KUR BRI 2024 Disorot: BPK Temukan 69.700 Rekening Tak Sesuai Kriteria, Subsidi Bunga Rp168,55 Miliara

BERDAYANEWS.COM, JAKARTA, Pengelolaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI tahun 2024 menjadi sorotan serius setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyaluran KUR kepada 69.700 rekening debitur yang tidak memenuhi kriteria penerima, dengan nilai subsidi bunga yang telah dibayarkan pemerintah mencapai Rp168.553.830.624.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena KUR merupakan program pembiayaan yang mendapat dukungan subsidi pemerintah. Artinya, setiap pembayaran subsidi bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan pada akhirnya berpotensi membebani keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sepanjang 2024 BRI menyalurkan KUR sebesar Rp184.987.069.533.495 kepada 4.005.111 debitur. Sementara nilai tagihan subsidi bunga KUR BRI yang telah diverifikasi pada 2024 mencapai Rp30.374.241.590.954, terdiri atas subsidi bunga tahun 2024 sampai November sebesar Rp23.951.381.428.147 dan subsidi carry over tahun 2020 sampai November 2023 sebesar Rp6.422.860.162.807.

Namun, pemeriksaan BPK menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam proses penyaluran dan pengawasan KUR.

Temuan terbesar berkaitan dengan 48.430 rekening debitur yang pernah menerima fasilitas kredit komersial Kupedes, dengan nilai subsidi bunga KUR sebesar Rp111.027.440.113.

Selain itu, terdapat 20.546 rekening debitur berstatus ASN dan TNI/Polri aktif yang menerima KUR, dengan subsidi bunga sebesar Rp54.713.284.260.

Temuan lainnya mencakup 190 rekening debitur yang sedang menerima fasilitas kredit komersial lainnya, dengan subsidi bunga Rp484.859.294; 23 rekening debitur yang sedang menerima KUR pada bank lain, dengan subsidi Rp59.353.889; serta 181 rekening debitur yang sedang menerima kredit konsumsi dengan kolektibilitas tidak lancar ketika KUR direalisasikan, dengan subsidi Rp378.832.670.

Yang lebih serius, BPK juga menemukan 330 rekening debitur yang terkait penyalahgunaan penyaluran KUR yang telah memperoleh ketetapan hukum, dengan subsidi bunga sebesar Rp1.890.060.398. Pada 30 Juni 2025, baki debit kredit yang terkait kasus tersebut masih mencapai Rp11.278.812.542.

Secara keseluruhan, BPK menyatakan kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan penerimaan subsidi bunga KUR oleh BRI tahun 2024 sebesar Rp168.553.830.624. Selain itu, terdapat kerugian perusahaan minimal Rp11.278.812.542 atas baki debit penyaluran kredit kepada 330 debitur yang telah memperoleh ketetapan hukum.

Persoalan ini menjadi semakin serius karena sebagian permasalahan ternyata bukan muncul untuk pertama kalinya.

BPK sebelumnya melalui LHP Nomor 5/LHP/XX/01/2025 telah mengungkap persoalan penyaluran KUR kepada debitur yang berstatus ASN maupun debitur yang memiliki fasilitas kredit komersial. Namun, hasil pemeriksaan atas subsidi bunga KUR 2024 kembali menemukan rekening-rekening yang telah menjadi temuan sebelumnya masih mendapatkan pembayaran subsidi.

Dalam pemeriksaannya, BPK juga memperoleh keterangan dari Divisi Micro Business Development (MBD) BRI bahwa sistem BRISPOT pada saat itu belum terintegrasi dengan database Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun data TNI/Polri untuk mendeteksi calon debitur berstatus ASN atau anggota TNI/Polri.

Selain itu, pada 2024 sistem BRI disebut belum memiliki fitur yang memadai untuk mendeteksi calon debitur yang telah atau sedang menerima fasilitas kredit komersial, khususnya Kupedes.

Alasan keterbatasan sistem tersebut patut menjadi perhatian karena persoalan yang diperiksa bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran penggunaan subsidi pemerintah.

Ketentuan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Permenko Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa penerima KUR antara lain merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bukan ASN, TNI, maupun Polri. Regulasi tersebut juga mengatur batasan mengenai penerima yang telah atau sedang memperoleh fasilitas pembiayaan lainnya.

Dengan demikian, ketika sistem pengawasan dan validasi tidak mampu mendeteksi status debitur sejak awal, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam proses persetujuan KUR.

Sekretaris Umum DPP LSM Rakyat Indonesia Berdaya, Harno Pangestoe, menilai temuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai persoalan administratif antara BRI dan pemerintah.

Menurutnya, angka Rp168,55 miliar bukan nilai kecil, terlebih sumber subsidi berasal dari keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung masyarakat dan pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria program KUR.

