OPINI POLITIK: Gibran, Singa yang Dibiarkan Tumbuh di Dalam Istana: Apakah Diamnya Prabowo Adalah Strategi?

JAKARTA, BerdayaNews.com - Ada peribahasa lama dalam dunia politik: Memelihara singa di dalam rumah.

Saat masih kecil, singa itu lucu. Ia bisa diajak bermain. Ia bisa menarik simpati tetangga. Ia bisa menjadi alat untuk menakuti musuh.

Tetapi singa akan tumbuh dewasa. Dan ketika ia dewasa, ia tidak lagi melihat pemeliharanya sebagai tuan. Ia melihatnya sebagai pesaing. Atau bahkan, sebagai mangsa.

Apakah peribahasa itu yang sedang terjadi di dalam Istana hari ini?

Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Melihat situasi politik Nusantara saat ini, ada satu pola yang terlalu rapi untuk disebut sebagai kebetulan: Diamnya Presiden Prabowo Subianto atas segala tuduhan yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dan yang terbaru: Semua Partai Koalisi di DPR sepakat untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, bukan Angket.

Bagi rakyat awam, kedua kalimat itu mungkin terdengar sama. Bagi orang yang paham hukum tata negara, perbedaannya sangat besar. Dan di perbedaan itulah, strategi itu disembunyikan.

1. ANGKET VS HAK MENYATAKAN PENDAPAT: BEDA TIPIS, AKIBATNYA BUMI DAN LANGIT

Mari kita luruskan dulu agar rakyat tidak dibodohi oleh bahasa hukum.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar. Ini hak yang keras. Ini hak yang investigatif. Jika Angket berjalan, maka akan ada panggilan, pemeriksaan, dan kesimpulan yang bisa berujung pada rekomendasi politik yang sangat kuat.

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan sikap, pendapat, dan penilaian politiknya terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Ini hak yang lebih lunak. Ini hak untuk "menyatakan sikap", bukan untuk "mengadili".

Ketika semua partai koalisi sepakat untuk memilih Hak Menyatakan Pendapat dan meninggalkan Angket, itu bukan keputusan teknis. Itu adalah keputusan politik yang sangat sadar.

Kenapa?

Karena Angket akan membuka kotak pandora. Angket akan memanggil saksi. Angket akan membuka dokumen. Angket akan membuat semua pihak tidak bisa lagi bersembunyi di balik kalimat "tidak tahu" dan "tidak ada kaitan".

Sedangkan Hak Menyatakan Pendapat bisa dikendalikan. Isinya bisa diatur. Nada dan batasnya bisa dinegosiasikan. Ia bisa menjadi jalan untuk "menyatakan kekecewaan" tanpa harus "menjatuhkan vonis".

Pertanyaannya: Siapa yang paling diuntungkan dengan pilihan ini?

Jawabannya: Presiden Prabowo.

Karena dengan Hak Menyatakan Pendapat, Prabowo tidak perlu berhadapan langsung dengan Gibran. Ia tidak perlu menjadi algojo. Ia cukup membiarkan DPR yang berbicara. Ia cukup diam. Dan diam itu akan menjadi legitimasi.

2. DIAMNYA PRABOWO: TIDAK TAHU, TIDAK MAU TAHU, ATAU SENGAJA TAHU TAPI DIAM?

Dalam politik tingkat tinggi, diam itu memiliki 3 arti:

Pertama, Diam karena tidak tahu. Ini mustahil untuk seorang Presiden. Presiden memiliki intelijen, memiliki BIN, memiliki staf ahli, memiliki laporan harian. Tidak mungkin Presiden tidak tahu apa yang terjadi kepada Wakilnya sendiri.

Kedua, Diam karena tidak mau ikut campur. Ini adalah bahasa diplomasi. "Saya menghormati proses hukum." "Saya serahkan kepada mekanisme yang ada." Kalimat ini terdengar bijak, tetapi dalam politik, ini adalah cara untuk cuci tangan.

