WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia: Dijebak Kontrak Konstruksi, Ditangkap Ukraina di Zaporizhzhia, 283 WNI Direkrut Dalam 9 Bulan

JAKARTA, BerdayaNews.com - Ini bukan film perang. Ini kisah nyata seorang warga Indonesia yang kini menjadi tawanan perang di Ukraina.

Namanya Sukamto Ayok (49), warga Kota Blitar, Jawa Timur. Di media resmi Kemlu, ia disebut dengan inisial AS.

Ia adalah WNI pertama yang ditangkap Ukraina sebagai tawanan perang dalam konflik Rusia-Ukraina.

Dan kisahnya adalah peringatan keras bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang mencari kerja di luar negeri.

DIJANJIKAN KERJA KONSTRUKSI, TERNYATA KONTRAK MILITER

Semua bermula dari tawaran yang terdengar sangat biasa.

Pada 27 Mei 2026, Sukamto dihubungi oleh mantan teman sekolahnya, Aryo Aryanto, yang bertindak atas nama seorang pria bernama Alexander.

Tawarannya: Kerja konstruksi di Rusia. Gaji besar. Kontrak 1 tahun.

Bagi seorang pria 49 tahun yang ingin menghidupi keluarga, tawaran itu terdengar seperti jalan keluar dari kesulitan ekonomi.

Pada 22 Juli 2026, Sukamto terbang ke Moskow bersama seorang rekannya bernama Charles Kumar. Mereka tinggal di sebuah apartemen bersama dua warga Rusia, lalu menandatangani kontrak yang mereka kira adalah kontrak proyek konstruksi.

Baru pada 30 Juli 2026, saat mereka diangkut dengan bus menuju wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, mereka sadar: Dokumen yang mereka tandatangani itu ternyata kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.

Sukamto ditempatkan di Brigade ke-39, nomor satuan militer 35390. Ia bahkan dipaksa menjalani tato identifikasi berupa nomor di dada.

Tidak ada pelatihan militer. Tidak ada pelatihan tempur. Langsung dikirim ke medan perang di Zaporizhzhia, salah satu titik paling panas dalam perang Rusia-Ukraina.

Sukamto sempat mencoba melarikan diri, tapi gagal. Satuannya kemudian diserang drone Ukraina. Kelompoknya tercerai-berai. Sukamto berkeliaran beberapa hari, sebelum akhirnya ditangkap pasukan Ukraina dan kini berstatus tawanan perang.

Kisah ini pertama kali diungkap oleh proyek pemerintah Ukraina "I Want to Live" dan dikutip oleh The Guardian pada Rabu (11/11/2026).

BUKAN KASUS TUNGGAL: 283 WNI DALAM 9 BULAN

Yang membuat kasus ini mengerikan adalah: Sukamto bukan satu-satunya.

Menurut data proyek I Want to Live, dalam 9 bulan pertama tahun 2026, sebanyak 283 WNI telah direkrut untuk berperang demi Rusia.

Proyek itu bahkan mempublikasikan daftar 292 nama WNI yang diklaim telah direkrut, dan menyebut angka sebenarnya kemungkinan lebih besar.

Padahal, dalam 3 tahun sebelumnya, jumlah WNI yang direkrut tidak lebih dari 10 orang.

Lonjakannya tidak masuk akal. Dari 10 orang dalam 3 tahun, menjadi 283 orang dalam 9 bulan.

Ini bukan lagi soal orang yang iseng ingin jadi tentara bayaran. Ini adalah operasi perekrutan sistematis.

MODUS SINDIKAT: GAJI Rp. 50 JUTA, BONUS Rp. 620 JUTA

Polri sudah membongkar modusnya.

Sindikat ini bekerja lewat media sosial dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Mereka menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di bidang logistik, keamanan perbatasan, dan pembangunan fasilitas pertahanan.

Janjinya menggiurkan:

- Bonus tanda tangan kontrak: 35.000 Dollar AS atau sekitar Rp. 620 juta

- Gaji bulanan: 3.000 Dollar AS atau sekitar Rp. 50 juta

- Tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, tunjangan sosial

Tetapi setelah korban tiba di Rusia, mereka dipaksa menandatangani kontrak militer. Sebagian langsung dikirim ke zona konflik.

Bareskrim Polri sudah menetapkan 13 tersangka dalam kasus TPPO modus tentara bayaran Rusia ini. Dari 13 tersangka itu, 2 orang adalah warga negara Rusia dan 1 orang warga negara Ukraina. Ini membuktikan jaringan ini adalah jaringan internasional.

Polri juga mendata 58 orang sebagai korban dalam perkara yang ditangani Bareskrim, Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dan Polres Bogor.

Dan yang terbaru, pada Rabu (11/11/2026), Polres Metro Jakarta Barat menetapkan 6 tersangka baru dalam jaringan yang sama, dengan sedikitnya 23 WNI sudah diberangkatkan ke Rusia lewat jaringan itu.

SUDAH ADA YANG TEWAS

Jangan kira ini hanya soal ditangkap. Sudah ada WNI yang tewas.

Sebelumnya, ada 3 WNI yang dilaporkan tewas di medan perang Ukraina:

- Muhammad Taufik (48), sopir taksi di Jakarta asal Sorong. Tewas dalam pertempuran pertamanya setelah dikirim dari Desa Zelena Dolyna menuju Novoselivka dan Drobysheve di wilayah Donetsk.

- Rendy Aprianto asal Natuna, mantan ahli internet.

- Serda (Purn) Satria Arta Kumbara, mantan marinir TNI-AL.

