BEKASI, BerdayaNews.com - Jagat media sosial Bekasi kembali memanas. Sebuah video pertemuan di SMKN 15 Kota Bekasi viral usai orang tua murid curhat diminta sumbangan Rp700 ribu per siswa untuk pembangunan pagar dan pos satpam sekolah.

Dalam video tersebut dibahas rencana pengumpulan dana untuk pembangunan fasilitas sekolah berupa pagar dan pos satpam. Nominal yang menjadi sorotan adalah Rp700 ribu per siswa. Jika dikaitkan dengan nilai pekerjaan pagar yang disebut mencapai Rp700 juta, persoalannya menjadi semakin besar.

Video itu langsung sampai ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Responnya keras.

Investigasi Kejadian Sebenarnya

Berdasarkan penelusuran BerdayaNews, polemik ini bukan pungutan yang sudah berjalan lama, melainkan rencana penggalangan dana lewat Komite Sekolah yang dibahas dalam rapat orang tua siswa.

Namun karena nominal sudah dipatok Rp700 ribu, warga menilai itu bukan sumbangan sukarela, melainkan pungutan wajib.

Perkembangan terbaru Senin, 7 September 2026, rencana itu akhirnya dihentikan. Ketua Komite SMKN 15 Kota Bekasi menyatakan sumbangan pembangunan pagar dibatalkan. Dana yang sudah terlanjur masuk juga disebut akan dikembalikan.

Aturan Apa Yang Dilanggar?

Inilah poin krusialnya. Banyak sekolah berlindung di balik kata "sumbangan Komite", padahal aturan jelas:

1. Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah membedakan tegas antara bantuan, sumbangan, dan pungutan. Pungutan bersifat mengikat, memiliki nominal yang pasti, memiliki tenggat waktu pembayaran, dan kerap dijadikan syarat agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan tertentu.

Kasus SMKN 15 masuk kategori ini: nominal Rp700 ribu sudah ditentukan.

2. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat (1) melarang satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah memungut biaya untuk keperluan di luar proses pembelajaran, diperkuat dengan aturan turunan untuk SMA/SMK Negeri di bawah Pemprov.

3. PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181 menyebutkan pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan: sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak boleh membebankan pembangunan fasilitas sekolah kepada siswa maupun orang tua, baik melalui sekolah maupun dengan mengatasnamakan komite.

Ia bahkan menyebut pungutan untuk pagar tersebut sebagai pungutan liar.

Apa Kerugian Bagi Siswa & Orang Tua?

Beban Ekonomi: Rp700 ribu bukan angka kecil bagi wali murid di Mustika Jaya. Di kasus serupa SMKN 15 tahun 2020 lalu, wali murid yang berprofesi sebagai pencuci pakaian mengaku "terpaksa" ikut menyetujui karena tekanan rapat.

Beban Psikologis & Diskriminasi: Siswa yang orang tuanya belum membayar berpotensi mendapat stigma, malu, atau dibeda-bedakan dalam layanan. Padahal pendidikan negeri harusnya gratis.

Merusak Kepercayaan Publik: Jika setiap kebutuhan sarana (pagar, pos satpam) solusinya minta ke orang tua, maka program pendidikan gratis akan berhadapan dengan persoalan baru. Siswa tidak bayar SPP, tapi orang tua diminta biaya dengan nama berbeda.

Seperti yang ditegaskan dalam analisis: Jangan sampai biaya membangun pagar justru menjadi pagar baru bagi orang tua yang sedang berjuang menyekolahkan anaknya.

Bagaimana Tanggapan Sekolah? Kepsek & Guru Bungkam?

BerdayaNews mencoba menelusuri klarifikasi resmi.

Pihak sekolah juga memberikan klarifikasi. Kepala SMKN 15 Kota Bekasi menyatakan tidak ada dana hasil sumbangan yang masuk ke rekening sekolah maupun rekening pribadinya. Ia menjelaskan rencana tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk mendukung pembangunan sarana sekolah, tetapi kemudian menimbulkan polemik setelah rekaman pertemuan tersebar di media sosial.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 15 Dra. Supriatin belum muncul ke publik secara langsung. Pola ini mirip dengan kasus 2020 lalu, saat wartawan tidak berhasil bertemu Kepala Sekolah dan hanya Humas yang menyatakan sumbangan dengan dasar PP dan Permendikbud.

Untuk guru-guru, belum ada pernyataan resmi. Namun Ketua Komite sudah mengambil langkah damai dengan membatalkan.

Tindakan Tegas KDM: Pagar Diambil Alih Pemprov, Kepsek Diperiksa

Dedi Mulyadi tidak berhenti di pembatalan. Ia langsung ambil alih: Pemprov Jabar akan membangun pagar senilai Rp700 juta itu lewat APBD.

Ia juga memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan BKD melakukan pemeriksaan. Jika nantinya ditemukan bukti cukup dan masuk kategori pelanggaran berat, sanksi terhadap kepala sekolah dapat berupa penonaktifan hingga pemberhentian.

Pesan KDM jelas: Jangan bermain-main dengan pungutan kepada siswa.

Redaksi BerdayaNews membuka posko aduan: Jika Anda wali murid SMKN 15 Kota Bekasi yang sudah terlanjur transfer, simpan bukti dan hubungi kami (berdayanews@gmail.com/081315816300). Dana harusnya dikembalikan penuh.

(Tim Redaksi)