Bekasi, BerdayaNews.com - Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (LSM RIB) Anti Korupsi melayangkan Laporan/Pengaduan Masyarakat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Laporan bernomor 309/DPP-LSMRIB/V/2026 bersifat PENTING dengan lampiran 3 berkas, perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Dugaan Penerimaan Fee Proyek, serta Permohonan Pengembangan Penyidikan terhadap Yayat Sudrajat alias “Lippo” dalam Perkara Korupsi Proyek Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Laporan ditujukan kepada Pimpinan KPK RI c.q. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi di Jakarta.

Dasar Laporan: Fakta Persidangan Sarjan

LSM RIB menegaskan laporan disusun dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Laporan didasarkan pada:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam perkara terdakwa Sarjan;

2. Fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, khususnya sidang 8 April 2026;

3. Keterangan Yayat Sudrajat ketika dihadirkan sebagai saksi;

4. Pernyataan resmi KPK mengenai dugaan fee Rp16 miliar.

Dalam persidangan 8 April 2026 tersebut, Yayat yang disebut sebagai anggota aktif Polri mengaku berperan sebagai perantara proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan memperoleh imbalan hingga sekitar Rp16 miliar sejak 2022.

Pernyataan itu kemudian diperkuat KPK. Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada 13 April 2026 menyatakan:

“Ini sudah fakta persidangan. Kami sudah dapat informasi juga dari tim JPU-nya bahwa ada fee kurang lebih Rp16 miliar yang diakui oleh saudara Yayat, dan ini sudah tertuang dalam BAP juga,”

OTT Bupati Bekasi dan Nilai Proyek Rp107,6 Miliar

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan tiga tersangka: Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang sebagai penerima suap, serta pihak swasta Sarjan (SRJ) sebagai pemberi suap.

Dalam laporan LSM RIB, Sarjan disebut memperoleh sejumlah paket pekerjaan senilai total sekitar Rp107,6 miliar yang tersebar di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

LSM RIB juga menyoroti adanya selisih informasi: dakwaan KPK terhadap Sarjan disebut mencantumkan pembayaran sekitar Rp1,4 miliar kepada Yayat pada periode 2024-2025, sementara pengakuan fee mencapai Rp16 miliar. LSM meminta KPK mengklarifikasi hubungan kedua angka tersebut.

Status Terbaru Yayat Sudrajat alias Lippo - Update September 2026

BerdayaNews.com melakukan penelusuran perkembangan terbaru:

1. Masih Berstatus Anggota Aktif Polri: Hingga April 2026, Yayat masih disebut sebagai anggota polisi aktif yang didalami KPK. Media menyebutnya sebagai anggota Polsek Cimanggis, Polres Metro Depok yang diperiksa KPK pada 10 September 2026 terkait dugaan penerimaan uang dari Sarjan.

2. Diperiksa Propam: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto pada 23 April 2026 menyatakan Aiptu Yayat Sudrajat telah dimintai klarifikasi oleh Propam terkait pengakuannya sebagai makelar proyek.

3. Rumah Digeledah KPK: Pengembangan terbaru terjadi pada 10 September 2026. KPK menggeledah rumah mewah anggota Polri Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan disebut sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus suap proyek Bekasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 10 September 2026 menegaskan sprindik per Agustus 2026 masih bersifat umum dan penetapan tersangka baru belum dilakukan, serta pemeriksaan Yayat sebagai saksi masih berjalan.

Hingga laporan LSM RIB dibuat 18 Agustus 2026 dan hingga penggeledahan 10 September 2026, belum ada pengumuman resmi KPK yang menyatakan Yayat Sudrajat telah ditetapkan sebagai tersangka atau ditahan.

30 Permohonan LSM RIB ke KPK

LSM RIB Anti Korupsi mengajukan 30 poin permohonan, antara lain meminta KPK:

- Melakukan telaah BAP Yayat dan menguji pengakuan fee Rp16 miliar;

- Melakukan audit trail terhadap proyek Rp107,6 miliar mulai dari perencanaan hingga pembayaran;

- Menelusuri rekening, aset, perusahaan, dan beneficial owner terkait;

- Berkoordinasi dengan PPATK untuk follow the money;

- Memastikan status kedinasan Yayat: pangkat, jabatan, satuan kerja, apakah masih aktif, apakah telah diperiksa Propam, dicegah ke luar negeri, hingga apakah ada tindakan disiplin/etik;

- Mengamankan dokumen pengadaan dan bukti elektronik serta mencegah konflik kepentingan.

Tembusan laporan disampaikan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Kapolri, Kadiv Propam Polri, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, dan Kepala PPATK.

LSM RIB menegaskan laporan ini bukan untuk menghukum melalui opini publik, melainkan mendorong penegakan hukum yang tuntas, objektif, profesional dan tidak pandang bulu.

(Tim Redaksi)