Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan resmi terhadap surat yang disampaikan DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya terkait dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tanggapan tersebut tertuang dalam surat KPK tertanggal 9 September 2026, dengan sifat segera dan perihal “Tanggapan atas dukungan masyarakat”. Surat tersebut ditujukan kepada Sdr. Hitler Situmorang, DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya, di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dalam surat itu disebutkan bahwa KPK telah menerima laporan yang disampaikan oleh pihak LSM Rakyat Indonesia Berdaya melalui surat tertanggal 18 Agustus 2026.
“Sehubungan dengan laporan Saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disampaikan melalui surat tertanggal 18 Agustus 2026, atas nama Pimpinan KPK kami sampaikan apresiasi atas partisipasi Saudara dalam upaya pemberantasan korupsi,” demikian inti tanggapan tertulis KPK tersebut.
Surat tersebut ditandatangani atas nama Pimpinan KPK oleh Deputi Bidang Informasi dan Data, Eko Marjono.
Tanggapan KPK ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui penyampaian laporan maupun informasi yang berkaitan dengan dugaan persoalan korupsi merupakan bagian dari perhatian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Namun demikian, isi surat KPK tersebut tidak menyatakan bahwa laporan telah terbukti mengandung tindak pidana korupsi, tidak menyatakan telah dilakukan penyidikan, dan tidak pula menyebut adanya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Surat tersebut pada pokoknya merupakan tanggapan dan apresiasi atas partisipasi masyarakat.
DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya diharapkan tetap dapat mengawal persoalan yang telah disampaikan dengan mengedepankan data, dokumen, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan masyarakat juga penting dilakukan secara objektif agar setiap dugaan penyimpangan dapat diuji berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan lembaga yang berwenang.
Surat resmi KPK tersebut sekaligus menjadi dokumen penting bagi pelapor bahwa surat tertanggal 18 Agustus 2026 telah mendapatkan tanggapan dari lembaga antirasuah tersebut.
Dalam konteks pengawasan publik, LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil dapat terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyampaikan informasi kepada aparat atau lembaga yang berwenang apabila menemukan indikasi penyimpangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghindari kesimpulan yang mendahului proses hukum.(Har)
