Kenapa Menyadap Presiden Itu Kejahatan Paling Berat? Ini Bedanya Sadap Legal vs Sadap Ilegal

JAKARTA, BerdayaNews.com - Penetapan 3 perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa malam, 3 November 2026, membuat banyak masyarakat bertanya-tanya: memangnya menyadap itu seberat apa?

Jawabannya: Sangat berat. Apalagi jika yang disadap adalah Presiden Republik Indonesia.

Dalam hukum Indonesia, penyadapan bukan dilarang mutlak. Ada penyadapan yang sah, dan ada penyadapan yang merupakan kejahatan. Bedanya terletak pada izin, tujuan, dan siapa yang melakukannya.

1. Apa Itu Penyadapan Menurut Hukum?

Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang bukan untuk publik.

Sederhananya: membuka percakapan, chat, telepon, dan data orang lain tanpa hak.

Di Indonesia, penyadapan diatur di banyak undang-undang, dan semuanya kompak menyebut satu prinsip: penyadapan hanya boleh dilakukan oleh aparat yang berwenang, untuk penegakan hukum, dengan izin.

2. Sadap LEGAL: Seperti Apa yang Dibolehkan?

Penyadapan legal harus memenuhi 3 syarat kumulatif:

A. Ada Dasar Hukum dan Izin Resmi

Penyadapan untuk penyidikan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan intelijen negara, harus ada persetujuan dan pengawasan sesuai UU Intelijen.

Tanpa izin ini, penyadapan otomatis ilegal.

B. Dilakukan Oleh Lembaga yang Berwenang

Yang boleh menyadap secara legal hanya lembaga yang diberi kewenangan undang-undang, misalnya:

KPK untuk kasus korupsi, dengan izin Dewan Pengawas

Polri / Kejaksaan untuk penyidikan tindak pidana tertentu

BIN / BAIS untuk intelijen negara

Polri boleh menyadap, tapi hanya dalam rangka penyidikan perkara pidana yang sedang ditangani, bukan untuk memata-matai Presiden.

C. Ada Tujuan Penegakan Hukum yang Jelas

Tujuannya harus untuk membongkar kejahatan, mencegah terorisme, atau melindungi keamanan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, faksi, atau politik.

Jika 3 syarat ini tidak terpenuhi, penyadapan itu berubah menjadi kejahatan.

3. Sadap ILEGAL: Yang Diduga Terjadi di Kasus Ini

Dalam konpers Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin, penyadapan terhadap HP Presiden Prabowo, pejabat negara, ketua parpol, media, dan LSM disebut dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.

Artinya, diduga melanggar semua syarat di atas:

Tidak ada izin pengadilan

Tidak ada perkara pidana yang sedang disidik terhadap Presiden

Tidak ada kepentingan penegakan hukum, melainkan kepentingan lain yang masih diselidiki

Inilah yang membuat kasus ini berat.

4. Pasal-Pasal yang Mengancam Pelaku

Inilah pasal-pasal yang biasa digunakan penyidik dalam kasus penyadapan ilegal:

A. UU ITE - Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan UU No. 11 Tahun 2008)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi / penyadapan atas informasi elektronik milik orang lain.

Ancaman: pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Ini pasal utama untuk penyadapan HP dan data elektronik.

B. UU Telekomunikasi - Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999

Dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.

Ancaman: pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal ini yang menjerat perbuatan menyadap jalur telepon dan komunikasi.

C. UU Intelijen - UU No. 17 Tahun 2011

Dalam UU Intelijen, penyadapan hanya boleh dilakukan oleh intelijen negara untuk kepentingan keamanan nasional, dengan pembatasan ketat dan pengawasan.

Jika penyadapan dilakukan di luar kewenangan intelijen, atau untuk kepentingan kelompok, maka pelakunya bisa dijerat sebagai penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum.

D. Pasal Penghapusan Data dan Perintangan Penyidikan

Bareskrim juga menyebut ada dugaan penghapusan data elektronik. Ini menambah pasal baru:

Pasal 32 UU ITE: Mengubah, merusak, menghilangkan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Ancaman penjara hingga 8 tahun.

