JAKARTA, BERDAYANEWS.COM, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan prosedur baku penetapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diatur. Namun Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan proses verifikasi tersebut diduga diatur agar yayasan tertentu dapat lolos menjadi mitra.

Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan pada 29 Oktober 2026 menyebut tiga masalah utama dalam pelaksanaan MBG, yakni minimnya pengawasan, praktik korupsi, dan buruknya tata kelola. Sudaryono menyebut jumlah personel BGN sekitar 700 orang untuk mengendalikan sekitar 27.000 dapur.

“Manpower-nya sekitar 700 orang, langsung mengendalikan dapur kira-kira 27.000 dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim,” kata Sudaryono.

SOP Pendirian SPPG

Berdasarkan dokumen resmi BGN, pendirian SPPG diatur melalui sejumlah aturan, antara lain Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG, Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025, Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 tentang pengelolaan limbah, dan Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang insentif SPPG.

Dalam aturan tersebut, calon mitra wajib memiliki akta pendirian badan usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan SK Kemenkumham. Bangunan dapur wajib memenuhi standar luas, memiliki Sertifikat Hak Milik atau sewa minimal 5 tahun, dan berada dalam jarak maksimal 6 kilometer atau 20 menit perjalanan dari sekolah sasaran.

Setiap SPPG juga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang di-suspend, dan tidak pernah mengalami kejadian fatal. Kapasitas maksimal setiap SPPG ditetapkan 3.000 porsi per hari.

Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui portal mitra.bgn.go.id. BGN menegaskan pendaftaran tidak dipungut biaya dan tidak melalui perantara.

“BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi dan perusahaan manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Murni yayasan yang mendaftarkan,” kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam keterangan sebelumnya.

Tahapan pengajuan meliputi verifikasi data, validasi, survei lapangan, rapat komite kelayakan, penetapan, dan operasional.

Kejagung: Verifikasi Diduga Diatur

Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) menangani dua klaster perkara MBG.

Klaster pertama terkait tata kelola kelembagaan BGN ditangani Jampidsus. Klaster kedua terkait pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) ditangani Jampidmil.

Dalam penyidikan klaster tata kelola, Kejagung menduga proses verifikasi mitra pada portal BGN diatur sedemikian rupa agar hanya yayasan-yayasan tertentu, yang sebagiannya terafiliasi dengan para tersangka, dapat ditunjuk menjadi SPPG.

Penyidik menyebut adanya istilah “atensi dari tersangka” dalam proses verifikasi tersebut.

Salah satu tersangka yang ditetapkan dalam klaster ini adalah Glory Harimas Sihombing. Penyidik menduga Glory mendapatkan perintah dan akses penuh langsung dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mengelola data dan informasi lokasi rencana pendirian SPPG.

Padahal sesuai aturan, pendirian SPPG harus dilakukan oleh yayasan atau lembaga sekolah yang telah lolos verifikasi resmi.

Penyidik menduga titik-titik dapur yang telah dikuasai oleh yayasan milik Glory kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain yang ingin menjadi mitra MBG di berbagai daerah.

BGN juga mengungkap modus jual beli titik dapur dengan iming-iming Rp20 juta hingga Rp50 juta per lokasi. Dalam keterangan Sudaryono pada 29 Oktober 2026, praktik tersebut disebut mencapai Rp350 juta per titik. BGN menyatakan modus tersebut merupakan penipuan karena pendaftaran resmi tidak dipungut biaya.

Pembatasan Yayasan

Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG membatasi yayasan hanya boleh memiliki maksimal 10 SPPG dalam satu provinsi dan 5 SPPG bila tersebar di lebih dari satu provinsi.

Pengecualian berlaku untuk yayasan instansi dan organisasi yang tidak dibatasi jumlahnya.

Sudaryono pada 29 Oktober 2026 menyebut ada yayasan yang tidak memiliki modal dan dapur, namun menjadi perantara dan mengambil fee Rp500 hingga Rp1.500 per porsi. Dari ratusan dapur, yayasan tersebut disebut dapat memperoleh keuntungan hingga Rp1 miliar per hari.

Penindakan Administratif

BGN mencatat, pada 29 Oktober 2026, sebanyak 6.100 dapur dihentikan sementara operasionalnya karena pengelola tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan pencairan dana operasional SPPG menggunakan sistem top-up berbasis rekening. Dana berikutnya tidak dicairkan jika pengelola tidak menyampaikan LPDH.

“Yang tidak membuat laporan penggunaan dana harian, bukan hanya tidak (laporan bulanan),” kata Sudaryono.

Sebelumnya, BGN menangguhkan 463 dapur yang belum melengkapi dan memverifikasi data, membekukan 91 SPPG terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp18 miliar, dan menghentikan 15 SPPG di Riau karena pelanggaran administratif.

BGN juga membentuk tim audit khusus untuk memeriksa penggunaan anggaran pada dapur bermasalah.

Sementara itu, Kejagung pada 15 Juni 2026 mengeluarkan surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 yang menghentikan seluruh pengumpulan data dapur bermasalah di seluruh Indonesia. Kejagung menyebut penghentian itu dilakukan karena batas waktu pengumpulan data telah berakhir dan untuk mencegah penyalahgunaan proses tersebut di lapangan.

Penanganan Hukum

Jampidsus pada 29 September 2026 melimpahkan 6 tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keenamnya adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Glory Harimas Sihombing, dan Asep Yusuf Somantri.

Kejagung menyebut kerugian negara dalam klaster tata kelola ditaksir mencapai Rp10 triliun berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kejagung belum membeberkan secara rinci komponen penghitungan tersebut.

Jampidmil pada 9 Oktober 2026 melimpahkan 5 tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pengadaan motor listrik. Kelimanya adalah Kolonel Cpl Budi Utomo, Andri Mulyono, YY, AA, dan GB.

Kerugian negara dalam klaster motor listrik sebesar Rp863.846.166.953 berdasarkan audit BPKP Nomor PE.03.03/SR/S-791/D6/03/2026 tanggal 5 Oktober 2026.

Hingga 30 Oktober 2026, perkara tersebut telah masuk tahap penuntutan dan belum ada putusan pengadilan.

Penulis: Redaksi BerdayaNews

Editor: Redaksi BerdayaNews

Sumber: Kejaksaan Agung, Badan Gizi Nasional, BPKP