Jakarta, BerdayaNews.com -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan telah menerima pengaduan masyarakat yang disampaikan Ketua DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya (LSM-RIB), Hitler Situmorang, terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dalam perkara tindak pidana korupsi.
Hal tersebut tertuang dalam surat Kompolnas Nomor B-631/DT.01.03/6/2026 tertanggal 17 Juni 2026, perihal Informasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat, yang ditujukan kepada Hitler Situmorang selaku DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pengaduan Hitler Situmorang telah diterima Kompolnas dengan Nomor Registrasi 323/11/PRO/VI/2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan surat DPP LSM RIB Nomor 172.2/DPP-LSMRIB/V/2026 tanggal 29 April 2026, mengenai laporan dan permohonan pengawasan atas dugaan keterlibatan oknum anggota Polri atas nama Yayat Sudrajat (Lippo) dalam perkara tindak pidana korupsi.
Kompolnas juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meneruskan surat permohonan klarifikasi kepada Kapolda Metrojaya melalui surat Ketua Kompolnas Nomor 633/DT.01.00/6/2026 tanggal 17 Juni 2026 untuk ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat yang disampaikan LSM-RIB telah masuk dalam mekanisme penanganan saran dan keluhan masyarakat di Kompolnas. Namun, substansi dugaan yang dilaporkan tetap memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak yang berwenang sehingga belum dapat disimpulkan sebagai suatu pelanggaran atau tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.
Kompolnas dalam suratnya juga mencantumkan sejumlah dasar rujukan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional.
Atas diteruskannya permohonan klarifikasi tersebut, perhatian selanjutnya berada pada Polda Jawa Barat untuk memberikan penjelasan dan menindaklanjuti materi pengaduan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi LSM-RIB, proses klarifikasi menjadi penting untuk memastikan setiap laporan masyarakat yang menyangkut integritas anggota Polri diperiksa secara objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih apabila materi pengaduan berkaitan dengan dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
LSM-RIB juga berharap proses tindak lanjut tidak berhenti pada penyampaian surat administratif semata, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi pengaduan, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta penyampaian hasil penanganan kepada pelapor sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Surat Kompolnas tersebut ditandatangani atas nama Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Anggota, Ida Oetari Poernamasasi, S.AP., M.A. dan ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selaku Ketua Kompolnas serta Sekretaris Kompolnas.
Kompolnas juga menegaskan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui narahubung yang tercantum dalam surat tersebut. Dokumen itu sekaligus menjadi bukti bahwa pengaduan DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya telah diregistrasi dan permohonan klarifikasi telah diteruskan kepada Kapolda Jawa Barat untuk mendapatkan tindak lanjut.(Harno)
