JAKARTA, BerdayaNews.com - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum merilis pengumuman resmi terkait penerapan layanan penyampaian Laporan Tahunan bagi Perseroan Terbatas (PT) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi serta akuntabilitas seluruh badan usaha perseroan yang terdaftar di Indonesia.
Berdasarkan pengumuman resmi Ditjen AHU, kewajiban penyampaian laporan tahunan ini telah mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.
Bebas Biaya PNBP dan Penggunaan Akta
Guna memberikan masa transisi bagi para pelaku usaha dan notaris, Ditjen AHU menetapkan sejumlah kebijakan penyesuaian layanan:
* Bebas Tarif PNBP: Layanan penyampaian laporan tahunan saat ini belum dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan ini berlaku sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP baru pada Kementerian Hukum.
* Dispensasi Akta: Terhadap akta perseroan yang telah melewati masa berlaku 30 hari, untuk sementara waktu masih dapat digunakan untuk menyampaikan laporan tahunan.
Syarat Wajib Verifikasi Perubahan PT dan Sanksi Administratif
Meskipun sanksi langsung belum diterapkan saat ini, Ditjen AHU menegaskan bahwa penyampaian laporan tahunan telah menjadi syarat wajib dalam proses verifikasi perubahan data perseroan.
Dalam proses verifikasi substantif terhadap transaksi perubahan PT, seperti perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham, hingga perubahan nama pemegang saham, verifikator akan terlebih dahulu memastikan bahwa perseroan yang bersangkutan telah menyampaikan laporan tahunannya.
Ditjen AHU mengingatkan seluruh direksi dan pemilik PT untuk segera melengkapi pelaporan sebelum penegakan aturan dimulai secara penuh. Sanksi administratif bagi perseroan yang tidak menyampaikan laporan tahunan akan resmi diberlakukan mulai November 2026.
Masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses layanan pelaporan ini secara daring melalui portal resmi di ahu.go.id dan layanan.ahu.go.id. (BN/Red)
