JAKARTA, BerdayaNews.com, Kasus yang mengguncang institusi kepolisian dan Istana memasuki babak baru. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Kasus ini pertama terungkap pada Selasa (3/11/2026) dan melibatkan sejumlah jenderal polisi, salah satunya eks Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sejumlah pihak telah bersuara menuntut agar kasus ini diusut tuntas, mulai dari Istana, pimpinan DPR, tokoh politik, hingga masyarakat sipil. Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar siapa yang menyadap, tetapi: apa yang disadap, untuk apa hasil sadapan itu dipakai, dan apakah itu sudah memenuhi unsur makar?
1. Kronologi: Dari Laporan 30 Oktober hingga 4 Tersangka
Berdasarkan konferensi pers Bareskrim, penyidikan bermula dari laporan seorang anggota polisi pada 30 Oktober 2026.
Selasa, 3 November 2026 malam, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka pertama:
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kapolri, saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), Kadivkum Polri
Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri
Ketiganya kemudian ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Kamis, 5 November 2026, penyidik menetapkan tersangka keempat: Irjen Pol Slamet Uliandi (SU), mantan Kadiv TIK Mabes Polri. Penetapan disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Pol Suhermanto.
"SU dalam perkara ini berperan sebagai dewan pembina pusat pemantauan atau Monitoring Center (MC). Dia memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, EH dan ASN."
Penyidik juga menyebut Slamet diduga memberi perintah sadap kepada Ahrie dan Eko, sekaligus memberi izin menghapus file hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, tersangka AS disebut meminta izin untuk melakukan penghapusan data tersebut.
2. Kapolri Bentuk Timsus: Dipimpin Langsung Kabareskrim
Merespons perhatian publik, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus (timsus).
"Pertama bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengar berbagai isu dan perkembangannya terkait info yang menjadi perhatian publik. Kapolri telah membentuk tim khusus dalam merespons info dan isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin Kabareskrim," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers.
Trunoyudo menuturkan proses pendalaman timsus akan memerlukan waktu dan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai ketentuan hukum. Dia memastikan hasil kerja timsus akan disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik.
Pembentukan timsus diumumkan pada Kamis (5/11/2026) sebagai respons institusi terhadap perkara yang menjadi perhatian publik. Tim khusus tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Langkah ini penting karena kasus ini menyangkut konflik kepentingan internal: yang diperiksa adalah mantan pucuk pimpinan Polri sendiri. Tanpa timsus yang independen dan audit forensik digital yang terbuka, kepercayaan publik akan runtuh.
3. Bagaimana Penyadapan Dilakukan? Modus LIMS
Bareskrim mengungkap modus operandi: nomor ponsel sasaran dimasukkan langsung ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi resmi.
LIMS adalah sistem intersepsi legal berbasis standar internasional ETSI yang sejatinya hanya boleh dipakai untuk penegakan hukum, dengan surat perintah, laporan polisi, dan kaitan perkara yang sah.
Dalam kasus ini, menurut penyidik:
Nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa surat penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan penegakan hukum
Operasi berlangsung periode 2025-2026
Oktober 2026, file hasil penyadapan beserta rekam log (*log trace*) diperintahkan dihapus dari komputer sistem LIMS
Sasaran bukan hanya Presiden. Bareskrim menyebut target meliputi nomor telepon presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
4. Apa Saja Hasil Sadapan? Ini yang Harus Dibedakan
Hingga berita ini ditulis, Bareskrim belum membuka isi percakapan Presiden secara rinci ke publik, dan secara hukum memang tidak boleh. Yang bisa dijelaskan penyidik adalah jenis data yang secara teknis bisa diperoleh dari LIMS.
Menurut standar ETSI, hasil intersepsi terbagi dua:
a. IRI, Intercept Related Information
Data aktivitas komunikasi: siapa menelepon siapa, kapan, durasi, lokasi seluler (cell-site), IMEI, IMSI, pola jaringan. Ini yang paling berbahaya untuk pemetaan kekuasaan: siapa bertemu siapa, kapan, dan seberapa sering.
b. CC, Content of Communication
Isi komunikasi: rekaman suara, rekaman SMS, salinan percakapan yang berkaitan dengan perkara.
Dalam aturan Polri, hasil yang dapat diberikan kepada penyidik antara lain rekaman suara, rekaman SMS, peta jaringan telekomunikasi, serta salinan percakapan.
Yang belum terbukti: Apakah isi pembicaraan Presiden benar-benar didengarkan, direkam utuh, disalin, lalu diteruskan ke pihak ketiga? Apakah ada file yang lolos sebelum penghapusan? Apakah ada penggunaan untuk pemerasan, pengkondisian politik, atau pengiriman ke media?
Publik sempat mengaitkan bocoran informasi Istana di media dengan hasil sadapan. Itu masih dugaan publik, bukan temuan penyidik. BerdayaNews.com tidak menyimpulkan hubungan itu sebelum ada bukti forensik, misalnya log LIMS yang dipulihkan, hash file, atau keterangan saksi di bawah sumpah.
Yang sudah menjadi fakta penyidikan adalah akses tanpa prosedur + penghapusan log. Penghapusan inilah yang membuat kasus ini berat: dalam hukum pidana siber, penghapusan bukti elektronik dapat dinilai sebagai upaya menghalangi penyidikan (*obstruction*).
5. Analisis Hukum: Pasal Apa yang Menjerat?
Sejak KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku 2 Januari 2026, konstruksi hukum berubah. Ketentuan pidana Pasal 31 UU ITE telah dicabut berdasarkan Pasal 622 KUHP.