“Ini bukan sekadar persoalan salah input atau kelemahan sistem. Ada 69.700 rekening yang dinyatakan tidak sesuai kriteria dengan nilai subsidi Rp168,55 miliar. Publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi, persetujuan, pencairan, sampai pembayaran subsidinya bisa berjalan,” tegas Harno.

Harno menilai temuan berulang harus menjadi alarm serius bagi jajaran manajemen BRI, termasuk fungsi pengawasan internal maupun Dewan Komisaris.

“Kalau persoalan yang sudah pernah ditemukan kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya, maka yang harus dievaluasi bukan hanya petugas di tingkat unit. Sistem pengawasan, pengendalian internal, mekanisme validasi, sampai pengawasan manajemen harus diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti temuan mengenai debitur ASN, TNI/Polri serta debitur yang memiliki atau pernah memiliki fasilitas kredit komersial.

“Status debitur bukan informasi yang seharusnya sulit diverifikasi dalam era digital. Kalau memang sistem belum terintegrasi, pertanyaannya adalah mengapa integrasi dan penguatan validasi tidak dilakukan lebih awal, padahal KUR menggunakan dukungan subsidi pemerintah,” kata Harno.

Menurut Harno, alasan adanya keterbatasan sistem tidak boleh otomatis menjadi pembenaran atas terjadinya pembayaran subsidi yang tidak semestinya.

“Teknologi memang bisa memiliki keterbatasan. Tetapi tanggung jawab pengendalian tidak berhenti pada sistem. Ada pejabat pemrakarsa, pejabat pemutus, pimpinan unit, manajemen, audit internal dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki fungsi pengawasan sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Harno juga menyoroti fakta bahwa BPK menyebut adanya 330 rekening yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan KUR yang telah memperoleh ketetapan hukum, dengan nilai subsidi Rp1,89 miliar dan baki debit Rp11,27 miliar.

“Bagian ini harus menjadi perhatian khusus. Ketika sudah ada perkara yang memperoleh ketetapan hukum, kemudian masih terdapat pembayaran subsidi terhadap rekening terkait, harus dijelaskan bagaimana mekanisme pengendalian dan flagging dilakukan serta mengapa rekening tersebut masih masuk dalam perhitungan subsidi,” ujarnya.

Ia meminta BRI membuka secara transparan tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut, termasuk jumlah subsidi yang telah dikembalikan, rekening yang masih tersisa, outstanding kredit, serta langkah pemulihan yang telah dilakukan.

Harno mengapresiasi langkah BRI yang menyatakan telah memperbaiki proses input pada aplikasi prakarsa kredit, melakukan koordinasi untuk integrasi data SIKP-BKN, memperbaiki validasi SLIK, melakukan flagging terhadap rekening bermasalah, serta mencadangkan pengembalian subsidi bunga KUR.

Namun, menurutnya, perbaikan setelah temuan pemeriksaan belum cukup.

“Yang harus dilihat bukan hanya apakah sistem sudah diperbaiki setelah ditemukan. Yang lebih penting adalah memastikan uang negara yang terlanjur dibayarkan secara tidak semestinya benar-benar dipulihkan dan tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya,” katanya.(10/9).

Harno menegaskan, LSM Rakyat Indonesia Berdaya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial akan mendorong agar tindak lanjut temuan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Fungsi kami adalah melakukan pengawasan sosial, mendorong transparansi, serta memastikan pengelolaan program yang menggunakan dukungan keuangan negara berjalan sesuai aturan. Kami tidak menuduh pihak tertentu melakukan tindak pidana. Tetapi temuan pemeriksaan sebesar ini tidak boleh dianggap remeh,” ujarnya.

Ia meminta pihak terkait menjelaskan secara terbuka berapa total subsidi yang telah dikembalikan kepada pemerintah, berapa yang masih menjadi kewajiban, siapa yang bertanggung jawab atas proses verifikasi dan persetujuan, serta bagaimana memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi.

Harno juga meminta agar apabila dalam proses tindak lanjut ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, rekayasa data, atau kesengajaan dalam memperoleh subsidi yang tidak menjadi haknya, maka persoalan tersebut diproses sesuai ketentuan hukum oleh aparat dan lembaga yang berwenang.

“Prinsipnya sederhana: KUR harus sampai kepada penerima yang memang berhak. Subsidi negara harus tepat sasaran. Kalau ada kelebihan pembayaran, harus dipulihkan. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, harus diperiksa secara objektif. Jangan sampai kelemahan sistem dijadikan alasan untuk mengaburkan pertanggungjawaban,” pungkas Harno Pangestoe. (Tim Redaksi)