Bongkar Kasus Penyadapan Petinggi Polri: Dari LIMS Ilegal, Pasal Berlapis Ancaman 10 Tahun, Hingga Jawaban Apakah Ini Makar?

JAKARTA, BerdayaNews.com, Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret petinggi Polri menjadi skandal penegakan hukum terbesar di akhir 2026. Bareskrim Polri secara resmi menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam (3/11/2026).

Ketiga tersangka langsung ditahan di Rutan Mabes Polri. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin.

"Para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal," ujar Asep.

Hingga kini, seluruh tersangka masih berstatus tersangka dan berlaku asas praduga tak bersalah. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah.

1. PERKEMBANGAN KASUS: DARI LAPORAN INTERNAL HINGGA PENETAPAN TERSANGKA

Bareskrim mengungkap kasus ini bermula dari laporan internal kepolisian.

Penyidik menemukan praktik yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Kronologi kunci:

- 2025 - 2026: Dugaan penyadapan berlangsung. Nomor-nomor target dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi.

- 1 Oktober 2026: Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatan Kapolri dan dilantik menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

- 3 November 2026: Bareskrim menetapkan 3 tersangka dan menahan mereka.

Pemerintah menyatakan akan menyiapkan evaluasi aturan penyadapan pasca kasus ini.

2. SIAPA SAJA YANG TERLIBAT?

Bareskrim menyebut inisial LSP, ASN, dan EH. Nama lengkap yang diumumkan:

1. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP)

Mantan Kapolri, kini Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Diduga sebagai pihak yang memerintahkan penyadapan.

2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN)

Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.

3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH)

Perwira tinggi Polri.

Penyidik menyebut ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur. Bareskrim masih mendalami apakah ada aktor lain, operator LIMS, atau pemberi perintah di atas mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tersangka tambahan yang diumumkan secara resmi.

3. APA MATERI PENYADAPAN? APA YANG DISADAP?

Ini bagian yang paling sensitif. Menurut Bareskrim, materi penyadapan bukan sekadar satu nomor.

Modus Operandi yang diungkap Bareskrim:

Nomor-nomor telepon target dimasukkan secara langsung ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi, tanpa Surat Permohonan Penyidik, tanpa Lampiran Laporan Polisi (LP), dan tanpa Lembar Data Penyelidikan (LDP).

LIMS sendiri adalah sistem resmi untuk penyadapan yang sah (*lawful interception*). Namun dalam kasus ini, LIMS diduga disalahgunakan menjadi alat penyadapan ilegal.

Selain penyadapan, penyidik juga menemukan dugaan penghapusan data elektronik, yakni penghapusan log / jejak penyadapan di sistem LIMS, yang diduga dilakukan untuk menghilangkan barang bukti.

Siapa saja targetnya?

Bareskrim menyebut sasarannya sangat luas, bukan hanya Presiden:

- Presiden RI Prabowo Subianto, nomor telepon pribadi disebut secara spesifik

- Pejabat negara

- Tokoh politik

- Tokoh media / jurnalis

- Pimpinan organisasi masyarakat (ormas)

- Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- Pengusaha

Bareskrim belum merilis daftar nama lengkap target selain Presiden, dengan alasan melindungi privasi korban dan menjaga penyidikan. Isi percakapan hasil sadapan juga belum dibuka ke publik oleh penyidik. BerdayaNews.com tidak akan berspekulasi tentang isi percakapan yang belum dibuktikan di pengadilan.

4. APA TUJUAN UTAMA PARA PETINGGI POLRI MELAKUKAN PENYADAPAN?

Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan publik, dan jawabannya harus jujur: Motif resmi belum disimpulkan penyidik.

Kabareskrim Asep Safrudin belum mengumumkan motif tunggal yang terbukti. Penyidik masih mendalami apakah penyadapan dilakukan untuk:

- Pengumpulan informasi / intelijen politik

- Mengetahui peta lawan politik dan dinamika kekuasaan

- Pengamanan jabatan / bertahan dari pergantian Kapolri

- Kepentingan kelompok tertentu di lingkaran kekuasaan

Semua itu masih dalam ranah dugaan penyidikan. Tidak ada satu pun yang sudah dibuktikan sebagai motif final di pengadilan.

Yang sudah pasti secara prosedural adalah: penyadapan dilakukan tanpa prosedur, sehingga apapun tujuannya, cara itu sudah melanggar hukum. Dalam hukum pidana, motif bisa memperberat, tapi tanpa motif pun perbuatan penyadapan ilegal sudah dapat dipidana.

