BREAKING: Prabowo Sebut Penyadapan Listyo Sigit Mengarah ke Makar yang Membahayakan Negara – 36 Hari di KSP Berakhir di Rutan

JAKARTA, BerdayaNews.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026), Presiden menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara maupun sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.

Pemerintah memandang kasus ini tidak main-main.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Pernyataan keras ini disampaikan setelah Bareskrim Polri mengungkap bahwa sejumlah individu telah dipetakan karena diduga terkait perbuatan tersebut.

Inilah potret paling telanjang dari paradoks kekuasaan hari ini. Presiden yang dikenal dengan pendirian sangat keras soal anti-korupsi dan disiplin pejabat, justru disadap oleh orang yang berada di lingkaran terdalam Istana.

36 HARI DI ISTANA BERAKHIR DI RUTAN

Menyusul perkembangan proses hukum tersebut, Presiden Prabowo langsung mengambil keputusan tegas.

"Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ungkap Prasetyo Hadi.

Listyo Sigit baru menjabat 36 hari sejak dilantik pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keppres 105/P Tahun 2026. Kini ia berakhir di Rutan Bareskrim Mabes Polri.

Semalam, Selasa (3/11/2026) pukul 21.05 WIB, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menetapkan 3 Jenderal sebagai tersangka:

1. LSP - Jenderal Listyo Sigit Prabowo - Mantan Kapolri, KSP

2. ASN - Irjen Ahrie Sonta Nasution - Kadiv Hukum Polri

3. EH - Irjen Eko Hadi Santoso - Pejabat Sespim Lemdiklat

Mereka dijerat Pasal 258 KUHP (penyadapan ilegal, 10 tahun), Pasal 332 KUHP (akses ilegal sistem, 6 tahun), dan Pasal 32 UU ITE (penghapusan data elektronik, 8 tahun). Penyidik menyita 11 HP, 1 iPad, dan 4 flashdisk. Satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Untuk memastikan tugas dan fungsi KSP tetap berjalan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas.

"Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI, yang namanya Ariyo Windutomo," lanjutnya.

APA YANG DILAKUKAN? BUKAN KORUPSI UANG, TAPI KORUPSI KEKUASAAN

Menurut Bareskrim, sejak 2025 hingga 2026, para tersangka memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) - alat sadap super rahasia Polri untuk kasus terorisme dan narkoba - tanpa surat, tanpa laporan polisi, tanpa kaitannya dengan penegakan hukum.

Targetnya bukan teroris, tapi Presiden Prabowo sendiri, para menteri, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha. Pada Oktober 2026, mereka diduga menghapus file log di komputer LIMS untuk menghilangkan jejak. Kasus terbongkar karena ada operator yang melapor pada 30 Oktober 2026.

MENGAPA INI BISA TERJADI? ANALISIS PEDAS BERDAYANEWS.COM

1. Sindrom Deep State - Alat Negara Jadi Alat Kekuasaan:

LIMS adalah senjata negara. Ketika dikuasai kelompok tanpa kontrol yudisial, ia berubah jadi alat mengintip lawan politik. Ini warisan budaya lama: intelijen dipakai untuk amankan jabatan, bukan negara.

2. Loyalitas Buta Mengalahkan Profesionalisme:

Listyo adalah Kapolri terlama (hampir 6 tahun). Jaringannya dari pamen hingga pama. Seperti kata Guru Besar Kriminologi UI Adrianus Meliala: "Tidak mungkin jenderal yang menyalakan alatnya sendiri. Pasti ada pamen dan pama yang menjalankan perintah. Seperti kasus Sambo, bakal keangkut semua."

3. Presiden Keras, Sistem Lemah:

Prabowo keras di pidato: "Tidak ada yang kebal hukum". Tapi sistem audit real-time LIMS tidak ada. Baru ketahuan setelah file dihapus.

4. Panik Kehilangan Kekuasaan:

2025-2026 adalah masa transisi. Mereka yang terbiasa mengendalikan informasi, panik ketika peta kekuasaan berubah. Penyadapan adalah upaya mempertahankan relevansi.

PESAN ISTANA UNTUK PUBLIK

Mensesneg menegaskan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memastikan pelayanan kepolisian tetap berjalan tanpa gangguan.

"Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," kata Mensesneg.

Mekanisme penyadapan, kata Istana, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga proses yang sah tidak perlu dikhawatirkan. Yang ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan.

Prabowo juga memerintahkan: "Lakukan proses sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi."

Ini sinyal keras: Istana tidak akan intervensi, bahkan korbannya adalah Presiden sendiri.

Ujian sebenarnya baru dimulai. Apakah penyidikan akan berhenti di 3 jenderal ini, atau akan menyeret nama lain yang menerima hasil sadapan? Siapa yang memesan informasi tersebut?

Publik menunggu.

Penulis: Tim Investigasi BerdayaNews.com