Topik
4 artikel
Tindakan Bareskrim Polri yang tidak merilis isi sadapan dan langsung menahan oknum pati dalam skandal penyadapan Presiden Prabowo menuai tanya. Ulasan opini hukum ini mengupas batasan delik formil, akuntabilitas bukti digital, serta kepatuhan pada KUHAP.
AKBP Dr. Netty Rosdiana Siagian, S.H., M.M., M.H., mengajukan pengunduran diri dari Polri terhitung 1 September 2026. Suratnya diajukan 20 Agustus 2026 dan diumumkan 31 Oktober 2026. Alasannya bukan paksaan dan bukan tekanan, melainkan tatanan yang dinilainya tidak lagi sejalan dengan hati nurani. Netty tidak menyebut peristiwa atau pihak tertentu. BerdayaNews.com menganalisis keputusan itu dari sisi psikologi moral injury dan hukum pemberhentian anggota Polri, tanpa menyimpulkan adanya pelanggaran tertentu di internal Polri yang tidak pernah dinyatakan Netty.
Data elhkpn.kpk.go.id menunjukkan LHKPN Kapolri baru Komjen Suyudi Ario Seto tidak lengkap. Tidak ada laporan 2017-2021 dan 2023 hilang. Hartanya turun Rp 4.328.246.500 dari Rp 9,81 miliar di 2022 menjadi Rp 5,48 miliar di 2024, 99% berasal dari penurunan nilai tanah dan bangunan. Secara hukum, tidak lengkap itu hanya sanksi administratif menurut UU 28/1999 Pasal 20 dan Peraturan KPK No. 3/2024, bukan pidana, dan tidak menggugurkan pelantikan Kapolri karena LHKPN terakhir 2025 dinyatakan lengkap. Tapi secara etik, ini masalah besar: Kapolri harus jadi contoh transparansi.
Opini hukum: Mengapa Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersikukuh membela korps sampai titik darah penghabisan? Kajian dari sisi otonomi institusi pasca-reformasi 1999, psikologi korps saat trust publik anjlok, dan ketakutan politisasi Polri jika di bawah kementerian.
