JAKARTA, BerdayaNews.com - Banjir bandang dan longsor yang menewaskan 1.199 orang dan membuat hampir satu juta orang mengungsi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 lalu, bukan sekadar bencana alam. Ia adalah bencana ekologis.
Di balik lumpur yang menimbun rumah dan memutus jembatan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan jejak 28 korporasi. Bukan KPH - Kesatuan Pengelolaan Hutan yang sering disalahartikan, melainkan Satgas PKH bentukan Presiden yang bekerja di bawah Kejaksaan Agung.
Hasilnya bukan teguran. Ini adalah penyitaan terbesar dalam sejarah penertiban hutan Indonesia.
Dari 31 Perusahaan Hingga 28 Izin Dicabut
Perjalanan penindakan ini berlapis. Awal Desember 2025, Satgas PKH mengidentifikasi 31 perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Garoga, Langkat, hingga Kuranji yang diduga menjadi pemicu banjir.
Dari situ dikerucutkan menjadi 12 perusahaan dengan indikasi kuat. Puncaknya, 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto dalam ratas virtual dari London memerintahkan: cabut 28 izin perusahaan.
Totalnya: 1.010.991 hektare - setara 1,5 kali luas DKI Jakarta - terdiri dari:
- 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan tanaman
- 6 Izin non-kehutanan: tambang, perkebunan sawit, dan energi
Nama-nama besar ada di dalamnya: PT Toba Pulp Lestari Tbk (167.912 ha), PT Sumatera Riang Lestari (173.971 ha), PT Agincourt Resources - pengelola Tambang Emas Martabe, hingga PT Minas Pagai Lumber.
Pasca banjir bandang dan longsor besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akhir 2025 lalu, yang menindak bukan KPH - Kesatuan Pengelolaan Hutan - melainkan Satgas PKH - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. KPH hanya sebagai pengelola tapak.
Satgas PKH ini yang dibentuk Presiden Prabowo dan bermarkas di Kejaksaan Agung yang melakukan audit dan penyitaan.
Alurnya begini:
1. Dari 31 menjadi 12 menjadi 28 Perusahaan
Awal Desember 2025, Satgas PKH mengidentifikasi 31 perusahaan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang diduga menjadi penyebab banjir.
Dari 31 itu, dikerucutkan menjadi 12 perusahaan dengan indikasi kuat sebagai pemicu utama: 8 di Sumut, 2 di Sumbar, 2 di Aceh. Sektornya sawit, tambang emas, galian C, dan HTI.
Setelah audit final, Presiden Prabowo memutuskan mencabut izin 28 perusahaan pada 20-21 Januari 2026.
Luas total izin yang dicabut: 1.010.991 hektare hutan alam dan hutan tanaman, plus tambang dan perkebunan.
2. Daftar 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut dan Disita Negara
Ini daftar resmi dari Istana:
A. 22 Perusahaan PBPH - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan:
Aceh - 3 Unit (110.275 ha):
PT Aceh Nusa Indrapuri - 97.905 ha
PT Rimba Timur Sentosa - 6.250 ha
PT Rimba Wawasan Permai - 6.120 ha
Sumatra Barat - 6 Unit (191.038 ha):
4. PT Minas Pagai Lumber - 78.000 ha
5. PT Biomass Andalan Energi - 19.875 ha
6. PT Bukit Raya Mudisa - 28.617 ha
7. PT Dhara Silva Lestari - 15.357 ha
8. PT Sukses Jaya Wood - 1.584 ha
9. PT Salaki Summa Sejahtera - 47.605 ha
Sumatra Utara - 13 Unit (709.678 ha):
10. PT Anugerah Rimba Makmur - 49.629 ha
11. PT Barumun Raya Padang Lawas - 14.800 ha
12. PT Gunung Raya Utama Timber - 106.930 ha
13. PT Hutan Barumun Perkasa
14. PT Multi Sibolga Timber - 28.670 ha
15. PT Panel Lika Sejahtera
16. PT Putra Lika Perkasa
17. PT Sinar Belantara Indah
18. PT Sumatera Riang Lestari - 173.971 ha
19. PT Sumatera Sylva Lestari - 42.530 ha
20. PT Tanaman Industri Lestari Simalungun
21. PT Teluk Nauli - 83.143 ha
22. PT Toba Pulp Lestari Tbk - 167.912 ha - ini yang paling disorot, afiliasi APRIL Group
B. 6 Perusahaan Non-Kehutanan:
Aceh - 2 Unit:
23. PT Ika Bina Agro Wisesa
24. CV Rimba Jaya
Sumatra Utara - 2 Unit:
25. PT Agincourt Resources - pengelola Tambang Emas Martabe
26. PT North Sumatra Hydro Energy
Sumatra Barat - 2 Unit:
27. PT Perkebunan Pelalu Raya
28. PT Inang Sari
3. Tidak Hanya Cabut Izin, Tapi Digugat dan Dipidana
KLH menggugat 6 korporasi senilai Rp 4,8 triliun secara perdata, termasuk PT North Sumatra Hydro Energy, PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari.
