi tersangka. Uang tersebut diduga berasal dari salah satu tersangka dalam perkara digitalisasi SPBU.

5. Perkara utamanya: Dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) tahun 2018-2023, yang penyidikannya dimulai September 2024. Per 28 Agustus 2025, KPK menyebut penyidikan memasuki tahap akhir dan penghitungan kerugian keuangan negara sedang dilakukan bersama BPK RI.

Dengan demikian, titik temu kedua belah pihak adalah: penyitaan itu ada, tapi bukan penyitaan baru dari Dirut KAI, melainkan pengembalian kooperatif dari saksi saat masih di Len Industri tahun lalu.

ANALISIS KHUSUS BERDAYANEWS.COM: PROSES PENYITAAN DAN IMPLIKASI UNTUK KAI & KPK

1. Bagaimana Prosedur Penyitaan yang Sah?

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 16 dan Pasal 38-39 KUHAP:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Syaratnya:

- Dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak yang harus segera dilaporkan untuk persetujuan.

- Harus dibuat Berita Acara Penyitaan pada hari penyitaan.

- Disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, ditambah kepala desa / ketua lingkungan.

- Yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, termasuk uang yang diterima saksi dari tersangka.

Dalam kasus Bobby, KPK menyebut uang diserahkan secara kooperatif lalu disita. Model ini dikenal sebagai penyerahan dan penyitaan sukarela, secara hukum tetap dicatat sebagai penyitaan agar uang menjadi barang bukti yang sah dan tidak bisa ditarik kembali, sekaligus menjadi bukti sikap kooperatif saksi.

Saksi berhak mengajukan praperadilan jika merasa penyitaan tidak sah, dan berhak mendapatkan salinan berita acara penyitaan.

2. Untuk Pihak KAI: Risiko Reputasi Lebih Besar dari Risiko Hukum

  • Presumption of Innocence: Sampai saat ini Bobby berstatus saksi. Secara hukum, tidak ada tuduhan pidana terhadapnya. Bantahannya dapat dibaca sebagai upaya menjaga presumption of innocence dan menghindari stigma bahwa Dirut KAI terlibat korupsi.

  • Risiko Operasional: Isu ini muncul tepat menjelang Nataru, saat KAI sedang fokus pada zero accident dan inspeksi perlintasan sebidang. Jika isu tidak diluruskan, kepercayaan publik dan pelanggan bisa terganggu. Itulah mengapa Bobby memilih menyampaikan bantahan di tengah agenda inspeksi Yogyakarta, bukan dalam konferensi pers khusus.

  • Tata Kelola BUMN: KAI perlu membuka komunikasi proaktif: jelaskan bahwa perkara terjadi di entitas sebelumnya (Len Industri), bukan di KAI. Tanpa klarifikasi itu, publik akan mengaitkan Rp2 miliar dengan keuangan KAI, padahal KPK menegaskan tidak ada kaitan dengan KAI.

Tantangan bagi KAI: Bantahan singkat tanpa penjelasan detail justru menimbulkan pertanyaan baru. Dalam manajemen krisis BUMN, diam atau bantahan normatif sering kalah dari data detail KPK. KAI perlu tim hukum yang bisa menjelaskan kronologi Agustus 2025 secara terbuka tanpa membuka materi penyidikan.

3. Untuk Pihak KPK: Tantangan Transparansi Waktu

  • Akurasi Waktu adalah Kunci: KPK benar secara substansi, tapi framing awal yang beredar seolah penyitaan baru dilakukan Jumat (6/11/2026) membuat publik salah paham. Klarifikasi bahwa penyitaan sejak Agustus 2025 baru muncul setelah bantahan. Ini menunjukkan KPK perlu menyampaikan timeline lengkap saat pertama kali mengonfirmasi penyitaan.

  • Perlindungan Saksi Kooperatif: Jika saksi yang kooperatif mengembalikan uang justru namanya terpublikasi seolah tersangka, ke depan saksi lain akan takut kooperatif. KPK perlu menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan saksi yang mengembalikan uang.

  • Ujian Integritas Penyidikan: Perkara digitalisasi SPBU Pertamina 2018-2023 kini memasuki tahap akhir. Penghitungan kerugian negara bersama BPK menjadi penentu. Jika Rp2 miliar terbukti berasal dari tersangka, maka uang itu akan menjadi barang bukti kunci untuk menelusuri aliran dana dan follow the money ke tersangka utama, bukan untuk menjerat saksi yang mengembalikannya.

Kasus ini bukan hitam-putih. Bobby benar jika yang dibantah adalah narasi "KPK baru saja menyita Rp2 miliar dari Dirut KAI." KPK juga benar jika yang ditegaskan adalah "pernah ada penyitaan Rp2 miliar dari saksi BR pada Agustus 2025 saat di Len Industri."

Yang harus diwaspadai publik: jangan menyimpulkan Bobby sebagai tersangka hanya karena ada penyitaan. Penyitaan terhadap saksi adalah hal biasa dalam korupsi, uang dikuasai saksi, lalu disita sebagai barang bukti.

BerdayaNews.com akan terus memantau perkembangan penyidikan digitalisasi SPBU Pertamina dan menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPK serta sikap resmi KAI dan KPK selanjutnya.

Penulis: Redaksi BerdayaNews.com

Sumber: Konfirmasi Jubir KPK Budi Prasetyo, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, dan keterangan Dirut KAI Bobby Rasyidin, Jumat 6 November 2026, serta penelusuran media.

(BDN/RED)