Pasal 221 KUHP: Menghalang-halangi penyidikan / menyembunyikan barang bukti. Ancaman penjara hingga 9 bulan, dan jika dilakukan pejabat, bisa lebih berat dengan pasal penyalahgunaan wewenang.

Pasal 55 dan 56 KUHP: Jika dilakukan bersama-sama, ada pasal penyertaan dan pembantuan.

E. Jika Terbukti Ada Penyalahgunaan Jabatan

Karena pelakunya diduga pejabat Polri, jaksa bisa menambahkan:

Pasal 421 KUHP: Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain berbuat sesuatu.

UU Tipikor: Jika penyadapan itu berkaitan dengan pemerasan, suap, atau untuk mendapatkan keuntungan.

5. Kenapa Menyadap Presiden Jauh Lebih Berat Daripada Menyadap Rakyat Biasa?

Secara pasal, hukumannya sama. Tapi secara dampak, menyadap Presiden adalah kejahatan terhadap negara, bukan sekadar kejahatan terhadap individu. Ada 4 alasan:

1. Yang Disadap Adalah Simbol Negara

Presiden bukan warga biasa. Ia adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Menyadapnya berarti menyerang kedaulatan negara.

2. Isinya Adalah Rahasia Negara

HP Presiden berisi informasi pertahanan, keamanan, diplomasi, reshuffle, dan kebijakan ekonomi. Jika bocor, bisa mengguncang negara.

3. Dilakukan Oleh Aparat yang Seharusnya Melindungi

Ini yang membuat publik marah. Polri adalah institusi yang seharusnya mengamankan Presiden, bukan menyadapnya. Ketika pelakunya adalah aparat, kepercayaan publik runtuh.

4. Ada Unsur Pengkhianatan Terhadap Sumpah Jabatan

Setiap anggota Polri bersumpah setia kepada negara dan konstitusi. Menyadap Presiden yang sedang menjabat diduga melanggar sumpah itu. Secara etik, ini bisa berujung Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terlepas dari putusan pidananya.

6. Apa yang Harus Dibuktikan Jaksa di Pengadilan Nanti?

Agar 3 tersangka ini bisa dihukum, jaksa tidak cukup hanya bilang "mereka menyadap". Jaksa harus membuktikan 4 hal di depan hakim:

Ada perbuatan penyadapan: Ada alat, ada rekaman, ada log, ada bukti digital forensik dari HP, iPad, dan flashdisk yang disita.

Tanpa hak / tanpa izin: Tidak ada surat perintah, tidak ada izin pengadilan, tidak ada dasar penyidikan.

Ada kesengajaan: Pelaku tahu itu HP Presiden, tapi tetap dilakukan.

Ada kaitan antara pelaku dengan perbuatan: Siapa yang memerintah, siapa yang melaksanakan, siapa yang menikmati hasil sadapan. Di sinilah peran 10 tersangka itu akan diurai satu per satu.

Jika satu unsur ini tidak terbukti, hakim bisa membebaskan. Itulah kenapa asas praduga tak bersalah harus tetap dipegang, meski publik sudah geram.

Penutup: Pelajaran untuk Demokrasi

Kasus ini adalah ujian terbesar bagi Polri di bawah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Untuk pertama kalinya, institusi ini berani menetapkan mantan Kapolrinya sendiri sebagai tersangka.

Pesan hukumnya jelas untuk semua pejabat:

Kekuasaan untuk menyadap bukan kekuasaan untuk memata-matai atasan atau lawan politik.

Jika penyadapan legal dipakai untuk penegakan hukum, itu dilindungi negara. Jika penyadapan ilegal dipakai untuk kekuasaan, itu adalah kejahatan berat.

Publik kini menunggu: apakah Bareskrim berani membuka siapa yang memerintahkan penyadapan ini, dan untuk apa hasil sadapan itu dipakai?

Tim Redaksi Hukum BerdayaNews.com