JAMBI, BerdayaNews.com, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam menangkal penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di ruang digital. Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, mengimbau generasi muda untuk bertransformasi menjadi benteng digital yang aktif menyebarkan konten perdamaian.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Sani saat membuka Workshop Digital Peace Creator yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jambi bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (3/11/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua FKPT Provinsi Jambi Dr. H. Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.I, serta Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BNPT, Slamet Riyadi, S.Ik, M.Si.
Dalam sambutannya, Wagub Sani memaparkan langkah konkret Pemprov Jambi melalui penerbitan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 11/INGUB/DISDIK-1.5/2026. Regulasi ini mengatur sosialisasi dan pencegahan komprehensif terhadap bahaya IRET, perundungan anak, geng motor, hingga penyalahgunaan narkotika.
“Di tengah masifnya propaganda di media sosial, generasi muda harus mengubah arah angin. Media sosial perlu dioptimalkan sebagai instrumen strategis kontra-narasi yang edukatif melalui pendekatan khas Generasi Z,” ujar Wagub Sani.
Ia menambahkan, upaya penanganan ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lini pemerintahan terbawah seperti camat, lurah, dan kepala desa, hingga mengintegrasikan materi moderasi beragama ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun kegiatan penyuluh agama.
Pendekatan Humanis BNPT dan Pelindungan Anak
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BNPT, Slamet Riyadi, menyambut positif kolaborasi aktif Pemprov Jambi. BNPT mengedepankan pendekatan soft approach yang menitikberatkan pada penguatan literasi digital serta peran vital keluarga sebagai benteng utama pertahanan anak dari manipulasi ideologi ekstrem.
Merespons data keterpaparan anak dalam lingkaran radikalisme yang mencapai sekitar 137 anak sepanjang periode 2025-2026 secara akumulatif, Slamet menegaskan penanganan hukum terhadap anak dilakukan secara khusus dan terpisah dari perlakuan terhadap dewasa.
“Anak-anak tergolong kelompok rentan yang kerap menjadi korban manipulasi lingkungan. Oleh karena itu, penanganan tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan umum, melainkan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial untuk proses rehabilitasi khusus, pembinaan mental, dan reintegrasi sosial,” tegas Slamet.
Melalui workshop ini, diharapkan terbangun sinergi kuat antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan orang tua dalam membekali anak muda dengan daya kritis untuk mewujudkan ruang digital Jambi yang sehat, toleran, dan kondusif.
(BDN/RED)