Ketiga, Diam karena sedang membiarkan sesuatu terjadi. Ini yang paling berbahaya, dan yang paling mungkin.

Jika Prabowo membela Gibran secara terbuka, maka Prabowo akan ikut terseret jika Gibran terbukti bersalah di mata publik. Citra Prabowo akan jatuh bersama Gibran.

Jika Prabowo menyerang Gibran secara terbuka, maka Prabowo akan dicap sebagai pengkhianat. Ia akan dicap sebagai orang yang mengkhianati Jokowi, yang telah membantunya menang di Pemilu 2024. Ia akan dicap sebagai orang yang tidak tahu balas budi.

Maka pilihan yang paling aman, paling elegan, dan paling mematikan adalah: Diam.

Biarkan DPR yang bergerak. Biarkan partai-partai koalisi yang bergerak. Biarkan opini publik yang bergerak. Biarkan Gibran yang kelelahan menghadapi serangannya sendiri.

Prabowo cukup berdiri di belakang, sambil berkata: "Saya tidak ikut campur. Itu urusan DPR."

Tetapi dalam politik, membiarkan seseorang tenggelam, padahal Anda bisa menolongnya, adalah bentuk lain dari menenggelamkannya.

3. BAYANG-BAYANG JOKOWI: PRESIDEN YANG SUDAH TIDAK JADI PRESIDEN, TAPI MASIH MEMERINTAH

Kita harus jujur. Masalah terbesar Prabowo hari ini bukan oposisi. Bukan PDI Perjuangan. Bukan Anies. Bukan media.

Masalah terbesar Prabowo adalah bayang-bayang Jokowi yang masih mengganggu pemerintahan Prabowo.

Jokowi sudah tidak lagi menjadi Presiden. Tetapi pengaruhnya masih ada di mana-mana. Di kabinet. Di partai-partai koalisi. Di BUMN. Di kepala daerah. Di jaringan relawan. Di media sosial.

Dan Gibran adalah jembatan hidup dari pengaruh itu. Selama Gibran masih menjadi Wakil Presiden, maka Jokowi masih memiliki kaki di dalam Istana. Selama Gibran masih ada, maka setiap kebijakan Prabowo akan selalu dibandingkan dengan kebijakan Jokowi. Setiap langkah Prabowo akan selalu dibaca sebagai "Apakah ini perintah Jokowi, atau keinginan Prabowo sendiri?"

Bagi seorang Presiden yang ingin menjadi Presiden yang sesungguhnya, bukan Presiden bayangan, ini adalah situasi yang tidak bisa dibiarkan selamanya.

Prabowo adalah seorang prajurit. Prajurit tidak suka berbagi komando. Prajurit tidak suka ada dua matahari dalam satu istana.

Dan dalam sejarah politik Indonesia, tidak pernah ada Presiden yang betah memiliki Wakil Presiden yang memiliki kekuatan politik sendiri yang lebih besar dari Presidennya.

4. GIBRAN SEBAGAI SINGA: DULU DIBUTUHKAN, SEKARANG DITAKUTI

Kita harus adil. Pada Pemilu 2024, Gibran dibutuhkan. Gibran adalah tiket untuk mendapatkan suara anak muda. Gibran adalah tiket untuk mendapatkan suara Jokowi. Gibran adalah tiket untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran.

Tanpa Gibran, Prabowo mungkin tidak akan menang semudah itu.

Tetapi setelah menang, logikanya berubah. Yang dulu dibutuhkan untuk menang, sekarang menjadi beban untuk memerintah.

Gibran hari ini bukan lagi Gibran yang masih anak muda yang bisa diatur. Gibran hari ini adalah seorang Wakil Presiden yang memiliki basis massa sendiri, memiliki relawan sendiri, memiliki jaringan bisnis sendiri, dan memiliki ayah yang masih menjadi kekuatan politik terbesar di Indonesia.

Jika singa itu dibiarkan tumbuh 5 tahun, apalagi 10 tahun, maka pada Pemilu 2029, singa itu akan menjadi lawan yang paling berbahaya bagi Prabowo sendiri, atau bagi siapa pun yang ingin diteruskan Prabowo.