KLH juga menyegel 5 tambang di Sumbar karena picu sedimentasi di DAS Batang Kuranji.
Kementerian LH memanggil 8 perusahaan di Batang Toru seluas 340 ribu hektare, di antaranya PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, PT Teluk Nauli.
Pelanggarannya menurut Mensesneg Prasetyo Hadi: beroperasi di luar wilayah izin, masuk kawasan terlarang, dan tidak memenuhi kewajiban finansial ke negara.
Saat ini proses pidana korporasi sedang didalami Bareskrim Polri, Gakkum Kehutanan, dan Kejaksaan.
Pencabutan izin 28 perusahaan pasca banjir Sumatra hingga data terakhir September 2026. Ini bukan sekadar tutup izin, tapi ada 3 lapis tindakan negara:
1. Apa Arti "Dicabut Izin"?
Menurut Setneg dan Satgas PKH, yang dicabut bukan satu jenis izin saja:
22 PBPH - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan alam & hutan tanaman seluas 1.010.592 hektare. Jika PBPH dicabut, hak untuk menebang, menanam, memanfaatkan hasil hutan di areal konsesi hilang total. Lahan kembali menjadi kawasan hutan negara.
6 Non-Kehutanan: IUP Tambang, IUP Perkebunan, PBPHHK. Artinya PT Agincourt Resources tidak boleh menambang, PT Perkebunan Pelalu Raya tidak boleh mengelola sawit.
Dasar pelanggaran: beroperasi di luar wilayah izin, di hutan lindung, dan tidak bayar kewajiban keuangan negara.
2. Apa Yang Dilakukan Pemerintah? Disita, Bukan Hanya Ditutup
Ini yang membedakan kasus Sumatra dengan kasus biasa.
A. Aset Beralih ke Negara
Satgas PKH menegaskan lahan dan aset perusahaan yang dicabut akan berada di bawah kendali negara dan sementara dikelola Satgas, sebelum dialihkan ke BUMN sesuai mandat pemerintah.
Rencana pembagiannya sudah diumumkan Mensesneg 26-27 Januari 2026:
Perkebunan diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara
Tambang ditangani MIND ID / Antamsesuai komoditasnya
Konsesi hutan PBPH dikelola Perum Perhutani
Koordinasi pengambilalihan oleh Kementerian Investasi/BKPM dan Danantara.
Artinya: Perusahaan tidak boleh lagi masuk ke areal, alat berat dan stok kayu/tambang disita, lalu negara yang kelola.
