Divpropam Polri Limpahkan Pengaduan LSM-Rakyat Indonesia Berdaya (LSM-RIB) soal Dugaan Fee Rp16 Miliar ke Bidpropam Polda Metro Jaya

JAKARTA, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya (LSM-RIB) terkait dugaan keterlibatan anggota Intelkam Polri dalam perkara yang diduga berkaitan dengan penerimaan fee sekitar Rp16 miliar.

Tindak lanjut tersebut tertuang dalam Surat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor: B/1525/IV/WAS.2.4/2026/Divpropam tanggal 22 April 2026, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) yang ditujukan kepada Saudara Hitler Situmorang/DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Divpropam Polri merujuk pada pengaduan Saudara Hitler Situmorang/DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya Nomor 172.1/DPP-LSMRIB/IV/2026 tanggal 15 April 2026, mengenai dugaan keterlibatan dalam perkara yang dilakukan oleh Yayat Sudrajat selaku anggota Intelkam Polri, berupa dugaan menerima fee sebesar kurang lebih Rp16.000.000.000 atau Rp16 miliar.

Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri. Berdasarkan surat resmi tersebut, Bagyanduan Divpropam Polri telah melimpahkan pengaduan Saudara Hitler Situmorang kepada Bidpropam Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.

Pelimpahan ini menunjukkan bahwa substansi pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Divpropam Polri selanjutnya menjadi bagian dari penanganan Bidpropam Polda Metro Jaya sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam surat tersebut, Divpropam Polri juga menyampaikan bahwa untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan, pengadu dapat berkoordinasi dengan Bidpropam Polda Metro Jaya atau menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut.

Pengaduan LSM-RIB tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan fee dalam jumlah besar yang dikaitkan dengan seorang anggota Intelkam Polri. Nilai sekitar Rp16 miliar yang tercantum dalam materi pengaduan menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi melalui proses pemeriksaan sehingga dapat diketahui secara terang mengenai kebenaran fakta, pihak-pihak yang terlibat, serta dasar dan tujuan transaksi yang dipersoalkan.

DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya mendorong agar pelimpahan pengaduan tersebut tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan secara profesional, objektif dan transparan terhadap seluruh informasi yang disampaikan dalam pengaduan.

Ketua Umum DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya, Hitler Situmorang, sebelumnya membawa persoalan tersebut melalui mekanisme pengaduan masyarakat sebagai bentuk fungsi kontrol sosial terhadap dugaan permasalahan yang berkaitan dengan anggota Polri.

Menurut LSM-RIB, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi maupun ketentuan hukum lainnya, maka harus dilakukan penanganan sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

LSM-RIB menilai pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap kronologi perkara, hubungan para pihak, dugaan penerimaan fee, sumber dan tujuan dana, komunikasi yang berkaitan dengan perkara, serta dokumen atau bukti lain yang dapat menerangkan duduk persoalan secara objektif.

Hal tersebut penting karena pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian tidak hanya menyangkut persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan pelaksanaan prinsip profesionalitas, integritas serta akuntabilitas dalam penegakan disiplin dan kode etik anggota kepolisian.

Surat Divpropam Polri tersebut mencantumkan sejumlah dasar hukum sebagai rujukan penanganan pengaduan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya rujukan tersebut, penanganan pengaduan diharapkan dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam menentukan apakah materi pengaduan memiliki dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kini perhatian tertuju kepada Bidpropam Polda Metro Jaya setelah menerima pelimpahan dari Bagyanduan Divpropam Polri. Proses tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut terhadap substansi pengaduan yang telah disampaikan oleh DPP LSM-RIB.

Terlebih, persoalan yang diadukan menyebut nominal yang sangat besar, yakni sekitar Rp16 miliar, sehingga diperlukan pemeriksaan yang cermat untuk memastikan fakta sebenarnya dan menghindari munculnya spekulasi di masyarakat.

LSM-RIB juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Dugaan penerimaan fee maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah serta tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan bersalah sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang menentukan.

Sementara itu, Divpropam Polri dalam suratnya menegaskan bahwa surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepada pengadu dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan.

Dengan demikian, surat tersebut pada prinsipnya memberikan informasi bahwa pengaduan telah mendapat tindak lanjut berupa pelimpahan dari Bagyanduan Divpropam Polri kepada Bidpropam Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai kewenangannya.

Masyarakat kini menunggu langkah Bidpropam Polda Metro Jaya dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut, termasuk apakah akan dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut, serta bagaimana hasil penanganannya.

Bagi DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya, pelimpahan ini menjadi momentum untuk memastikan mekanisme pengaduan masyarakat berjalan secara nyata, transparan dan akuntabel. Penyelesaian yang objektif akan memberikan kepastian, baik terhadap pengadu maupun terhadap pihak yang dilaporkan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Harno)