JAKARTA, BerdayaNews.com, Sebuah surat berkepala Burung Garuda, bernomor, bertanda tangan, dan di sudut kirinya tertulis satu kata: Segera, menjadi pangkal tulisan hukum yang kini ramai diperbincangkan.

Pengirimnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tertanggal 4 November 2026. Perihalnya: Tanggapan atas Laporan Masyarakat. Ditandatangani atas nama Pimpinan, oleh Deputi Bidang Informasi dan Data.

Penulisnya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Warga NU, Kiai Kampung, Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya, menyebutnya surat cinta.

Bukan karena isinya merayu. Isinya tidak merayu sedikit pun. Tetapi karena surat cinta punya satu ciri yang tidak dimiliki surat jenis lain: ia dibaca berkali-kali. Dibuka, dilipat, dibuka lagi. Setiap kata ditimbang. Yang tidak tertulis pun ikut dipikirkan.

Dan surat cinta yang baik, kata dia, memang tidak perlu panjang. Yang ini hanya dua kalimat.

Berikut bunyinya, dikutip utuh oleh penulis supaya tidak ada yang bisa menuduh dirinya menambah-nambahi:

"Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan secara langsung pada tanggal 12 Oktober 2026, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut sebagai bahan informasi bagi Direktorat Penyidikan pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK."

Sudah. Itu saja. Sesudah itu terima kasih, lalu tanda tangan.

Dua kalimat. Tetapi dua kalimat ini, bagi orang yang biasa menunggu, sama dengan dua ratus halaman.

MENAFSAFIRI SURAT DARI KPK: MANTHUQ DAN MAFHUM

"Saya ini bukan ahli hukum. Saya kiai kampung. Tetapi ada satu pekerjaan yang sejak muda saya lakukan hampir setiap hari, dan itu adalah menafsiri teks."

Di pesantren, kata penulis, diajari membedakan manthuq dan mafhum. Manthuq adalah apa yang diucapkan teks secara terang. Mafhum adalah apa yang dipahami dari teks itu meski tidak diucapkannya.

Mari kita baca surat ini dengan dua alat itu, seperti yang dilakukan penulis.

Tafsir Pertama: Data dan Informasi

Manthuq-nya terang: laporan penulis disebut sebagai bahan informasi.

Ya, memang itu yang dibawa. Penulis menegaskan, yang dibawa adalah data dan informasi, nama, tanggal, tempat, jumlah, tanda terima, daftar hadir, dokumentasi, dan salinan tabulasi resmi.

Maka sekarang mafhum-nya. Di negeri ini berlaku satu hukum yang bahkan anak kecil pun paham: sebuah bahan akan menjadi apa, ditentukan oleh ke mana ia dibawa.

"Tembakau yang dibawa ke pabrik rokok akan menjadi rokok. Tebu yang dibawa ke pabrik gula akan menjadi gula. Gabah yang dibawa ke penggilingan akan menjadi beras. Kapas yang dibawa ke pabrik tenun akan menjadi kain."

Lalu data dan informasi ini dibawa ke mana? Ke Direktorat Penyidikan.

Penulis meminta pembaca memperhatikan baik-baik, sebab di sinilah letak seluruh beratnya surat ini. Yang tertulis bukan Direktorat Pengaduan. Bukan Direktorat Pembinaan. Bukan pula, dan ini yang paling penting, Direktorat Penyelidikan.

Penyelidikan dan penyidikan hanya berbeda satu huruf, tetapi berbeda sangat jauh maksudnya. Penyelidikan itu mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana. Penyidikan itu bekerja ketika peristiwa pidananya sudah dianggap ada, dan yang dicari adalah siapa yang melakukannya.

Surat ini, dalam tafsir penulis, tidak mengirim laporan ke ruang "apakah ada peristiwanya". Surat ini mengirimnya ke ruang "siapa pelakunya".

Tafsir Kedua: Nama Kedeputiannya

Lalu bacalah sekali lagi alamat lengkapnya. Direktorat Penyidikan itu berada di bawah sebuah kedeputian. Dan kedeputian itu bernama: Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Dua kata. Penindakan. Eksekusi.

"Kedeputian itu tidak bernama Kedeputian Bidang Imbauan. Tidak bernama Kedeputian Bidang Klarifikasi. Tidak bernama Kedeputian Bidang Nasihat dan Pembinaan Akhlak."

Di negeri ini, kata penindakan punya wujud yang sudah kita kenal semua bentuknya. Ia berwujud penggeledahan. Ia berwujud penyitaan. Ia berwujud garis kuning di depan pintu kantor. Ia berwujud rompi oranye.

Dan kata eksekusi punya wujud yang lebih sederhana lagi. Ia berwujud pintu yang dikunci dari luar.

Kalau tafsir itu benar, kata penulis, maka yang akan terjadi berikutnya bukan rapat, bukan konferensi pers, bukan surat imbauan. Yang akan terjadi berikutnya adalah penggeledahan. Dan sesudah penggeledahan, ada nama yang statusnya berubah menjadi tersangka.