B. Operasional Dihentikan Paksa + PHK Massal
Contoh paling terang: PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)
Sahamnya disuspensi BEI sejak 17 Desember 2025
Pemerintah kirim surat penangguhan penatausahaan hasil hutan 8 Desember 2025
11 Desember 2025 pabrik dihentikan sementara
Surat resmi pencabutan PBPH via Kepmenhut No.87 Tahun 2026
Manajemen umumkan PHK efektif 12 Mei 2026 setelah sosialisasi 23-24 April 2026: "Pemutusan hubungan kerja dilakukan sebagai akibat dari pencabutan PBPH Perseroan yang berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH Perseroan"
PT Agincourt Resources - Tambang Emas Martabe
Hentikan produksi mandiri sejak 6 Desember 2025 sebelum KLH umumkan
Hingga 21 Januari 2026 mengaku belum terima surat resmi, tahu dari media
C. Jerat Hukum Lanjutan
Pidana: Satgas PKH mulai inventarisasi dugaan pelanggaran hukum 28 perusahaan untuk diproses pidana. Korporasi dan perorangan akan dimintai tanggung jawab pidana.
Perdata Rp 4,8 Triliun: KLH gugat 6 perusahaan termasuk Agincourt, North Sumatra Hydro Energy, Toba Pulp Lestari.
Administrasi: KLH jatuhkan sanksi ke total 68 perusahaan, 28 di antaranya dicabut.
3. Status Hingga September 2026 - Apakah Permanen?
Status Hukum: Permanen, tapi bisa digugat.
Satgas PKH menyatakan siap hadapi gugatan PTUN dari korporasi. Pemerintah buka ruang keberatan, tapi selama proses PTUN, lahan tetap dikuasai negara.
Ketua DPD RI menyebut ini langkah konkret, tapi Greenpeace dan AMAN menyoroti fakta di lapangan: beberapa perusahaan masih beroperasi setelah dicabut dengan alasan transisi. Judul media lokal Januari 2026: "Pasca-Banjir Sumatra, Pemerintah Cabut Izin 28 Perusahaan tapi Masih Beroperasi: Tidak Jadi Soal".
Pernyataan Satgas: 2 dari 28 perusahaan justru berada di luar wilayah bencana, artinya pencabutan ini murni penertiban kawasan hutan, bukan hanya karena banjir.
Per Perusahaan - Update Terakhir:
13 perusahaan di Sumut termasuk Toba Pulp, Sumatera Riang Lestari, Sumatera Sylva Lestari: Lahan sudah dalam penguasaan Satgas, proses serah terima ke Perhutani. Toba Pulp sudah PHK total.
6 perusahaan di Sumbar termasuk Minas Pagai Lumber, Salaki Summa Sejahtera: Inventarisasi Satgas, sebagian sudah disegel KLH karena sedimentasi.
3 perusahaan di Aceh termasuk Aceh Nusa Indrapuri: Izin dicabut Pemprov Aceh.
6 non-kehutanan: PT Agincourt dan PT North Sumatra Hydro Energy - produksi stop, menunggu pengambilalihan MIND ID/Antam. PT Ika Bina Agro Wisesa & CV Rimba Jaya - perkebunan diambil Agrinas.
Bukan Sekadar Tutup, Tapi Sita dan Kuasai
Pencabutan izin kali ini berbeda. Artinya bukan hanya papan perusahaan diturunkan.
Satgas PKH melakukan penguasaan kembali. Lahan PT Toba Pulp Lestari seluas 167.912 hektare di Sumut secara resmi kembali ke tangan negara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 87 Tahun 2026. Pabriknya dihentikan sementara 11 Desember 2025, sahamnya disuspensi BEI sejak 17 Desember 2025, dan PHK massal efektif 12 Mei 2026.
PT Agincourt Resources menghentikan seluruh produksi sejak 6 Desember 2025, bahkan sebelum KLH mengumumkan.
Dan pada 13 Mei 2026, Presiden Prabowo menyaksikan langsung penyerahan hasil sitaan di Kejagung: Rp 10,27 triliun dari denda dan pajak, 5,8 juta hektare lahan sawit ilegal, dan 2,37 juta hektare lahan pada tahap ke-7 saja yang diserahkan dari Satgas PKH -> Kementerian Keuangan -> BPI Danantara -> PT Agrinas Palma Nusantara.
