JAKARTA, BerdayaNews.com - Sehubungan dengan ketentuan terbaru mengenai Kewajiban Pelaporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah mengimbau kepada seluruh pemilik dan pengurus PT di Indonesia untuk segera melakukan pelaporan RUPS Tahunan sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Pelaporan ini menjadi landasan penting bagi transparansi administrasi hukum serta tata kelola perseroan.
Dasar Hukum Pelaporan RUPS Tahunan
Penyampaian Pelaporan RUPS Tahunan ini mengacu pada regulasi yang berlaku:
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 66, 68, 69, & 78).
Permenkum No. 49 Tahun 2025 (Pasal 16, 17, 18, 19, 20).
Batas Akhir Pelaporan dan Sanksi Pemblokiran
Pemerintah menetapkan batas akhir penyampaian laporan RUPS Tahunan sampai dengan 31 Oktober 2026.
Pengurus dan pemilik PT diminta memperhatikan konsekuensi administrasi apabila melewati batas waktu tersebut.
Potensi Pemblokiran Sistem: PT yang belum menyampaikan Laporan RUPS Tahunan hingga batas waktu ditentukan berpotensi mengalami pemblokiran pada sistem administrasi perseroan. Lewat dari tanggal 31 Oktober 2026, akses sistem bagi PT yang belum lapor akan langsung diblokir.
Kendala Administrasi Perusahaan: Perseroan yang statusnya terblokir dipastikan akan mengalami kendala dan hambatan dalam pengurusan berbagai administrasi perusahaan.
Syarat Perubahan Akta: Setiap pengajuan Perubahan Akta Perseroan, baik perubahan data maupun perubahan anggaran dasar, wajib terlebih dahulu memenuhi kewajiban Pelaporan RUPS Tahunan.
Oleh karena itu, seluruh pemilik, direksi, maupun jajaran pengurus PT diimbau untuk segera menyelesaikan kewajiban administrasi ini sebelum tanggal 31 Oktober 2026 guna menjamin kelancaran operasional dan legalitas perusahaan. (BN/Red)