Di sini penulis berhenti sebentar dan berlaku jujur, sebab ia tidak mau nanti dituduh mengarang.

CATATAN KEHATI-HATIAN HUKUM: BELUM ADA TERSANGKA

Penulis menegaskan dengan terang, dan BerdayaNews.com menggarisbawahi bagian ini sebagai prinsip pemberitaan berimbang:

"Saya tidak sedang mengumumkan bahwa sudah ada tersangka. Yang berwenang mengumumkan tersangka itu KPK, bukan saya. Saya tidak sedang mengumumkan bahwa penggeledahan sudah dijadwalkan. Saya tidak tahu jadwal siapa pun."

"Yang saya lakukan hanyalah membaca alamat. Dan alamat itu bukan saya yang menulis. Alamat itu KPK sendiri yang menuliskannya, di atas kertas berkop garuda, dengan nomor surat, dengan tanda tangan, atas nama Pimpinan."

"Saya hanya mengatakan ke mana jalan ini menuju. Soal kapan sampainya, itu urusan penyidik, bukan urusan saya. Tetapi saya juga tahu satu hal: jalan yang sudah ditunjuk arahnya biasanya memang dilalui."

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam perkara ini. Surat 4 November 2026 tersebut secara formal hanya menyatakan laporan sebagai bahan informasi bagi Direktorat Penyidikan. Penafsiran tentang arah penyidikan adalah pendapat penulis, bukan pernyataan resmi KPK.

PERKARANYA: DUGAAN JUAL BELI SUARA DI MUKTAMAR NU

Supaya tidak ada yang kabur, penulis menegaskan sekali lagi perkaranya apa.

Yang sekarang berada di meja Direktorat Penyidikan itu bukan gosip tentang Nahdlatul Ulama. Bukan pula perselisihan antar pengurus, bukan sakit hati orang yang kalah, bukan dinamika organisasi yang biasa.

Yang berada di sana adalah laporan dugaan jual beli suara di Muktamar Nahdlatul Ulama.

"Jual beli suara. Di Muktamar. Nahdlatul Ulama. Tiga hal yang seharusnya tidak pernah boleh berdiri dalam satu kalimat, kini berdiri dalam satu kalimat, dan kalimat itu sudah bernomor di KPK."

Selama berminggu-minggu, kata penulis, ia mendengar banyak sekali bantahan. Katanya ia cari sensasi. Katanya ia sakit hati. Katanya ia memfitnah ulama. Katanya ini urusan internal, tidak usah dibawa ke luar.

"Jawabannya akhirnya datang dan datangnya bukan dari mulut saya, melainkan dari kantor di Jalan Kuningan Persada."

DUA PULUH TIGA HARI: APRESIASI UNTUK KPK

Satu hal lagi yang pantas dicatat, dan ini adalah pujian, tulis penulis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi hak kepada pelapor untuk memperoleh jawaban atas laporannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari. Laporan penulis masuk pada 12 Oktober. Jawaban KPK bertanggal 4 November.

Dua puluh tiga hari. Masih tujuh hari sebelum batas waktunya habis.

"Saya catat ini terang-terangan, karena sudah menjadi kebiasaan buruk kita hanya pandai mengomel kepada lembaga negara dan tidak pernah pandai berterima kasih. KPK menepati janji undang-undang. Maka hari ini saya berterima kasih."

YANG BISA DIURUS HANYA HATI SENDIRI

Penulis menutup dengan pesan kepada mereka yang disebutnya sedang gelisah membaca tulisan ini, yang malam ini akan menelepon ke sana kemari, mencari kabar, menanyakan apakah benar, meminta tolong supaya diurus.

Kepada mereka ia sampaikan satu kalimat saja, dengan hormat, tanpa kebencian.

"Tidak ada yang bisa mengurus kertas yang sudah sampai di meja penyidik. Yang bisa diurus hanya hati sendiri."

"Saya sendiri tidak punya kuasa apa-apa. Saya tidak punya jabatan, tidak punya partai, tidak punya pelindung. Yang saya punya cuma dua: data, dan kesanggupan untuk terus berjuang membantu KPK mengusut tuntas praktik jual beli suara di Muktamar NU."

"Surat cinta dari negara. Saya simpan baik-baik. Saya bingkai, kalau perlu. Sebab saya tahu, sesudah surat cinta biasanya ada gebrakan berupa penggeledahan tersangka."

"Satu kata untuk koruptor: penjarakan."

"Salam antikorupsi."

Penulis Asli: HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy

Warga NU, Kiai Kampung, Penulis Buku Prabowo untuk Indonesia Raya

Catatan Redaksi BerdayaNews.com: Tulisan ini adalah opini hukum penulis. Redaksi telah mempertahankan kutipan surat KPK, kronologi 12 Oktober - 4 November 2026, dan identitas penulis secara utuh. Redaksi belum menerima konfirmasi lanjutan dari KPK terkait status perkara di atas dan akan memuat hak jawab semua pihak yang disebutkan, sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

(BDN/RED)