5 Kasus Korupsi Lampung yang Bikin Kejagung Turun Tangan: Dari Sitaan Rp1 Triliun hingga OTT Bupati, Siapa Menyusul?

BANDAR LAMPUNG, BerdayaNews.com - Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan nasional setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak beruntun dalam sepekan terakhir. Total 5 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah resmi diambil alih Kejagung dari Kejati Lampung.

Kasus terbesar adalah sitaan uang tunai lebih dari Rp1 triliun yang dipamerkan di Lobi Gedung Bundar JAM Pidsus, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

1. Kasus PT PSMI - PT Inhutani V: Sita Rp1,003 Triliun + USD 166 Ribu

Kejagung menyita uang tunai senilai lebih dari Rp 1 triliun dan ratusan ribu dolar AS terkait kasus dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V, Provinsi Lampung. Uang sitaan ditampilkan ke publik di lobi Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Kasus ini bermula dari dugaan PT PSMI menanam tebu di lahan seluas 1.286 hektare milik negara yang dikelola PT Inhutani V. Direktur Penyidikan JAM Pidsus, Saiful Bahri Siregar, menyebut: “PT PSMI melakukan penanaman perkebunan tebu di kawasan PT Inhutani V Lampung tersebut telah melawan hukum dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.”

Perkara ini semula ditangani Kejati Lampung sejak Januari 2026 dan PT PSMI sempat mengembalikan Rp100 miliar pada Februari 2026. Namun karena nilai kerugian membesar, Kejagung mengambil alih lewat Surat Perintah Penyidikan bernomor Prin-46/F.2/Fd.2/07/2026 pada 14 Juli 2026 dan diperluas Prin-119a pada 26 Agustus 2026.

Hingga kini Kejagung telah memeriksa 47 saksi, termasuk Dewan Komisaris PT Inhutani V dan mantan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya beserta ayahnya. Kejagung menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dan proses akan terus dikembangkan.

Analisis - Bakal ada tersangka korporasi dan pejabat: Dengan barang bukti uang Rp1 triliun yang sudah disita, penyidik hampir pasti akan menetapkan PT PSMI sebagai tersangka korporasi seperti pola kasus transfer pricing PT TPL. Potensi tersangka perorangan adalah Direksi PT PSMI dan pejabat PT Inhutani V yang menandatangani kerja sama.

2. Mantan Gubernur Arinal Djunaidi: Kasus PI Migas Rp268,7 Miliar

Selasa, 9 September 2026, mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dihadirkan ke Pengadilan Tipikor dengan mobil tahanan Kejati. Jaksa mendakwa Arinal mengintervensi pengelolaan 10 persen Participating Interest (PI) Blok Offshore South East Sumatra senilai Rp268,76 miliar. Kasus ini dinilai menjadi pintu masuk untuk membongkar tata kelola PI migas di Lampung yang selama ini tertutup.

3. OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya: Uang Kampanye

KPK melakukan OTT di Lampung Tengah dan menyita uang tunai Rp193 juta dan 850 gram emas terkait dugaan suap pengkondisian proyek PBJ. Lima tersangka ditetapkan: Bupati Ardito Wijaya (AW), Anggota DPRD Riki Hendra Saputra (RHS), adik Bupati Ranu Hari Prasetyo (RHP), Plt Kepala Bapenda Anton Wibowo (ANW), dan Direktur PT Elkaka Mandiri.

KPK menyebut temuan awal ada aliran Rp5 miliar untuk bayar utang kampanye. Kasus ini juga merembet ke politik karena Bupati baru menjabat 2025.

4. Dana Desa & Buronan: Kades Hara Banjar Manis dan DPO Azhari

Kejari Lampung Selatan menahan Kades Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, karena korupsi Dana Desa Rp706 juta. Video penahanan viral karena seorang warga di Facebook merekam sambil marah meminta hukuman 50 tahun.

Di Lampung Tengah, Kejari berhasil menangkap DPO korupsi mantan Kades Linggapura, Azhari. Kajari Rita Susanti menyatakan: "Dengan tertangkapnya Azhari, tidak ada lagi terpidana korupsi yang berstatus DPO di Lampung Tengah. Kami memastikan seluruh putusan pengadilan dapat dieksekusi."

5. Korupsi Kelas Kecil yang Viral: Wartawan Bodrek Rp2,5 Juta & Gedung Perpus Rp2,4 M

7 September 2026, Tim Resmob Polres Pesawaran menangkap wartawan M. Ikbaluddin (51) di Sekampung karena memeras Kades Rp2,5 juta dengan dalih menghapus berita. Barang bukti kartu pers 'Jejak Kriminal' dan gepokan uang Rp100 ribuan disita. Di Lampung Utara, Unit Tipidkor Polres mengusut dugaan korupsi pembangunan Gedung Perpusda Kotabumi Rp2,4 miliar dan kini menunggu audit PKKN.

Apakah Ada Calon Tersangka Baru?

Berdasarkan pola pengambilalihan Kejagung dari Kejati, biasanya akan ada gelombang tersangka baru dalam 2-3 minggu setelah ekspose. Untuk kasus PT PSMI, sumber internal menyebut ada 2 klaster: klaster korporasi dan klaster pejabat pemberi izin di era 2019-2022. Untuk kasus Lampung Tengah, KPK masih menelusuri aliran ke DPRD dan rekanan lain. Penyidik juga masih mengembangkan kasus Nikel dan Batubara yang pernah disebut Gubernur.

Tanggapan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akhirnya buka suara usai OTT Bupati Lampung Tengah. Ia resmi menyerahkan SK Plt Bupati kepada Wakil Bupati I Komang Koheri di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan.

Gubernur menekankan: "Pastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan pelayanan publik tidak terganggu," pesan Gubernur Mirza.

Ia juga menambahkan: “Ya tadi disampaikan SK Mendagri, penyerahan SK Plt Bupati. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Lampung Tengah harus bisa bergerak maju ke depan.”

Terkait kasus hutan, Pemprov Lampung menyatakan menghormati proses hukum Kejagung dan mendukung penertiban kawasan hutan. Sebelumnya, Pj Gubernur juga pernah membuka diri untuk kerja sama dengan Inhutani V untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tanggapan Politisi Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDIP, Kostiana, meminta Kejagung tidak berhenti di level kabupaten. "Kalau ada bupati, ada aliran ke DPRD, harus dibuka semua. Rakyat Lampung sudah muak korupsi Dana Desa dan proyek," ujarnya kepada BerdayaNews.com.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lampung, dari Fraksi Gerindra, meminta Gubernur lebih tegas melakukan pencegahan: "Kasus Inhutani V ini legacy lama, tapi harus jadi momentum bersih-bersih izin perkebunan tebu di Way Kanan dan Mesuji."

(Tim Redaksi)