Analisis hukum & politik di balik pernyataan keras Listyo Sigit Prabowo di DPR. Bukan makar, tapi upaya penyelamatan marwah korps di tengah trust Polri anjlok

BerdayaNews.com, Jakarta -- Mengingat kembali video 29 Januari 2026 itu kembali viral. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo kurang ajar karena berujar di DPR: "Kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan."

Publik marah. Istana pada 4 November 2026 akhirnya mencopot Sigit dari KSP dan menahan terkait penyadapan yang mengarah ke makar. Tapi mari kita balik kacamata, secara akademis: apa sebenarnya yang ingin dibela Sigit sampai sekeras itu?

Analisis ini bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami patologi institusi kita.

1. Trauma Sejarah: Jangan Kembalikan Kami ke ABRI

Banyak warga sipil tidak paham, Polri baru merdeka dari ABRI pada 1999 lewat TAP MPR VI dan VII. Selama 33 tahun Orde Baru, polisi adalah bagian dari militer, di bawah Pangab.

Perjuangan 1999-2025 adalah membangun doktrin: Polri adalah alat negara sipil yang langsung di bawah Presiden (UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 dan UU No. 2 Tahun 2002).

Wacana "Polri di bawah Kementerian" bagi internal Polri bukan sekadar rotasi jabatan. Itu adalah trauma sejarah. Mereka takut kembali menjadi subordinat menteri yang merupakan jabatan politik. Jika itu terjadi, independensi penegakan hukum akan mati.

Kalimat "titik darah penghabisan" adalah bahasa simbolik: Kami sudah berdarah-darah keluar dari ABRI, jangan masukkan kami lagi ke kandang politik.

Secara hukum tata negara, kekhawatiran ini sah. Jika Polri di bawah Kemendagri, maka Kapolri menjadi eselon I di bawah Menteri. Menteri bisa secara administratif menghambat penyidikan yang menyentuh kekuasaan. Inilah yang ingin dicegah Sigit.

2. Ketika Trust Publik Anjlok, Pemimpin Harus Suntik Percaya Diri

Data LSI dan Indikator 2024-2025 menunjukkan trust Polri pernah di angka 54% pasca kasus Sambo, pemerasan, dan viralitas oknum.

Dalam teori kepemimpinan krisis (Crisis Leadership - Boin et al), ketika institusi dihujam dari luar, pemimpin tidak boleh ikut menghujam dari dalam. Ada dua pilihan: minta maaf terus-menerus yang membuat anggota minder, atau membangun kebanggaan korps (esprit de corps).

Listyo Sigit memilih yang kedua. Perintah "seluruh jajaran laksanakan" sebenarnya bukan untuk anggota DPR, tapi untuk 440.000 personel Polri di Polsek, Polres, Polda yang sedang down dan takut bertindak karena takut viral.

Pesan psikologisnya: Bapak kalian masih berdiri tegak membela kalian di Senayan. Jangan takut bekerja.

Dalam sosiologi organisasi berseragam, ini disebut In-Group Solidarity Building. Ketika kepercayaan eksternal turun, kohesi internal harus naik, kalau tidak institusi akan implosi.

3. Dilema Bapak Korps: Di Luar Dianggap Kurang Ajar, Di Dalam Dianggap Kesatria

Inilah paradoks institusi berseragam Indonesia. Ada doktrin tidak tertulis: Korps tidak boleh terlihat pecah di depan publik.

Jika Kapolri diam saja saat institusinya direndahkan di ruang publik dengan wacana "bubarkan Polri" atau "kembalikan ke TNI", maka bagi anggota itu adalah pengkhianatan pemimpin.

Sigit harus tampil sebagai Bapak Korps yang pasang badan. Secara etika komunikasi publik, bahasanya salah total - menggunakan bahasa konflik di forum legislatif. Tapi secara etika internal korps, dia dianggap kesatria.

Dia ingin Polri memiliki rasa percaya diri lagi di negeri ini, agar polisi di lapangan berani menindak kejahatan tanpa takut dicap institusi sampah.

Cara yang Salah untuk Tujuan yang Bisa Dipahami

Ironisnya, tujuan yang bisa dipahami itu ditempuh dengan cara yang salah.

Membela otonomi Polri itu sah secara hukum. Membangun kepercayaan diri anggota itu perlu secara manajerial. Tapi melakukannya dengan bahasa "perang sampai titik darah penghabisan" terhadap wacana Presiden sendiri adalah pelanggaran etika komunikasi jabatan publik yang fatal.

Ia ingin menyelamatkan marwah korps, tapi caranya justru membuat Istana tidak percaya lagi padanya. Ia ingin Polri dipercaya publik, tapi bahasanya justru membuat publik makin takut bahwa Polri adalah kekuatan yang otonom dan bisa melawan Presiden.

Pencopotan 4 November 2026 adalah akhir tragis dari dilema itu. Reformasi Polri harus tetap jalan, tapi harus dilakukan BERSAMA Polri, bukan DI ATAS Polri dengan bahasa perang, dan juga bukan MELAWAN Presiden dengan bahasa konflik.

Polri butuh percaya diri, tapi negeri ini butuh Polri yang percaya pada konstitusi, bukan hanya pada korpsnya sendiri.

(BDN/RED)