Diambil Alih Negara: Dari Swasta ke BUMN
Ke mana lahan sitaan itu pergi? Pemerintah punya skema baru: BUMNisasi via Danantara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merinci pada 27 Januari 2026:
> "Lahan dan aset perusahaan yang terkena pencabutan izin akan berada di bawah kendali negara dan sementara dikelola Satgas, sebelum kemudian dialihkan kepada BUMN. Jika perkebunan akan diserahkan kepada Agrinas. Untuk pertambangan akan ditangani oleh MIND ID. Konsesi hutan akan dikelola Perhutani."
COO Danantara Dony Oskaria bahkan menyebut eksplisit: Tambang Agincourt akan dialihkan ke BUMN Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), perusahaan mineral nasional yang baru dibentuk.
Pemerintah berdalih ini untuk menjaga keberlanjutan ekonomi agar pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.
Kritik Walhi: Hanya Konsolidasi Modal Baru
Di sinilah kritik tajam itu datang. Pada 28 Januari 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai skema Danantara ini melenceng dari keadilan ekologis.
> "Rencana 28 perusahaan yang dicabut izinnya untuk dikelola Danantara hanya sebagai konsolidasi penguasaan modal baru. Alasan bencana ekologis, kematian ribuan warga itu tidak dijadikan dasar untuk melakukan pemulihan. Tapi pemerintah malah menciptakan konsolidasi penguasaan baru dengan dasar kepentingan modal," tegas Manajer Kampanye Hutan Walhi, Uli Arta Siagian.
Bagi Walhi, kerja Satgas PKH hari ini adalah pemulihan aset usaha, bukan pemulihan ekosistem.
Walhi dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dari 28 perusahaan, 17 punya rekam jejak konflik agraria puluhan tahun. Kasus PT TPL dengan Masyarakat Adat Tano Batak di sekitar Danau Toba misalnya, sudah terjadi sejak 1990-an. Jika lahannya hanya dipindah dari TPL ke Perhutani, konflik tetap dipelihara. Hanya ganti aktor.
Walhi mendesak: hentikan izin baru, redistribusikan lahan eks konsesi untuk reforma agraria sejati, dan wajibkan perusahaan dan holding-nya memulihkan lingkungan.
Lantas, Bagaimana Nasib Korban?
BerdayaNews.com menelusuri dua sisi perhatian pemerintah.
Untuk korban banjir, bantuan ada dan berjalan:
- Jaminan Hidup (Jadup) Rp 10-15 ribu per jiwa per hari
- Bantuan perabotan Rp 3 juta per KK
- Santunan Rp 15 juta meninggal, Rp 5 juta luka berat
- Hunian tetap (Huntap) gratis dan Rp 655 miliar untuk perbaikan 31.007 rumah
Tapi untuk korban korporasi, pemulihan hak belum datang.
Kementerian Lingkungan Hidup baru memulai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada 22 Januari 2026 untuk menentukan apakah lahan rusak masih bisa direhabilitasi atau daya dukungnya sudah habis sehingga tidak boleh ada perusahaan lagi.
Hingga September 2026, belum ada satu hektare pun dari 1 juta hektare sitaan yang diserahkan kepada masyarakat adat atau petani sebagai reforma agraria. Semuanya masih dalam pipeline BUMN.
Negara berhasil menyita. Negara berhasil menghukum korporasi. Tapi negara belum berhasil menjawab pertanyaan paling dalam: ketika hutan sudah kembali ke negara, apakah rakyat di sekitarnya akhirnya merdeka?
Pemulihan lingkungan tidak boleh berhenti di pencabutan izin. Ia harus berlanjut pada pemulihan hak.
#BerdayaNewsMelihatLebihDalam
Tim Redaksi: Artikel ini disusun dari dokumen resmi Setneg, Satgas PKH, Kejagung, KLH, keterbukaan BEI, dan wawancara Walhi.
(Tim Redaksi)