Dan ada juga nama Bripda Muhammad Rio, mantan anggota Brimob Polda Aceh yang sudah dipecat karena desersi setelah ketahuan bergabung dengan tentara bayaran Rusia.

Ini bukan main-main. Ini perang sungguhan. Peluru sungguhan. Drone sungguhan. Kematian sungguhan.

TANGGAPAN MENTERI LUAR NEGERI RI: DESAK RUSIA, MINTA AKSES KONSULER

BerdayaNews.com telah mengkonfirmasi tanggapan resmi pemerintah Indonesia.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, melalui Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, pada konferensi pers Rabu (11/11/2026) menyatakan:

"KBRI di Kyiv telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina. KBRI di Kyiv sedang mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut."

"Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Kami akan memastikan perlindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku."

Kemlu juga menegaskan, Indonesia sudah menyampaikan pesan resmi melalui jalur diplomatik kepada Moskow:

"Pemerintah RI meminta pemerintah Rusia agar mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan WNI tidak direkrut ke dalam militer maupun formasi lainnya terkait militer di Rusia melalui jalur apapun."

"Pemerintah Indonesia juga meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang warga negaranya dikecualikan dari perekrutan militer Rusia secara resmi."

"Kekhawatiran khusus pemerintah Indonesia adalah praktik perekrutan yang terindikasi sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)."

Menlu Sugiono sebelumnya juga menegaskan pada 4 September 2026:

"Hak-hak konsuler harus kami penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya. Memberikan perlindungan kepada seluruh WNI di mana pun berada dan dalam kondisi apa pun merupakan amanat serta tugas utama Kemlu RI."

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menambahkan:

"Kami akan cek dulu kontrak-kontrak yang sudah mereka tandatangani agar sedapat mungkin tidak melanggar aturan setempat sebelum dapat memulangkan mereka. Perwakilan RI akan berupaya sebisa mungkin membantu pemulangan apabila memang WNI tersebut memintanya."

"KBRI di Kyiv dan KBRI di Moskow akan terus mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak para WNI dalam proses pemulangan."

Kemlu juga mengimbau masyarakat:

"Jangan tergiur imbalan yang tidak wajar. Verifikasi keabsahan tawaran pekerjaan melalui instansi berwenang. Jangan menandatangani kontrak yang tidak dipahami, apalagi di negara yang sedang terlibat konflik."

TANGGAPAN MENTERI HUKUM DAN HAM / MENKO KUMHAM IMIPAS: BISA KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Ini bagian yang paling banyak tidak diketahui rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, pada Rabu (4/11/2026) dan sebelumnya pada 2 September 2026 menegaskan ada 2 sisi yang harus dibedakan:

1. Jika Korban Penipuan, Wajib Dilindungi

"Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban."

"Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi. Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa yang ditawarkan kepada mereka, dan apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia."

2. Jika Sadar Gabung Militer Asing, Kewarganegaraan Bisa Hilang

"Perlu dibedakan antara orang yang direkrut melalui penipuan dan warga yang dengan sadar memilih menjadi anggota militer asing."

"Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, seorang WNI dapat kehilangan status kewarganegaraannya jika bergabung dengan dinas tentara asing tanpa izin Presiden."

"Status kewarganegaraan seseorang tidak boleh kita tentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak. Harus ada penelitian dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pernyataan Yusril ini sejalan dengan pernyataan Menteri Hukum (saat itu), Supratman Andi Agtas, dalam kasus Satria Arta Kumbara:

"Kalau benar bergabung dan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, otomatis kewarganegaraannya hilang, sama seperti Satria Kumbara. Ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf d dan e."

"Tidak ada proses pencabutan, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing."

"Jika ingin kembali menjadi WNI, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum."

Artinya: Jika terbukti Sukamto sadar dan sengaja menjadi tentara Rusia, ia bisa kehilangan status WNI-nya secara otomatis, dan tidak bisa lagi kembali sebagai WNI tanpa proses naturalisasi ulang.

Tetapi jika terbukti ia adalah korban TPPO, maka negara wajib melindunginya dan mengupayakan pemulangannya.

Di sinilah letak pentingnya verifikasi Kemlu dan akses konsuler.

JANGAN JUAL NYAWA DEMI GAJI Rp. 50 JUTA

BerdayaNews.com ingin menutup artikel ini dengan pesan yang sangat jelas untuk Bapak/Ibu, untuk anak-anak muda, untuk semua keluarga di Indonesia:

Tidak ada gaji Rp. 50 juta yang sebanding dengan nyawa.

Tidak ada bonus Rp. 620 juta yang sebanding dengan menjadi tawanan perang di negeri orang.

Tidak ada pekerjaan konstruksi di Rusia yang membutuhkan Anda untuk menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan.

Jika ada yang menawarkan kerja di Rusia, di Ukraina, di negara konflik, dengan gaji yang tidak masuk akal, dengan janji yang terlalu manis, tolak. Laporkan. Verifikasi ke Dinas Tenaga Kerja, ke BP2MI, ke Kemlu.

Karena begitu Anda menandatangani kontrak itu di Moskow, Anda tidak lagi menjadi pekerja. Anda menjadi tentara. Dan tentara tidak bisa pulang begitu saja.

Keluarga Sukamto Ayok di Blitar hari ini sedang menunggu kabar. Mereka tidak tahu kapan anak, suami, ayah mereka bisa pulang.

Jangan sampai keluarga Bapak/Ibu yang berikutnya yang menunggu kabar seperti itu.

Redaksi BerdayaNews.com membuka ruang hak jawab bagi Kementerian Luar Negeri RI, Menko Kumham Imipas, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, dan pihak manapun yang disebutkan dalam artikel ini.

(BDN/RED)