BEKASI, BerdayaNews.com - Hukum tidak hanya hidup di ruang sidang, buku teks fakultas hukum, atau lembaran peraturan perundang-undangan. Hukum hadir dalam persoalan sehari-hari: ketika seseorang ditagih utang, keluarga berselisih mengenai tanah warisan, atau pelaku usaha kecil kebingungan mengurus perizinan.
Persoalan-persoalan inilah yang menjadi pintu masuk penting bagi edukasi hukum kepada masyarakat.
Sebuah video Reels yang disebut tayang pada 19 Oktober 2026 melalui akun Facebook Profyusril memperkenalkan akun Instagram kedua, @profyusril, dengan pesan “Hukum Sehari-hari, Saya Jelaskan di Sini”. Inisiatif tersebut, apabila dijalankan secara konsisten, berpotensi menjadi sarana untuk mendekatkan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas, termasuk generasi muda yang akrab dengan komunikasi digital.
Bagi BerdayaNews.com, gagasan edukasi hukum melalui media sosial layak dibaca lebih jauh. Persoalannya bukan semata-mata bagaimana seorang pejabat menjelaskan hukum dalam video singkat, melainkan bagaimana pengetahuan tersebut membantu masyarakat mengenali hak, memahami kewajiban, dan mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.
Di sinilah literasi hukum memiliki arti penting bagi demokrasi dan negara hukum.
Demokratisasi Pengetahuan Hukum
Selama ini, bahasa hukum kerap dianggap rumit, formal, dan hanya mudah dipahami oleh kalangan tertentu. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang setiap hari berhadapan dengan penerapan hukum, baik dalam hubungan keluarga, transaksi ekonomi, pekerjaan, maupun pelayanan publik.
Pendekatan edukasi hukum populer dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Ketentuan yang panjang dan teknis diterjemahkan menjadi penjelasan praktis tanpa menghilangkan makna hukumnya.
Gagasan ini dapat dikaitkan dengan pemikiran Roscoe Pound mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak cukup hanya dibentuk dan ditegakkan; hukum juga perlu dipahami agar dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan masyarakat.
Namun, penyederhanaan tidak boleh berubah menjadi penyimpangan. Video berdurasi singkat tetap harus membedakan aturan yang berlaku, penafsiran hukum, dan pendapat pribadi. Sebab, persoalan yang tampak serupa belum tentu mempunyai konsekuensi hukum yang sama.
Edukasi hukum yang baik bukan sekadar membuat hukum mudah dicerna, tetapi juga membantu masyarakat menghindari kesimpulan yang keliru.
1. Debt Collector: Menagih Utang Bukan Berarti Bebas Mengancam
Salah satu persoalan yang sering menimbulkan keresahan masyarakat adalah penagihan utang oleh pihak ketiga, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor.
Dalam hubungan pembiayaan, kreditur pada prinsipnya memiliki hak untuk menagih kewajiban debitur sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, hak menagih tidak berarti memberikan kewenangan untuk mengancam, melakukan kekerasan, atau mengambil barang secara sewenang-wenang.
Persoalan eksekusi jaminan fidusia telah mendapat perhatian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Dalam pokok pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan kepastian mengenai cidera janji serta kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek tersebut secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum melalui pengadilan.
Dengan demikian, masyarakat perlu memahami dua hal sekaligus: kewajiban membayar utang tetap harus dipenuhi sesuai perjanjian, tetapi penagihan maupun eksekusi tidak boleh dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.
Tindakan berupa ancaman, kekerasan, atau pemaksaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai unsur perbuatan yang terbukti. Tidak setiap keterlambatan pembayaran merupakan tindak pidana, dan tidak setiap tindakan penagihan otomatis merupakan pemerasan.
Pesan hukumnya jelas: masyarakat perlu menyimpan dokumen pembiayaan, meminta identitas penagih, mendokumentasikan dugaan intimidasi secara aman, dan menggunakan saluran pengaduan yang tepat apabila terjadi pelanggaran.
2. Sertifikat Tanah: Dokumen Penting, tetapi Sengketa Harus Diselesaikan Berdasarkan Bukti
Persoalan sertifikat tanah, terutama tanah warisan, dapat menimbulkan konflik berkepanjangan ketika dokumen dikuasai salah satu anggota keluarga atau pihak lain.
Dalam hukum pertanahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi salah satu landasan utama. Pasal 19 mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Sementara itu, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, kepemilikan atau penguasaan sertifikat tidak boleh dipahami secara sederhana. Sengketa tanah dapat melibatkan riwayat peralihan hak, pewarisan, keabsahan dokumen, pencatatan pada kantor pertanahan, hingga kemungkinan adanya putusan pengadilan.
Karena itu, apabila sertifikat tanah dikuasai pihak lain, langkah pertama bukan langsung menuduh telah terjadi tindak pidana, melainkan memeriksa dasar penguasaan, status hak, dan riwayat dokumennya.
Jika terdapat dugaan penggelapan, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum, penilaiannya harus didasarkan pada fakta dan unsur hukum yang relevan. Penguasaan dokumen oleh orang lain tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana.
Untuk tanah warisan, keluarga sebaiknya menyiapkan dokumen kematian pewaris, bukti hubungan ahli waris, dokumen kepemilikan, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan. Konsultasi dengan kantor pertanahan, notaris atau PPAT sesuai kewenangannya, maupun advokat dapat membantu menentukan jalur penyelesaian yang tepat.
Edukasi seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami nilai sertifikat, tetapi juga mengetahui cara menjaga dokumen dan menyelesaikan sengketa secara sah.