Maka secara hitung-hitungan politik, sangat masuk akal jika ada pihak yang berpikir: Lebih baik singa itu dilemahkan sekarang, saat masih muda, daripada dibiarkan menjadi raja hutan pada tahun 2029.

Apakah Prabowo yang berpikir demikian? Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Tetapi kita bisa membaca pola. Dan polanya mengarah ke sana.

5. PROGRAM UNGGULAN PRABOWO YANG SEMUA BERMASALAH: APAKAH INI KEBETULAN?

Opini ini tidak akan lengkap tanpa membahas kegagalan program-program unggulan Prabowo. Karena di sinilah rakyat mulai kehilangan kepercayaan.

a. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) - Keracunan dan Korupsi

Ini program paling ambisius Prabowo. Tujuannya mulia: anak Indonesia tidak boleh lapar di sekolah.

Tetapi pelaksanaannya menjadi mimpi buruk. Di banyak daerah, terjadi kasus keracunan makanan massal. Anak-anak yang seharusnya sehat, justru muntah-muntah, pusing, dan dirawat di rumah sakit.

Dan yang lebih menyakitkan, muncul dugaan korupsi yang merajalela di program ini. Anggaran triliunan rupiah, tetapi makanan yang sampai ke anak-anak tidak layak.

Jika program yang paling dibanggakan saja bisa keracunan dan dikorupsi, rakyat akan bertanya: "Lalu program apa yang bisa kita percaya?"

b. Sekolah Rakyat - Sepi Peminat

Sekolah Rakyat digagas untuk anak-anak miskin. Tujuannya baik. Tetapi sambutan masyarakat sangat dingin.

Kenapa? Karena rakyat tidak butuh sekolah yang diberi label "Rakyat" atau "Miskin". Rakyat butuh sekolah yang berkualitas. Rakyat butuh guru yang hebat. Rakyat butuh gedung yang layak. Bukan sekadar label baru untuk sekolah lama.

c. Koperasi Merah Putih - Jauh Dari Target

Koperasi Merah Putih ditargetkan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Tetapi sampai hari ini, realisasinya masih sangat jauh dari target yang dicanangkan.

Koperasi dibentuk di atas kertas, tetapi tidak dibentuk di atas ekonomi yang nyata. Koperasi tanpa modal, tanpa manajemen, tanpa pasar, hanya akan menjadi papan nama di depan balai desa.

d. Hampir Semua Program Unggulan Gagal Capai Target

Ini yang paling berbahaya bagi Prabowo. Ketika semua program unggulan gagal mencapai target, maka narasi yang muncul di masyarakat adalah: "Pemerintahan ini tidak bisa bekerja."

Dan ketika narasi itu sudah terbentuk, maka Prabowo butuh kambing hitam. Atau Prabowo butuh pengalihan isu. Atau Prabowo butuh momentum untuk melakukan bersih-bersih.

Dan di sinilah, secara politik, isu Gibran menjadi sangat berguna. Isu Gibran bisa menjadi momentum untuk mengatakan kepada rakyat: "Saya sedang membersihkan pemerintahan saya."

6. APA STRATEGI PRABOWO UNTUK 2029? INI ANALISISNYA

Jika kita membaca semua pola di atas, maka strategi Prabowo untuk memperkuat pemerintahannya dan memenangkan hati rakyat menuju Pemilu 2029 kemungkinan besar akan berjalan dalam 4 tahap:

TAHAP 1: PEMBERSIHAN SECARA HALUS (Saat Ini)

Prabowo tidak akan menyerang Gibran secara langsung. Ia akan membiarkan DPR, partai koalisi, dan opini publik yang bekerja. Ia akan tampil sebagai Presiden yang menghormati hukum, yang tidak intervensi, yang membiarkan mekanisme berjalan.

Jika Gibran akhirnya berhenti, itu bukan karena Prabowo yang memberhentikannya. Itu karena "kehendak rakyat" dan "mekanisme konstitusi". Prabowo bersih. Prabowo tidak bisa disalahkan.