5. PERATURAN / UNDANG-UNDANG APA YANG DILANGGAR?

Ada 4 lapis aturan yang dilanggar secara kumulatif:

a. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan

Ini aturan internal paling penting. Perkap ini mewajibkan penyadapan Polri memenuhi prinsip: perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Penyadapan wajib ada verifikasi, ada surat permohonan, ada LP/LDP, ada persetujuan pimpinan. Semua itu diduga dilangkahi.

b. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru)

c. UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

d. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Penyadapan tanpa hak terhadap data pribadi komunikasi melanggar prinsip perlindungan data pribadi, meskipun dalam kasus ini penyidik fokus pada KUHP dan UU ITE.

ANALISIS HUKUM: PASAL YANG DIKENAKAN DAN HUKUMAN

Bareskrim menerapkan pasal berlapis. Ini bukan satu pasal, tapi tiga pasal yang saling melengkapi:

1. Pasal 258 UU No. 1/2023 KUHP, melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik hukum Maksimal 10 tahun penjara.

2. Pasal 332 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2023 KUHP, mengakses komputer / sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik, hukuman 6 tahun penjara.

3. Pasal 32 ayat (1) UU ITE | Dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain / publik, terkait dugaan penghapusan log LIMS hukuman maksimal 8 tahun penjara

Catatan hukum penting:

- Ancaman 10 tahun adalah ancaman maksimal per pasal, bukan vonis. Hakim akan mempertimbangkan peran masing-masing: siapa yang memerintah, siapa yang melaksanakan, dan apakah ada pemberatan karena jabatan.

- Jika terbukti, ancaman bisa kumulatif dalam penuntutan, tapi hakim tetap akan menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan concursus (gabungan tindak pidana).

- Selain pidana, para tersangka terancam sanksi etik berat: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Polri, karena melanggar kode etik profesi dan disiplin anggota Polri.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan ancaman maksimalnya:

"Pasal 258 KUHP mengatur tindak pidana penyadapan tanpa hak terhadap orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 10 tahun."

6. APAKAH PERBUATAN INI TERMASUK MAKAR?

Ini pertanyaan krusial yang sempat mengemuka di publik karena targetnya adalah Presiden.

Jawaban resmi pemerintah: BUKAN MAKAR, sampai sejauh ini.

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan dalam keterangan Selasa (3/11/2026):

"Sampai sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik di dalam KUHP maupun di dalam UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar."

"Tidak ada indikasi ke arah sana (makar). Jadi semata-mata adalah penyadapan."

Mengapa bukan makar? Analisis hukumnya:

Dalam KUHP, makar dibagi dalam 3 kategori:

1. Makar terhadap Presiden, dengan maksud membunuh Presiden, merampas kemerdekaan Presiden, atau menjadikannya tidak cakap memerintah

2. Makar terhadap pemerintah, dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah

3. Makar separatisme, dengan maksud memisahkan sebagian wilayah NKRI

Untuk bisa disebut makar, harus ada dua unsur yang dibuktikan secara kumulatif:

- Voornemen (niat jahat) untuk menggulingkan / membunuh / memisahkan

- Begin van uitvoering (permulaan pelaksanaan) yang nyata ke arah itu, bukan sekadar mengumpulkan informasi

Penyadapan saja, meskipun terhadap Presiden, belum otomatis memenuhi unsur makar. Penyadapan adalah perbuatan intersepsi. Makar adalah perbuatan penggulingan kekuasaan.

Kapan bisa naik menjadi makar?

Secara teori hukum, jika penyidikan lanjutan menemukan bukti baru, misalnya ada rencana operasional untuk melumpuhkan pemerintahan, ada koordinasi dengan kelompok bersenjata, atau ada permulaan pelaksanaan penggulingan, maka penyidik bisa menambahkan pasal makar, dengan ancaman yang jauh lebih berat, hingga pidana mati dalam KUHP lama untuk makar terhadap Presiden.

Namun hingga saat ini, tidak ada bukti itu. Penyidik belum menemukan jejak makar. Karena itu, publik tidak boleh menyebut ketiga tersangka sebagai pelaku makar.

Kesimpulan Hukum BerdayaNews.com:

Kasus ini adalah kasus penyadapan ilegal + akses ilegal + penghapusan data elektronik, bukan kasus makar. Beratnya bukan pada label makar, tapi pada fakta bahwa sistem penyadapan negara yang seharusnya dilindungi hukum, diduga dipakai untuk menyadap kepala negara dan masyarakat sipil tanpa prosedur.

Jika terbukti, ini adalah pengkhianatan terhadap amanah lawful interception itu sendiri: alat negara untuk menegakkan hukum, dipakai melanggar hukum.

BerdayaNews.com akan terus memantau: siapa operator LIMS yang mengeksekusi perintah, apakah ada tersangka baru, dan bagaimana hasil evaluasi aturan penyadapan yang dijanjikan pemerintah.

Penulis: Redaksi BerdayaNews.com

Sumber: Konferensi pers Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin 3 November 2026, keterangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Perkap No. 5 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2023 KUHP, UU ITE.

(BDN/RED)