3. UMKM: Perizinan Lebih Mudah, tetapi Tetap Harus Sesuai Jenis Usaha
Persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan konflik dan penegakan hukum. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemahaman mengenai perizinan juga menentukan kepastian dan keberlanjutan usaha.
Pemerintah telah mengembangkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Kerangka hukumnya mengalami perkembangan, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Perlu dicatat, PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan bagian dari kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai kewajiban perizinan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini.
Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas sekaligus legalitas dasar usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh usaha makanan, restoran, atau kegiatan UMKM cukup dengan NIB tanpa persyaratan tambahan.
Kewajiban lainnya dapat bergantung pada tingkat risiko, jenis produk, lokasi, standar usaha, dan ketentuan sektoral. Persyaratan terkait keamanan pangan, higiene sanitasi, lingkungan, bangunan, atau sertifikasi tertentu mungkin tetap berlaku sesuai karakteristik usahanya.
Karena itu, pelaku UMKM perlu memeriksa klasifikasi kegiatan usaha dan persyaratan melalui OSS serta instansi berwenang. Informasi yang akurat akan membantu masyarakat menghindari biaya yang tidak semestinya sekaligus memastikan kegiatan usahanya berjalan sesuai hukum.
4. Mengapa Edukasi Hukum Digital Penting bagi Gen Z?
Bagi generasi muda, media sosial telah menjadi salah satu pintu utama untuk memperoleh informasi. Format video singkat memungkinkan pengetahuan hukum menjangkau kelompok masyarakat yang mungkin tidak terbiasa membaca peraturan atau buku hukum.
Dalam konteks pendidikan tinggi, pendekatan ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum.
Pertama, legal writing populer. Mahasiswa dapat mempelajari cara mengubah norma hukum menjadi penjelasan yang jelas tanpa mengorbankan ketepatan substansi.
Kedua, **akses terhadap keadilan (*access to justice*)**. Pertanyaan masyarakat dapat menunjukkan persoalan hukum yang sering dihadapi warga dan menjadi bahan awal penelitian, dengan tetap memperhatikan privasi serta etika penelitian.
Ketiga, hukum dalam kehidupan nyata. Pemikiran Eugen Ehrlich mengenai living law mengingatkan bahwa hukum perlu dipahami dalam kaitannya dengan norma dan praktik yang hidup di tengah masyarakat. Diskusi digital dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat memahami, menggunakan, atau justru mengalami kesulitan dalam berhadapan dengan hukum.
Keempat, etika komunikasi pejabat publik. Penjelasan hukum oleh pejabat harus disampaikan secara bertanggung jawab, tidak menyesatkan, serta membedakan edukasi umum dari penilaian atas perkara konkret.
Dengan demikian, akun edukasi hukum dapat menjadi ruang belajar bersama, tetapi tidak menggantikan pendidikan hukum formal, layanan bantuan hukum, ataupun proses penyelesaian perkara melalui lembaga yang berwenang.
5. Media Sosial Bukan Pengganti Advokat atau Bantuan Hukum
Ada satu batas penting yang harus dipahami masyarakat. Penjelasan hukum di media sosial merupakan pintu awal untuk mengenali persoalan, bukan pengganti konsultasi hukum yang mempertimbangkan seluruh dokumen dan fakta suatu perkara.
Dua orang yang menghadapi masalah serupa belum tentu dapat menggunakan langkah hukum yang sama. Tenggat waktu, isi perjanjian, bukti, status kepemilikan, dan kronologi peristiwa dapat menentukan hasil penanganan perkara.
Karena itu, edukasi hukum idealnya tidak berhenti pada penyampaian pasal atau jawaban singkat. Masyarakat juga perlu diarahkan untuk mengenali dokumen yang harus disimpan, lembaga yang berwenang, jalur pengaduan, dan kapan bantuan profesional diperlukan.
Kualitas edukasi hukum digital dapat dinilai melalui ketepatan informasi, kejelasan sumber hukum, keterbukaan terhadap koreksi, dan kemampuannya mendorong masyarakat mengambil langkah yang sah.
Penutup: Hukum Harus Dipahami Sebelum Masyarakat Menuntut Keadilan
Inisiatif edukasi hukum melalui media sosial membuka peluang untuk membawa pengetahuan hukum lebih dekat kepada masyarakat. Jika dikembangkan secara konsisten, pendekatan tersebut dapat membantu warga memahami hak dan kewajiban, mengurangi kesalahpahaman, serta mengenali jalur penyelesaian persoalan hukum.
Namun, keberhasilan edukasi hukum tidak cukup diukur dari jumlah pengikut, penayangan video, atau komentar yang masuk. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah masyarakat memperoleh pemahaman yang benar dan mampu menggunakannya secara bertanggung jawab.
Bagi mahasiswa hukum, kanal edukasi semacam ini dapat menjadi bahan diskusi tentang hukum agraria, hukum jaminan, hukum administrasi, dan akses terhadap keadilan. Bagi masyarakat, kanal tersebut dapat menjadi titik awal untuk mencari informasi sebelum mengambil keputusan.
Pada akhirnya, negara hukum tidak hanya membutuhkan peraturan yang baik dan aparat yang berintegritas. Negara hukum juga membutuhkan masyarakat yang memahami haknya, menghormati kewajibannya, dan mengetahui cara mencari perlindungan hukum.
BerdayaNews.com menilai, edukasi hukum yang mudah dipahami, akurat, dan bertanggung jawab merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan hukum kepada rakyat, bukan sekadar membuat hukum terdengar sederhana, melainkan membuatnya lebih berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan edukasi hukum umum, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Pembaca yang menghadapi persoalan konkret disarankan berkonsultasi dengan advokat, organisasi bantuan hukum, atau instansi berwenang.
(Tim Hukum BerdayaNews.com)