Artinya, untuk perbuatan 2025-2026, penyidik harus memilah tempus delicti, Perbuatan dan Dasar Hukum yang Relevan:
Penyadapan / intersepsi ilegal, Pasal 258 KUHP Baru: setiap orang yang secara melawan hukum menyadap, merekam, mengalihkan, mengubah, menghalangi, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman hingga 10 tahun. Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 47 UU ITE tetap relevan untuk perbuatan sebelum KUHP baru berlaku, dengan ancaman hingga 10 tahun dan denda Rp800 juta.
Akses ilegal ke sistem elektronik, Pasal 259-260 KUHP Baru / Pasal 30 UU ITE (untuk perbuatan lama).
Penghapusan data elektronik | Pasal 32 UU ITE lama / Pasal 261 KUHP Baru tentang penghapusan / perusakan data.
Penyalahgunaan wewenang, Pasal 421 KUHP Baru (pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan) + UU Tipikor jika ada keuntungan.
Kode Etik Polri, Sidang etik, ancaman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Polri menyatakan empat tersangka akan menjalani sidang etik. Sidang etik berjalan paralel, tidak menggugurkan pidana.
6. Apakah Ini Makar? Uji Tiga Unsur
Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi pada Rabu (4/11/2026) menyatakan:
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara."
Kepala BIN Muhammad Herindra pada Jumat (6/11/2026) juga menyebut: "Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar."
Namun Polri belum menjerat Pasal Makar. Mengapa? Karena makar bukan sekadar penyadapan.
Analisis BerdayaNews.com, Tiga unsur yang harus dibuktikan penyidik untuk Pasal 104 KUHP (Makar terhadap Presiden/Wapres):
Niat (mens rea): Ada maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden memerintah. Pasal 104 KUHP mengancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun jika terbukti ditujukan untuk mengancam keselamatan atau meniadakan kemampuan Presiden dalam memerintah.
Perbuatan permulaan pelaksanaan: Bukan sekadar niat. Harus ada langkah nyata menuju penggulingan, misalnya menyusun kekuatan, mengoordinasikan faksi, menyiapkan pengambilalihan kekuasaan.
Kaitan kausal: Hasil sadapan benar-benar digunakan untuk kepentingan itu, bukan sekadar dikumpulkan.
Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra disebut menegaskan dugaan makar masih didalami dan belum menjadi kesimpulan final penyidik.
Kesimpulan redaksi: Istana berhak memberikan penilaian politik. Penyidik harus membuktikan dengan bukti. Jika hanya terbukti penyadapan + penghapusan data tanpa bukti rencana penggulingan, maka pasal yang tepat adalah Pasal 258 KUHP + penghapusan data, bukan makar. Memaksakan Pasal Makar tanpa bukti permulaan akan melemahkan kasus di pengadilan.
Sebaliknya, jika forensik menemukan hasil sadapan diteruskan ke aktor politik untuk melumpuhkan Presiden, mengatur faksi, atau membocorkan rahasia negara, maka Pasal 104 dan Pasal 107 KUHP (Makar terhadap Pemerintah) menjadi relevan.
7. Tuntutan Publik: Usut Tuntas, Jangan Tebang Pilih
Sejumlah pihak telah bersuara:
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad: Menyerahkan proses hukum ke kepolisian. Kasus terungkap di kepolisian Jakarta pada Selasa (3/11) menyasar Presiden, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan.
- SBY: Menyebut politik makin liar setelah kasus ini terungkap.
- Masyarakat sipil: Menuntut transparansi log forensik, perlindungan saksi melalui LPSK, dan audit total LIMS.
Polri juga disebut meminta LPSK melindungi saksi kasus ini. Ini sinyal bahwa ada saksi kunci yang terancam.
8. Apa yang Harus Dilakukan Timsus Selanjutnya?
BerdayaNews.com merekomendasikan 5 langkah transparan:
a. Audit Forensik Independen LIMS: Libatkan Kompolnas, Komisi III DPR, dan ahli forensik independen. Pulihkan log yang dihapus.
b. Buka Daftar Sasaran (tanpa isi): Publik berhak tahu berapa nomor yang disadap, dari institusi mana, dalam rentang waktu apa, tanpa membuka isi percakapan.
c. Telusuri Aliran Data: Ke mana file hasil sadapan dikirim? Siapa yang mengunduh? Apakah ada server eksternal?
d. Periksa Motif Politik: Apakah ada kaitan dengan faksi, Pilkada, atau pergantian kekuasaan?
e. Reformasi Pengawasan Penyadapan: LIMS tidak boleh lagi bisa diaktifkan hanya oleh satu orang. Harus ada dual authorization + persetujuan pengadilan.
Kasus ini bukan sekadar skandal teknologi. Ini ujian bagi negara hukum: apakah aparat yang memegang alat sadap paling canggih bisa diadili ketika menyalahgunakannya terhadap Kepala Negara sendiri?
Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Keempat tersangka belum terbukti bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Tapi satu hal sudah jelas: penyadapan tanpa prosedur terhadap siapa pun, apalagi Presiden, adalah pelanggaran serius terhadap privasi, keamanan negara, dan demokrasi.
BerdayaNews.com akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Tim Redaksi BerdayaNews.com, Jakarta, 8 November 2026
Sumber: Konferensi pers Bareskrim Polri 3 & 5 November 2026, konferensi pers Istana 4 November 2026, pernyataan Karopenmas Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, KUHP UU No.1/2023, UU ITE.
(BDN/RED)