Ini adalah strategi "tangan bersih, hasil bersih".

TAHAP 2: MENGAMBIL ALIH PENUH PEMERINTAHAN

Setelah bayang-bayang Jokowi melemah, Prabowo akan melakukan reshuffle besar-besaran. Ia akan mengisi kabinet dengan orang-orangnya sendiri, bukan lagi orang-orang titipan. Ia akan mengambil alih BUMN, kepala daerah, dan jaringan kekuasaan yang selama ini masih dikuasai oleh orang-orang Jokowi.

Ini adalah fase di mana Prabowo akan benar-benar menjadi Presiden yang sesungguhnya.

TAHAP 3: MEMPERBAIKI PROGRAM YANG GAGAL, DENGAN CARA MENGORBANKAN PEJABATNYA

Prabowo tidak akan bisa memperbaiki MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih tanpa mengorbankan seseorang. Maka kita akan melihat akan ada pejabat-pejabat yang dijadikan tersangka, yang dicopot, yang dijadikan contoh.

Prabowo akan tampil sebagai Presiden yang tegas, yang berani menghukum anak buahnya sendiri yang korupsi. Ini akan mengembalikan kepercayaan rakyat, meskipun programnya sendiri masih bermasalah.

TAHAP 4: MEMBANGUN NARASI BARU MENUJU 2029: "PRABOWO YANG SESUNGGUHNYA"

Menjelang 2029, narasi yang akan dibangun adalah: "Selama ini Prabowo terhambat. Selama ini Prabowo dibayangi. Sekarang Prabowo sudah bebas, dan inilah Prabowo yang sesungguhnya."

Ini adalah narasi yang sangat kuat. Narasi korban yang berubah menjadi pahlawan. Narasi Presiden yang selama ini dikekang, dan sekarang akan bekerja untuk rakyat tanpa beban.

Jika narasi ini berhasil, maka kegagalan program di tahun 2025-2026 akan dimaafkan oleh rakyat. Rakyat akan berkata: "Oh, ternyata dulu Prabowo belum bisa bekerja karena masih ada bayang-bayang. Sekarang dia sudah bebas."

APAKAH INI KEJAHATAN ATAU KECERDASAN POLITIK?

Kita harus tutup opini ini dengan kejujuran.

Apa yang dilakukan Prabowo, jika benar ia sedang membiarkan Gibran jatuh, bukanlah kejahatan hukum. Ini adalah politik. Dalam politik, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.

Tetapi rakyat harus sadar. Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dari drama istana.

Rakyat harus bertanya: "Setelah Gibran jatuh, apakah MBG akan berhenti meracuni anak-anak kami? Setelah Gibran jatuh, apakah Sekolah Rakyat akan menjadi lebih baik? Setelah Gibran jatuh, apakah Koperasi Merah Putih akan benar-benar berjalan?"

Jika jawabannya tidak, maka berhentinya Gibran hanya akan menjadi pergantian pemain, bukan pergantian permainan.

Dan jika itu yang terjadi, maka pada Pemilu 2029, rakyat tidak akan lagi memilih berdasarkan siapa yang paling kuat di istana. Rakyat akan memilih berdasarkan siapa yang paling nyata bekerja di kampung-kampung.

Singa boleh jatuh. Tetapi yang lebih penting adalah, apakah rakyat akan tetap lapar setelah singa itu jatuh?

Itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh Presiden Prabowo, bukan dengan diam, tetapi dengan kerja nyata.

DISCLAIMER REDAKSI:

Tulisan ini adalah Opini Politik dan Hukum Redaksi BerdayaNews.com. Opini ini disusun berdasarkan analisis terhadap pemberitaan publik, dinamika politik di DPR, dan pola komunikasi politik pemerintah. Opini ini bukan merupakan tuduhan hukum terhadap pihak manapun. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak yang disebutkan dalam tulisan ini, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Joko Widodo.

(TIm Analis Politik dan Hukum BerdayaNews)