Surat LSM RIB Bongkar Peran Yayat Alias Limpo, Diduga Terima Fee Rp16 Miliar Kasus Bupati Bekasi - KPK Geledah Rumah di Cibubur

BEKASI, BerdayaNews.com - LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) Anti Korupsi resmi melayangkan Laporan dan Permohonan Pengawasan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait dugaan keterlibatan oknum anggota Polri Yayat Sudrajat alias Lippo / Limpo dalam perkara korupsi Bupati Bekasi nonaktif.

Surat bernomor 172.2/DPP-LSMRIB/V/2026 tertanggal 29 April 2026 itu kini diperkuat dengan fakta terbaru: KPK menggeledah rumah mewah Yayat di Cibubur pada Kamis, 10 September 2026.

Isi Surat LSM RIB ke Kompolnas

Dalam surat yang ditembuskan ke Presiden, Kapolri, dan media, LSM RIB membeberkan:

Dasar Laporan:

- Surat dakwaan JPU dalam perkara terdakwa Sarjan

- Fakta persidangan Tipikor Bandung tanggal 8 April 2026

- Keterangan resmi penyidik KPK tanggal 14 April 2026

- Penyebutan nama Yayat Sudrajat alias Lippo dalam BAP sebagai penerima aliran dana

Uraian Peristiwa:

1. Terdakwa Sarjan diduga memberikan uang hingga ± Rp11,4 miliar kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang untuk mengamankan proyek

2. Yayat Sudrajat alias Lippo diduga menerima fee ± Rp16 miliar terkait suap ijon proyek - nilai ini bahkan lebih besar dari suap ke Bupati

3. Nilai tersebut telah diakui dalam pemeriksaan dan tertuang dalam BAP

4. Diduga terlibat sejak pertemuan awal pasca Pilkada Bekasi di sebuah restoran di kawasan Lippo Cikarang bersama Sarjan dan Sugiarto untuk membuka komunikasi politik dan bisnis

5. Proyek yang diduga diatur mencapai ± Rp107,6 miliar dari Dinas Cipta Karya, Perkim, SDABMBK, Disbudpora, dan Disdik Kabupaten Bekasi

6. Indikasi penggunaan perusahaan afiliasi dan perusahaan pinjaman untuk pengondisian tender

Fakta Persidangan 8 April 2026

Lampiran I surat LSM RIB mengungkap kronologi:

Pertemuan awal dilakukan saat Sarjan bersama Yayat alias Lippo dan Sugiarto menemui Ade Kuswara Kunang pasca quick count Pilkada. Tujuannya mengucapkan selamat, meminta maaf karena tidak mendukung saat kampanye, dan menyatakan kesiapan mendukung pembangunan - yang diduga menjadi titik awal pengaturan proyek.

Selain Yayat, aliran dana juga diduga mengalir ke:

- Imam Faturochman ± Rp280 juta

- Jejen Sayuti ± Rp621 juta

- Nyumarno ± Rp750 juta

- Aria Dwi Nugraha ± Rp700 juta

Investigasi Terbaru: Rumah Digerebek, Sprindik Baru

Fakta persidangan itu kini dikonfirmasi KPK.

10 September 2026, penyidik KPK memeriksa Yayat sebagai saksi di Gedung Merah Putih, lalu langsung menggeledah rumahnya di Cibubur, Depok.

"Penyidik mendalami dugaan penerimaan uang yang dilakukan YS dari tersangka SJ (Sarjan) selaku kontraktor," kata Jubir KPK Budi Prasetyo.

"Pasca pemeriksaan penyidik kemudian melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan," lanjutnya.

Dari penggeledahan, disita dokumen dan barang bukti elektronik. KPK menerbitkan Sprindik baru umum per Agustus 2026 untuk pengembangan kasus.

Jati diri Yayat terungkap: Ipda Yayat Sudrajat, anggota Polri aktif di Unit Intelkam Polsek. Sebelumnya Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut:

"Terdapat fee kurang lebih Rp16 miliar yang diakui oleh kerabat Yayat, dan ini sudah tertuang dalam BAP."

Apakah Peranannya Meyakinkan Sebagai Pelaku Turut Serta?

LSM RIB dalam analisis hukumnya menilai peran Yayat memenuhi unsur penyertaan tindak pidana:

1. Pasal Korupsi:

- Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11 UU No.31/1999 jo UU 20/2001 (Suap/Gratifikasi)

- Pasal 3 (Penyalahgunaan Wewenang)

- UU No.8/2010 tentang TPPU

2. Pasal Penyertaan:

- Pasal 55 dan 56 KUHP - Turut serta melakukan atau membantu melakukan

Analisis BerdayaNews:

Secara hukum pidana, unsur "turut serta" menjadi meyakinkan karena:

a. Ada Mens Rea dan Actus Reus sejak awal: Hadir dalam pertemuan kunci pasca Pilkada di Lippo Cikarang yang menjadi inisiasi ijon proyek, bukan kebetulan.

b. Nilai fee tidak wajar: Rp16 miliar jauh di atas suap ke Bupati (Rp11,4 M). Ini menunjukkan peran sentral, bukan sekadar perantara kecil. Pengakuan dalam BAP memperkuat alat bukti.

c. Kontinuitas: Diduga terlibat sejak Desember 2024 - Desember 2025, sejalan dengan rentang ijon proyek yang didakwakan JPU.

d. Modus operandi terstruktur: Penggunaan perusahaan afiliasi dan perusahaan pinjam untuk memenangkan tender senilai Rp107,6 M mengindikasikan peran sebagai pengendali atau pengaman proyek, bukan penerima pasif.

Namun secara formil, hingga 11 September 2026, KPK masih menggunakan sprindik umum dan menyebut belum ada tersangka baru.

"Untuk sementara saat ini masih sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka," tegas Budi Prasetyo.

Tuntutan ke Kompolnas

LSM RIB meminta Kompolnas:

1. Melakukan pengawasan aktif atas dugaan keterlibatan oknum Polri

2. Mendorong Propam Polri menelusuri identitas resmi, status keanggotaan, dan melakukan pemeriksaan etik

3. Mendorong koordinasi Polri - KPK - Kejaksaan

4. Memastikan PTDH, patsus, demosi jika terbukti

"Apabila benar terdapat keterlibatan anggota Polri dalam praktik suap proyek dengan nilai signifikan ± Rp16 miliar, maka hal tersebut merupakan kejahatan serius terhadap keuangan negara dan ancaman terhadap kepercayaan publik," tulis surat LSM RIB.

LSM RIB mengancam akan melakukan aksi publik jika tidak ada langkah tegas.

Perkara pokok sendiri sudah masuk tuntutan: Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dituntut 7 tahun penjara dan ayahnya HM Kunang 4 tahun pada sidang 3 Agustus 2026 di Tipikor Bandung.

Sumber: Surat LSM RIB No.172.2/DPP-LSMRIB/V/2026, BAP Perkara Sarjan, Keterangan Resmi KPK.

(Tim Editor)